•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Regulasi Lahan Jadi Kendala Pengembangan Destinasi Wisata di Daerah

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Regulasi Lahan Jadi Kendala Pengembangan Destinasi Wisata di Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rumitnya regulasi alih fungsi lahan dinilai masih menjadi kendala dalam pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah. Hambatan koordinasi lintas lembaga disebut membuat sejumlah potensi investasi pariwisata belum berkembang optimal dan berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

4 Juni 2026

Kepastian Hukum Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kepastian Hukum Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa kepastian hukum dan tata kelola kebijakan yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor di tengah dinamika pasar keuangan dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pasalnya, investor tidak hanya melihat indikator fundamental ekonomi, tetapi juga mencermati konsistensi kebijakan serta kemampuan pemerintah menciptakan iklim usaha yang memberikan rasa aman bagi pelaku ekonomi.

Kepala BGN Baru Harus Bangun Sistem MBG Antikorupsi

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kepala BGN Baru Harus Bangun Sistem MBG Antikorupsi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong agar pemberantasan praktik korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak berhenti pada penetapan dan penangkapan sejumlah tersangka. Menurutnya, membangun sistem yang mampu menutup celah korupsi jauh lebih penting dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komisi VII: Belanja Pariwisata Negara Harus Berdampak bagi Masyarakat

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII: Belanja Pariwisata Negara Harus Berdampak bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menekankan agar belanja anggaran sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada tingginya serapan anggaran, akan tetapi juga menghasilkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha dan penyedia layanan pendukung pariwisata.

Parlementaria Milik DPR Bukan Sekadar Majalah, tetapi Saksi Sejarah Bangsa

Kesejahteraan Rakyat4 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Parlementaria Milik DPR Bukan Sekadar Majalah, tetapi Saksi Sejarah Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Di tengah derasnya arus digitalisasi dan perubahan lanskap media, Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mengingatkan pentingnya menjaga jejak sejarah kelembagaan parlemen Indonesia. Baginya, Majalah Parlementaria tidak sekadar media internal DPR, namun memiliki nilai strategis sebagai dokumentasi perjalanan demokrasi dan dinamika politik nasional yang dapat menjadi rujukan sejarah bagi generasi mendatang.

Novita Hardini: Kemenpar Harus Perkuat Konektivitas Wisata, Kunci Jaga Daya Saing Indonesia di ASEAN

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Novita Hardini: Kemenpar Harus Perkuat Konektivitas Wisata, Kunci Jaga Daya Saing Indonesia di ASEAN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Daya saing pariwisata Indonesia di kawasan Asia Tenggara dinilai tidak cukup diukur dari tingginya devisa maupun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Penguatan konektivitas udara dan pemetaan posisi Indonesia dibanding negara kompetitor disebut menjadi langkah penting agar sektor pariwisata nasional lebih kompetitif dan berdampak merata.

Said Abdullah Minta KSSK Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Stabilitas Rupiah

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Said Abdullah Minta KSSK Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Stabilitas Rupiah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah dan otoritas sektor keuangan memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna merespons pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh level psikologis. Menurutnya, tekanan terhadap rupiah tidak bisa hanya dilihat dari sisi fundamental ekonomi semata.

BAKN Dukung Akselerasi Penyaluran KUR BNI Perkuat Akses Modal UMKM Maluku Utara

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dukung Akselerasi Penyaluran KUR BNI Perkuat Akses Modal UMKM Maluku Utara

PARLEMENTARIA, Ternate - Penguatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi perhatian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dalam tata kelola dan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Maluku Utara. Melalui kegiatan tersebut, BAKN menghadirkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai penyalur KUR, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe serta para pelaku usaha penerima manfaat untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi program di lapangan.

DPR Sahkan Revisi UU P2SK, Perkuat Tata Kelola Sektor Keuangan

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

DPR Sahkan Revisi UU P2SK, Perkuat Tata Kelola Sektor Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Nurhadi Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Kesejahteraan Rakyat4 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi Nasional.

Waspadai Dampak Lonjakan Kurs Dolar AS terhadap Sektor Pangan Nasional

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Waspadai Dampak Lonjakan Kurs Dolar AS terhadap Sektor Pangan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak lonjakan kurs dolar Amerika Serikat terhadap sektor pangan nasional. Rina meminta gejolak nilai tukar rupiah ini disikapi secara cermat agar tidak mengacaukan stabilitas harga pangan di dalam negeri.

BKSAP-Inter Pares Parlemen Eropa Dorong Peran Publik dalam Proses Legislasi

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP-Inter Pares Parlemen Eropa Dorong Peran Publik dalam Proses Legislasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Delegasi Inter Pares Parlemen Uni Eropa menggelar workshop bertajuk Meaningful Public Participation in the Legislative Process guna memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (2/6/2026) itu dibuka oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga.