Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman menyoroti perluasan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar fungsi utamanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung dan pengayom masyarakat. Menurutnya, isu tersebut perlu mendapat perhatian serius dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Polri agar arah kelembagaan kepolisian tetap berada pada koridor tugas pokoknya.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dinilai perlu memberikan penegasan mengenai makna dan posisi Polri sebagai alat negara. Kejelasan konsep tersebut dinilai penting untuk menjaga netralitas institusi kepolisian sekaligus memperkuat arah reformasi Polri ke depan. Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan para pakar dan akademisi dalam rangka pembahasan RUU Polri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto merupakan bagian dari strategi diplomasi global yang disesuaikan dengan dinamika geopolitik dan kondisi internasional saat ini. Karena itu, ia menilai intensitas lawatan Presiden tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan pemerintahan sebelumnya.
PARLEMENTARIA, Padalarang - Komisi I DPR menegaskan komitmennya untuk mengawal modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara dan menjaga kedaulatan Indonesia.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kritik Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke luar negeri. Menurut Dasco, masukan yang bersifat substansial terkait geopolitik patut menjadi bahan pertimbangan Pemerintah, namun pembatasan frekuensi kunjungan Presiden dinilai tidak relevan dengan dinamika global saat ini.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah Pemerintah melakukan evaluasi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk pergantian pimpinan lembaga tersebut. Menurutnya, keputusan Presiden menunjuk Naniek S. Deyang menggantikan Dadan Hindayana merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola dan penguatan koordinasi lintas kementerian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon menyampaikan tiga isu krusial yang menjadi aspirasi masyarakat dari hasil kunjungan kerja di daerah pemilihannya (dapil). Isu pertama menyangkut efektivitas program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menilai pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional merupakan langkah yang wajar dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
PARLEMENTARIA, Padalarang - Komisi I DPR RI menegaskan pentingnya penguatan kemampuan Kavaleri TNI Angkatan Darat (AD) agar mampu menjawab tantangan pertahanan yang terus berkembang. Hal itu disampaikan saat Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Pusat Pendidikan Kavaleri (Pusdikkav).
PARLEMENTARIA, Bandung Barat – Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Pusat Pendidikan Kavaleri (Pusdikkav) TNI AD di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Selasa (02/06/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini mengapresiasi kinerja Pengurus Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI periode 2022-2026 yang dinilai berhasil meningkatkan kinerja usaha dan tata kelola organisasi secara signifikan. Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Anggota Tahunan yang juga menjadi forum penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus, sekaligus pemilihan pengurus koperasi periode berikutnya.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR membuka ruang keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik, termasuk kemungkinan menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperkaya substansi regulasi yang tengah dibahas bersama pemerintah. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani mengatakan BPS memiliki posisi strategis sebagai mitra Komisi X DPR RI dalam fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.