Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja dan buruh Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Netty dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2026 atau May Day tiap tanggal 1 Mei.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan tengah mengkaji pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria guna memperkuat implementasi kebijakan di lapangan dengan pendekatan komunal menjadi prioritas dalam penyelesaian konflik agraria. Pasalnya, sebagian besar persoalan pertanahan melibatkan antar masyarakat, masyarakat dengan korporasi maupun dengan institusi.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa DPR tengah mematangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria sebagai langkah strategis untuk menata ulang kebijakan pertanahan secara komprehensif. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pembentukan command center guna mempercepat penanganan laporan masyarakat terkait konflik agraria.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis HAM menuai kritik dari DPR RI. Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, menilai gagasan tersebut berpotensi mengganggu prinsip dasar kebebasan sipil.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, sangat prihatin dengan maraknya kasus dugaan kekerasan terhadap anak-anak di tempat penitipan (daycare), seperti yang belakangan ramai diberitakan terjadi di Yogyakarta dan Aceh, serta kemungkinan masih banyak kasus serupa yang belum terungkap di berbagai daerah di Indonesia.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun ini tidak hanya menjadi momentum apresiasi, tetapi juga pengingat atas berbagai persoalan serius yang masih dihadapi pekerja di Indonesia. Hal itu mulai dari upah yang belum layak hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI bersama Pemerintah secara resmi telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan peningkatan kesejahteraan buruh. Satgas ini diharapkan menjadi kanal percepatan penanganan berbagai persoalan, mulai dari isu pengupahan, sistem alih daya (outsourcing), hingga potensi PHK di sejumlah sektor industri.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kembali ditegaskan sebagai salah satu instrumen penting pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Program yang dikenal sebagai “bedah rumah” ini menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa peringatan Hari Buruh tahun ini menjadi momentum penting dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, negara akhirnya memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang layak bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa seorang lansia berinisial J (60) yang tewas akibat tindak perampokan dan kekerasan di kediamannya, Jalan Tani, Pekanbaru, Riau, pada Selasa (29/4).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Memperingati Hari Buruh Internasional, Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mendorong percepatan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Ia menilai, keberadaan Satgas PHK diperlukan sebagai instrumen perlindungan untuk merespons gelombang PHK yang terus berulang di berbagai sektor industri.
PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menerima perwakilan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi oleh para pimpinan Komisi III DPR dan Komisi IX DPR. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmen percepatan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus sepakat bahwa pembentukan regulasi tersebut ditargetkan rampung paling lambat pada akhir tahun ini.