Berita Terbaru

Fauqi Hapidekso Tekankan Seluruh Lapas Harus Sesuai dengan KUHP dan KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi XIII DPR RI Fauqi Hapidekso mengatakan, memasuki tahun 2026, sistem peradilan pidana di Indonesia berada pada fase transisi penting. Hal itu karena KUHP Nasional (UU No I Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No 20 Tahun 2025) telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Pemberlakuan dua rezim hukum ini membawa perubahan paradigma pemidanaan dari dominasi pemenjaraan menuju pendekatan yang lebih korektif, rehabilitatif dan restoratif.

Cegah Perbedaan Penafsiran, Komisi XIII Dorong Pembahasan Detail Aturan Kerja Sosial

Ekonomi dan Keuangan31 Maret 2026

Cegah Perbedaan Penafsiran, Komisi XIII Dorong Pembahasan Detail Aturan Kerja Sosial

PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rapidin Simbolon, memberikan perhatian khusus terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, terutama terkait ketentuan kerja sosial bagi warga binaan. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Paledang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/03/2026)

Banggar DPR Nilai Subsidi di Indonesia Masih Belum Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan

Banggar DPR Nilai Subsidi di Indonesia Masih Belum Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti masih tingginya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi pemerintah. Ia menilai kebijakan subsidi perlu ditata kembali agar benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan serta tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Komisi II DPR: Sekolah Kedinasan Butuh Dukungan Negara

Komisi II DPR: Sekolah Kedinasan Butuh Dukungan Negara

PARLEMENTARIA, Sumedang - Sekolah kedinasan dinilai membutuhkan dukungan kuat dari negara karena tidak memiliki sumber pendanaan mandiri seperti perguruan tinggi negeri pada umumnya. Sebab, berbeda dengan perguruan tinggi yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang dapat menarik iuran pendidikan dari mahasiswa, sekolah kedinasan sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

RUU PPRT Didukung Lintas Fraksi DPR: Atur Status Kerja, Jam Kerja, hingga Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga

Industri dan Pembangunan31 Maret 2026

RUU PPRT Didukung Lintas Fraksi DPR: Atur Status Kerja, Jam Kerja, hingga Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Mayoritas fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dan dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya bersama pemerintah. Sikap tersebut disampaikan dalam agenda Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Komisi VI Pantau Revitalisasi Krakatau Steel, Targetkan Kemandirian Industri Baja

Politik dan Keamanan30 Maret 2026

Komisi VI Pantau Revitalisasi Krakatau Steel, Targetkan Kemandirian Industri Baja

PARLEMENTARIA, Cilegon — Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Krakatau Steel di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Kamis (12/3/2026). Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka peninjauan operasional usaha serta revitalisasi fasilitas produksi PT Krakatau Steel.

Mayoritas Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Hak Cipta Jadi Usul Inisiatif, Respons Tantangan Era Digital dan AI

Industri dan Pembangunan13 Maret 2026

Mayoritas Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Hak Cipta Jadi Usul Inisiatif, Respons Tantangan Era Digital dan AI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Mayoritas fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut diserahkan secara tertulis kepada para Pimpinan DPR RI dalam agenda Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Setjen DPR RI Terapkan Langkah Efisiensi, Indra Iskandar Pastikan Layanan Kedewanan Tetap Optimal

Isu Lainnya30 Maret 2026

Isu Lainnya

Setjen DPR RI Terapkan Langkah Efisiensi, Indra Iskandar Pastikan Layanan Kedewanan Tetap Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mulai menerapkan sejumlah langkah efisiensi anggaran sebagai respons atas gejolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dunia yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, sebagai bentuk komitmen menjaga pengelolaan anggaran negara yang akuntabel dan bertanggung jawab.

Komisi VI Segera Gelar FGD, Bahas Masalah Pupuk secara Mendalam

Industri dan Pembangunan13 Maret 2026

Komisi VI Segera Gelar FGD, Bahas Masalah Pupuk secara Mendalam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Kamis (12/3/2026). Foto: Adi/Mahendra.

13 Maret 2026

Komisi V Temukan Kerusakan Tol Jakarta–Merak, Dikhawatirkan Picu Kemacetan Saat Puncak Mudik

Industri dan Pembangunan13 Maret 2026

Komisi V Temukan Kerusakan Tol Jakarta–Merak, Dikhawatirkan Picu Kemacetan Saat Puncak Mudik

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi V , Robert Rouw saat memimpin kunjungan kerja spesifik di Banten, Kamis (12/3/2026). Foto Oji/Mahendra.

Cek Kesiapan Mudik di Stasiun Bekasi, Keselamatan dan Kenyamanan yang Utama