•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Bahas RUU Masyarakat Adat, Kejelasan Data Wilayah Harus Diperjelas

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Bahas RUU Masyarakat Adat, Kejelasan Data Wilayah Harus Diperjelas

PARLEMENTARIA, Medan – Kejelasan data wilayah masyarakat adat dinilai menjadi kunci untuk mencegah konflik lahan yang selama ini kerap terjadi antara masyarakat adat dan investor. Merespons hal ini, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI La Tinro La Tunrung menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian, khususnya, dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.

7 Juli 2026

Susun RUU Penyadapan, Baleg Tekankan Keseimbangan Hak Privasi dan Penegakan Hukum

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Susun RUU Penyadapan, Baleg Tekankan Keseimbangan Hak Privasi dan Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Batam – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai instansi dan elemen masyarakat, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) di Batam, Kepulauan Riau, terkait RUU Penyadapan. Aspirasi dan masukan dari berbagai pihak tersebut nantinya akan dijadikan bahan dalam penyusunan naskah akademik RUU Penyadapan.

Penggantian RUU Adminduk Pertegas Transformasi Layanan, NIK Akan Jadi Identitas Tunggal

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Penggantian RUU Adminduk Pertegas Transformasi Layanan, NIK Akan Jadi Identitas Tunggal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengungkapkan bahwa penggantian Rancangan UU Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) menempatkan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diperluas sebagai identitas tunggal (Single Identity Number/SIN) untuk seluruh layanan publik. Hal ini, tambahnya, akan mengubah wajah layanan publik secara total.

Sudjatmiko Soroti Percepatan Flyover Bulak Kapal dan Underpass Citayam

Industri dan Pembangunan7 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Sudjatmiko Soroti Percepatan Flyover Bulak Kapal dan Underpass Citayam

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah Jawa Barat, khususnya pembangunan flyover dan underpass pada sejumlah perlintasan sebidang yang memiliki tingkat lalu lintas tinggi guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Yahya Zaini: Kesehatan Warga Terdampak Kebakaran TPA Jatiwaringin Harus Terus Dipantau

Kesejahteraan Rakyat7 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Yahya Zaini: Kesehatan Warga Terdampak Kebakaran TPA Jatiwaringin Harus Terus Dipantau

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah melakukan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan terhadap warga terdampak kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Menurutnya, penanganan dampak kesehatan akibat bencana lingkungan tidak boleh berhenti setelah kondisi darurat dinyatakan selesai.

Puteri Komarudin Dukung Percepatan Distribusi Uang Layak Edar di Pulau Terluar Indonesia

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dukung Percepatan Distribusi Uang Layak Edar di Pulau Terluar Indonesia

PARLEMENTARIA, Batam - Bank Indonesia (BI) bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembali menggelar Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dalam ekspedisi ini, sebanyak Rp14 miliar uang layak edar didistribusikan ke lima pulau terluar di wilayah perbatasan tersebut. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Puteri Komarudin.

Mercy Barends: Indonesia Perlu Regulasi Daerah Kepulauan Seperti Jepang

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Barends: Indonesia Perlu Regulasi Daerah Kepulauan Seperti Jepang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends mendesak agar rancangan undang-undang tersebut mampu menjamin kemandirian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pulau-pulau kecil. Ia menilai langkah ini krusial agar wilayah yang berada di perbatasan mendapatkan kepastian hukum sistem pelayanan publik yang mumpuni.

Masyarakat Kepulauan Berhak Rasakan Kehadiran Negara Lewat RUU Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Masyarakat Kepulauan Berhak Rasakan Kehadiran Negara Lewat RUU Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Ali Mazi mendorong percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan guna mengatasi persoalan mendasar di wilayah pesisir. Hal ini menjadi urgen sebab banyak daerah kepulauan yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata luar biasa namun tidak ada akses akibat minimnya infrastruktur dan transportasi.

Mercy Barends Soroti Anomali Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Barends Soroti Anomali Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menyoroti adanya ketimpangan nyata antara pertumbuhan ekonomi makro dengan realitas ekonomi mikro di daerah kepulauan. Mercy mengkritik proyek-proyek ekstraktif berskala besar nasional yang belum memberikan dampak keadilan bagi kesejahteraan masyarakat kecil di sekitarnya.

Puteri Komarudin Dukung BP Batam Genjot Investasi di Kawasan Strategis Kota Batam

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dukung BP Batam Genjot Investasi di Kawasan Strategis Kota Batam

PARLEMENTARIA, Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam melaporkan realisasi investasi pada triwulan I-2026 mencapai Rp17,4 triliun, atau melonjak 102,85 persen secara tahunan (yoy). Capaian ini mendapat apresiasi dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Puteri Komarudin, yang mendorong optimalisasi kawasan strategis di Kota Batam untuk terus memacu pertumbuhan investasi.

Fasha Usul RI Jangan Bergantung Skema Karbon World Bank

Industri dan Pembangunan7 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Fasha Usul RI Jangan Bergantung Skema Karbon World Bank

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mengusulkan Indonesia mengubah skema perdagangan karbon dari yang selama ini bergantung pada insentif World Bank menjadi mekanisme pasar bebas. Sebab dengan skema saat ini, Harga karbon Indonesia tertekan.

Komisi IV Buka Peluang Lintas Komisi Tangani Persoalan Mimika

Industri dan Pembangunan7 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Buka Peluang Lintas Komisi Tangani Persoalan Mimika

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mendorong pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menindaklanjuti persoalan lingkungan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Isu krusial yang diduga berkaitan dengan dampak tailing PT Freeport Indonesia ini dinilai tidak dapat diselesaikan secara parsial (terpisah-pisah).