•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Soroti Ketidaktepatan Data Bantuan Pesantren, Legislator Desak Validasi Nasional

Kesejahteraan Rakyat23 April 2026

Soroti Ketidaktepatan Data Bantuan Pesantren, Legislator Desak Validasi Nasional

PARLEMENTARIA, Semarang — Komisi VIII DPR RI menyoroti serius dugaan ketidaktepatan data dalam penyaluran bantuan ke pesantren. Temuan ini mencuat setelah adanya indikasi ketidaksesuaian data penerima yang berpotensi mengganggu efektivitas distribusi anggaran negara.

23 April 2026

Komisi II Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Pelayanan Publik Daerah

Politik dan Keamanan23 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Pelayanan Publik Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di daerah tidak mengganggu kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan optimal meskipun terdapat penyesuaian dalam pengelolaan fiskal.

Pengesahan RUU PPRT Kemenangan Ideologis Perempuan Pekerja Rumah Tangga

Ekonomi dan Keuangan23 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Pengesahan RUU PPRT Kemenangan Ideologis Perempuan Pekerja Rumah Tangga

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dalam Rapat Paripurna, di Gedung NusantaraI II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/04/2026).

Komisi IX Tinjau RSUD Amurang Minahasa Selatan, Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan

Kesejahteraan Rakyat23 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Tinjau RSUD Amurang Minahasa Selatan, Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan

PARLEMENTARIA, Minahasa Selatan - Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene didampingi Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar bersama rombongan melakukan peninjauan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (22/04/2026).

Komisi IV Soroti Kabel Laut Ilegal, Potensi PNBP Negara Terancam Hilang

Industri dan Pembangunan23 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Soroti Kabel Laut Ilegal, Potensi PNBP Negara Terancam Hilang

PARLEMENTARIA, Denpasar - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyoroti maraknya keberadaan kabel laut ilegal yang belum berizin dan berpotensi merugikan penerimaan negara. Hal ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke PSDKP Pelabuhan Benoa, Bali, sebagai bagian dari upaya pengawasan di sektor kelautan dan perikanan.

Lonjakan Pendatang Picu Tingginya Pengangguran, Komisi IX Beri Catatan untuk Kepri

Kesejahteraan Rakyat23 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lonjakan Pendatang Picu Tingginya Pengangguran, Komisi IX Beri Catatan untuk Kepri

PARLEMENTARIA, Tanjungpinang – Isu ketenagakerjaan dan jaminan sosial menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan antara Komisi IX DPR RI dengan pemerintah daerah serta mitra kerja di Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Rabu (22/04/2026). Pertemuan ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi daerah, terutama dampak tingginya arus migrasi terhadap kondisi ketenagakerjaan.

Usaha Perkebunan Harus Terapkan Keberlanjutan Lingkungan dan Kesejahteraan Sosial

Industri dan Pembangunan23 April 2026

Industri dan Pembangunan

Usaha Perkebunan Harus Terapkan Keberlanjutan Lingkungan dan Kesejahteraan Sosial

PARLEMENTARIA, Medan - Aspek lingkungan hidup merupakan fondasi utama dalam menjalankan bisnis perkebunan di Indonesia. Perusahaan tidak boleh hanya berfokus pada pengejaran profit semata, tetapi juga harus memastikan operasional yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar pembukaan lahan perkebunan tidak merusak ekosistem dan tidak memicu dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

Ahmad Safei Soroti Layanan Air Bersih Kendari, Dorong Perbaikan SPAM

Industri dan Pembangunan23 April 2026

Industri dan Pembangunan

Ahmad Safei Soroti Layanan Air Bersih Kendari, Dorong Perbaikan SPAM

PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei menyoroti masih rendahnya cakupan layanan air bersih di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI ke Kendari, Rabu (22/4/2026).

Komisi XIII Soroti Pengawasan Investasi & Keimigrasian Morowali

Politik dan Keamanan23 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Soroti Pengawasan Investasi & Keimigrasian Morowali

PARLEMENTARIA, Morowali — Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap investasi dan aktivitas keimigrasian di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR ke daerah tersebut pada Rabu (22/4/2026).

Komisi VIII Pastikan Kesiapan Layanan & Mitigasi Kedaruratan di Embarkasi Medan

Kesejahteraan Rakyat23 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Pastikan Kesiapan Layanan & Mitigasi Kedaruratan di Embarkasi Medan

PARLEMENTARIA, Medan — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memimpin peninjauan langsung pelepasan jemaah haji kloter kedua di Embarkasi Medan, Sumatera Utara, Rabu (22/4/2026). Dalam kunjungan kerja reses tersebut, Marwan memastikan bahwa seluruh proses pemberangkatan berjalan lancar sesuai perencanaan guna memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah.

Sudah Mengabdi Puluhan Tahun, Status Kepegawaian Guru di Karimun Masih Belum Jelas

Kesejahteraan Rakyat23 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Sudah Mengabdi Puluhan Tahun, Status Kepegawaian Guru di Karimun Masih Belum Jelas

PARLEMENTARIA, Karimun – Anggota Komisi DPR Abdul Fikri Faqih menyoal nasib tenaga pendidik di tengah berbagai program pendidikan yang terus didorong, namun nasib para guru terutama yang telah lama mengabdi masih menyisakan tanda tanya besar di Kabupaten Karimun.

Permasalahan Status Lahan KUA di Jatim, Komisi VIII Dorong Kepastian Aset

Kesejahteraan Rakyat23 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Permasalahan Status Lahan KUA di Jatim, Komisi VIII Dorong Kepastian Aset

PARLEMENTARIA, Surabaya — Komisi VIII DPR RI menyoroti persoalan status lahan Kantor Urusan Agama (KUA) di sejumlah daerah di Jawa Timur yang dinilai masih belum memiliki kepastian hukum. Hal ini mencuat dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di provinsi tersebut.