Berita Terbaru

Panja RUU Ketenagakerjaan Himpun Masukan di Sulteng, Fokus pada Perlindungan Pekerja Lokal

PARLEMENTARIA, Palu - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (2/6/2026), guna menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang baru.

Akses Beasiswa Dinilai Masih Timpang, Dewi Coryati Usulkan Skema Afirmasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan afirmatif bagi dosen dari perguruan tinggi di daerah agar memiliki kesempatan yang lebih setara untuk melanjutkan pendidikan doktoral (S3). Menurutnya, skema beasiswa yang sepenuhnya berbasis kompetisi belum mampu menjawab kesenjangan akses yang masih dihadapi dosen di luar kampus-kampus besar dan pusat pendidikan utama.

Hanya 27 Pengawas untuk Ribuan Perusahaan, Putih Sari: Butuh Sistem Pengawasan yang Lebih Optimal

PARLEMENTARIA, Pontianak - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, menilai pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat perlu diperkuat agar pelaksanaan sistem ketenagakerjaan dapat berjalan lebih optimal. Menurutnya, sebagai wilayah yang memiliki banyak industri di sektor perkebunan dan pengolahan sumber daya alam, Kalimantan Barat dinilai memerlukan pengaturan yang mampu mengakomodasi kondisi lapangan secara lebih tepat.

Komisi III Himpun Masukan Akademisi, Safaruddin Soroti Peran Strategis Kompolnas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mengungkapkan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap Kepolisian untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Namun, menurutnya, perluasan kewenangan pengawasan tetap harus dilakukan secara proporsional agar tidak tumpang tindih dengan fungsi penyidikan yang menjadi kewenangan Polri.

Soedeson Tandra Dorong Kejelasan Posisi Kompolnas dalam Revisi UU Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kejelasan kedudukan dan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjadi salah satu isu penting yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Menurut Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra sebelum membahas perluasan kewenangan Kompolnas, DPR terlebih dahulu harus memastikan posisi lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dorong Layanan Maksimal Jemaah Gelombang II di Madinah, Timwas Haji DPR Soroti Manajemen Hotel dan Transportasi,

Timwas Haji DPR Pastikan Madinah Siap Sambut Hampir 100 Ribu Jemaah Haji dari Makkah

PARLEMENTARIA, Madinah — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI memastikan kesiapan Daerah Kerja (Daker) Madinah menerima gelombang jemaah haji Indonesia yang akan bergerak dari Makkah ke Madinah terhitung sejak 7 Juni 2026 mendatang. Hal itu disampaikan Anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa usai melakukan rapat koordinasi bersama jajaran Daker Madinah di Arab Saudi, Senin (1/6/2026).

Raudah dan Makam Nabi Jadi Fokus Pengawasan DPR di Madinah

PARLEMENTARIA, Madinah — Pergerakan hampir 100 ribu jemaah haji Indonesia dari Makkah menuju Madinah dalam beberapa hari ke depan menjadi perhatian serius Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Di tengah padatnya aktivitas ibadah di Kota Nabi, DPR menekankan pentingnya pemenuhan layanan spiritual yang menjadi dambaan para jemaah. Fokus tersebut mengemuka dalam rapat antara Timwas Haji DPR RI dan jajaran Daerah Kerja (Daker) Madinah yang berlangsung di Madinah, Arab Saudi, Senin (1/6/2026).

Saan Mustopa: Akomodasi hingga Transportasi di Madinah Siap Hadapi Gelombang Akhir Jemaah Indonesia

PARLEMENTARIA, Madinah — Menjelang kedatangan hampir 100 ribu jemaah haji Indonesia dari Makkah, kesiapan layanan dasar di Madinah menjadi perhatian utama Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Selain layanan ibadah, aspek akomodasi, konsumsi, dan transportasi dinilai akan menentukan kenyamanan jemaah selama berada di Kota Nabi.

Perwujudan Sila Kelima Pancasila Harus Diwujudkan Melalui Pemenuhan Hak Dasar Pangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam rangka memeringati Hari Lahir Pancasila, Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mengingatkan bahwa sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus diwujudkan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan.

Kesenjangan Ekonomi hingga Rapuhnya Polarisasi Identitas Bayangi Peringatan Hari Lahir Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta - Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kegiatan seremonial.

Rawan Praktik Ilegal, Timwas Haji Usulkan Pembentukan Lembaga Resmi Khusus Badal Haji

PARLEMENTARIA, Makkah - Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendesak pemerintah untuk segera menata tata kelola badal haji (haji yang diwakilkan) secara lebih terstruktur. Pihaknya mengusulkan agar dibentuk sebuah lembaga resmi di bawah direktorat jenderal Kementerian Haji dan Umrah untuk mengelola pelaksanaannya.