Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembahasan paralel antara Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik dan RUU tentang Satu Data Indonesia (SDI) menjadi sorotan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama pemerintah. Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti mengingatkan agar dua regulasi yang sama-sama membahas tata kelola data nasional tersebut tidak menimbulkan duplikasi pengaturan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Evaluasi sistem pendidikan kedokteran hingga penguatan mutu pendidikan tinggi menjadi perhatian Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga Dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Selama forum berlangsung, dirinya menyoroti persoalan yang dihadapi mahasiswa kedokteran setelah menyelesaikan pendidikan akademik.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI mendorong BAKTI Komdigi untuk tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi, tetapi juga memperkuat program literasi digital bagi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar perluasan akses internet dapat dimanfaatkan secara produktif dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengapresiasi usulan Pilot Project Desa Digital Produktif yang digagas BAKTI Komdigi di Desa Cikate, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Banten. Program tersebut dinilai dapat menjadi model pengembangan transformasi digital di wilayah tertinggal yang mengintegrasikan pembangunan konektivitas dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan - Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica menyoroti masih terbatasnya akses internet di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya yakni di dapilnya di Sumatera Barat. Menurutnya, kesenjangan konektivitas digital masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada layanan pendidikan maupun pelayanan publik di daerah.
PARLEMENTARIA, Makkah — Di tengah upaya menjaga kualitas pelayanan ibadah haji 2026, muncul persoalan yang menyentuh aspek paling sensitif dalam penyelenggaraan ibadah umat Islam, yakni dugaan penyalahgunaan layanan badal haji. Temuan laporan masyarakat mengenai praktik yang diduga merugikan pengguna jasa badal haji mendorong Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR meminta langkah hukum sekaligus pembenahan sistem agar kasus serupa tidak terus berulang pada masa mendatang.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti penerapan istitha'ah kesehatan yang dinilai masih belum dipahami secara utuh, meski menjadi salah satu faktor penentu keselamatan dan kelancaran ibadah jemaah di Tanah Suci. Menurutnya, kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji 2026 tidak menutup perlunya evaluasi terhadap sejumlah aspek layanan jemaah.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI meminta pemerintah memperketat penerapan istitha'ah kesehatan bagi calon jemaah haji setelah menemukan sejumlah jemaah dengan kondisi kesehatan berisiko tinggi, termasuk penderita kanker stadium akhir, yang tetap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji 2026.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan pihaknya saat ini masih mendalami sejumlah substansi krusial dalam pembahasan RUU Polri, salah satunya terkait penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian. Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyampaikan bahwa Baleg mulai memproses harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diusulkan oleh Komisi IV DPR RI.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menegaskan bahwa pembenahan institusi kepolisian harus dimulai dari akar persoalan, yakni perbaikan sistem rekrutmen, pendidikan, hingga penempatan personel yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini menilai sistem pemilu proporsional terbuka masih menjadi pilihan yang lebih representatif dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dibandingkan sistem proporsional tertutup. Menurut Jazuli, sistem proporsional terbuka memberikan ruang yang lebih besar bagi pemilih untuk menentukan langsung calon wakil rakyat yang dikehendaki.