Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan Program Magang Nasional. Langkah tersebut mencakup peningkatan standar kompetensi peserta, penguatan kualitas pembimbing (mentor), perlindungan hak peserta magang, hingga perluasan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang memiliki komitmen terhadap penyerapan tenaga kerja.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengedepankan partisipasi publik yang bermakna. Karena itu, Komisi X telah membuka ruang bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan mahasiswa, untuk menyampaikan aspirasi sejak tahap awal penyusunan rancangan undang-undang tersebut.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menegaskan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan kalangan mahasiswa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI tidak akan berhenti sebagai masukan semata. Seluruh usulan tersebut dipastikan menjadi bagian dari penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Berbagai masukan yang disampaikan para ulama dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi DPR dan pemerintah dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan haji yang lebih baik pada musim haji mendatang. Pandangan dari para tokoh agama tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola haji agar tetap selaras dengan ketentuan syariat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh kebijakan dan tata kelola penyelenggaraan haji tetap berorientasi pada tujuan utama penyelenggaraan ibadah haji, yakni memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menyoroti masih lebarnya kesenjangan antara target dan realisasi kinerja dari PT Agrinas Palma Nusantara, baik dari sisi operasional maupun finansial. Kondisi ini, menurutnya, dinilai harus segera dievaluasi agar tidak berdampak pada kredibilitas perusahaan di mata masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Fadholi, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk segera merealisasikan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Kota Salatiga. Desakan ini disampaikannya secara langsung dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026), mengingat urgensi penanganan sampah yang berlokasi tepat di jantung kota tersebut.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono Kanang menilai PT Agrinas Palma Nusantara perlu memiliki langkah nyata (action plan) dalam mendukung terwujudnya ketahanan dan swasembada energi nasional melalui pengembangan sektor sawit.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menilai penyelenggaraan ibadah haji yang dinamis menuntut adanya keselarasan antara ketentuan syariat dan kebijakan operasional di lapangan. Menurutnya, masukan dari organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam diperlukan sebagai landasan dalam menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen menjaga kebebasan beragama sekaligus tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan agama yang dapat memicu perpecahan di masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo menekankan pentingnya kepastian hukum fikih terhadap pelaksanaan murur, mabit, dan safari wukuf sebagai landasan bagi DPR maupun Pemerintah dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, kejelasan tersebut diperlukan agar evaluasi terhadap berbagai kebijakan baru dapat dilakukan secara tepat.