Berita Terbaru

Komisi IV Buka Peluang Lintas Komisi Tangani Persoalan Mimika

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mendorong pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menindaklanjuti persoalan lingkungan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Isu krusial yang diduga berkaitan dengan dampak tailing PT Freeport Indonesia ini dinilai tidak dapat diselesaikan secara parsial (terpisah-pisah).

7 Juli 2026

BURT Tekankan Pelayanan Kesehatan yang Cepat, Mudah, dan Berkualitas

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

BURT Tekankan Pelayanan Kesehatan yang Cepat, Mudah, dan Berkualitas

PARLEMENTARIA, Banjarmasin - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Indah Kurniawati menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya diukur dari kelengkapan fasilitas, tetapi juga dari kemudahan akses dan kecepatan pelayanan yang diterima pasien. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (6/7/2026).

RI dan Belanda Sepakat Perkuat 'Interfaith Dialogue'

Politik dan Keamanan

RI dan Belanda Sepakat Perkuat 'Interfaith Dialogue'

PARLEMENTARIA, Jakarta – Indonesia dan Belanda sepakat memperkuat dialog antaragama (interfaith dialogue) sebagai bagian dari upaya memperkokoh toleransi, kebebasan beragama, dan kerja sama bilateral kedua negara. Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dengan Utusan Khusus Kerajaan Belanda untuk Urusan Kebebasan Beragama, Paul Bekkers, di Ruang Diplomasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Panggah: Persoalan Tailing Freeport di Mimika Tak Boleh Berlarut

Panggah: Persoalan Tailing Freeport di Mimika Tak Boleh Berlarut

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan bahwa persoalan lingkungan dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Isu krusial yang diduga berkaitan erat dengan dampak tailing PT Freeport Indonesia tersebut membutuhkan kepastian hukum dan langkah nyata agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara layak.

Eddy Soeparno Desak Pemerintah Susun Neraca Karbon Sebelum Perluas Perdagangan Karbon

Eddy Soeparno Desak Pemerintah Susun Neraca Karbon Sebelum Perluas Perdagangan Karbon

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mendesak pemerintah menyusun neraca karbon di setiap sektor sebagai syarat sebelum Indonesia memperluas perdagangan karbon. Hal itu disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR bersama Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI, di Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Eddy Soeparno Usul Pengendalian Iklim dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jadi UU Terpisah

Eddy Soeparno Usul Pengendalian Iklim dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jadi UU Terpisah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mengusulkan agar pengaturan pengendalian perubahan iklim dibuat dalam undang-undang tersendiri, terpisah dari RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang saat ini sedang disusun. Usulan itu disampaikan Eddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR bersama Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Kanang: Laba PTPN III Naik, Efisiensi Pengelolaan Lahan Masih Jadi PR

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Kanang: Laba PTPN III Naik, Efisiensi Pengelolaan Lahan Masih Jadi PR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono mendorong PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III beserta subholding untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mendukung target swasembada pangan nasional.

Eric Hermawan: PFII Bisa Jadi Pusat Transaksi Keuangan Internasional di Kawasan Asia

Ekonomi dan Keuangan

Eric Hermawan: PFII Bisa Jadi Pusat Transaksi Keuangan Internasional di Kawasan Asia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Eric Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) harus mampu mengubah posisi Indonesia dari sekadar pasar menjadi pusat transaksi keuangan internasional di kawasan Asia. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) bersama para akademisi di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Komisi XI Tekankan Kepastian Hukum sebagai Kunci Keberhasilan PFII

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Tekankan Kepastian Hukum sebagai Kunci Keberhasilan PFII

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR menegaskan bahwa kepastian hukum harus menjadi fondasi utama untuk membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Tanpa jaminan kepastian regulasi, pusat keuangan internasional yang tengah disiapkan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII dikhawatirkan tidak mampu menarik kepercayaan investor global.

Komisi IX Perkuat Sinergi Magang dan Sertifikasi untuk Menjawab Kebutuhan Dunia Kerja

Komisi IX Perkuat Sinergi Magang dan Sertifikasi untuk Menjawab Kebutuhan Dunia Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan Program Magang Nasional. Langkah tersebut mencakup peningkatan standar kompetensi peserta, penguatan kualitas pembimbing (mentor), perlindungan hak peserta magang, hingga perluasan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang memiliki komitmen terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penyusunan RUU Sisdiknas Utamakan Partisipasi Publik yang Bermakna

Penyusunan RUU Sisdiknas Utamakan Partisipasi Publik yang Bermakna

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengedepankan partisipasi publik yang bermakna. Karena itu, Komisi X telah membuka ruang bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan mahasiswa, untuk menyampaikan aspirasi sejak tahap awal penyusunan rancangan undang-undang tersebut.

Ratih Megasari: Aspirasi Mahasiswa Akan Dituangkan dalam RUU Sisdiknas