•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Diplomasi Parlemen Kunci Wujudkan Tata Kelola Perdamaian Inklusif ASEAN

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Diplomasi Parlemen Kunci Wujudkan Tata Kelola Perdamaian Inklusif ASEAN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola perdamaian yang inklusif di kawasan ASEAN. Menurutnya, di tengah meningkatnya tantangan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, disrupsi teknologi, dan ancaman keamanan lintas negara, parlemen perlu memperkuat dialog, membangun kepercayaan, serta mendorong kerja sama demi menjaga sentralitas ASEAN.

22 Juli 2026

Perkuat Kewenangan Gubernur di Daerah Melalui Penyempurnaan Regulasi

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Kewenangan Gubernur di Daerah Melalui Penyempurnaan Regulasi

PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi II DPR RI M. Giri Ramanda N. Kiemas menilai penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik di daerah. Salah satu langkah yang dinilai perlu dilakukan adalah memperkuat kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di tingkat daerah melalui penyempurnaan regulasi.

Komisi III Tekankan Penegakan Hukum Berkeadilan dalam Perkara BBM Way Kanan

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Tekankan Penegakan Hukum Berkeadilan dalam Perkara BBM Way Kanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI meminta Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dan Polres Way Kanan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) ilegal di Kabupaten Way Kanan.

Irine: UU PPI Harus Jadi Payung Hukum Penanganan Perubahan Iklim yang Inklusif

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Irine: UU PPI Harus Jadi Payung Hukum Penanganan Perubahan Iklim yang Inklusif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menilai Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Iklim (RUU PPI) menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perubahan iklim di Indonesia. Regulasi tersebut dinilai penting sebagai payung hukum yang mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan iklim yang selama ini tersebar di berbagai sektor.

Legislator Dorong Penguatan Koordinasi Gubernur dan Daerah Agar Layanan Publik Lebih Efektif

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Dorong Penguatan Koordinasi Gubernur dan Daerah Agar Layanan Publik Lebih Efektif

PARLEMENTARIA, Palembang – Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah guna meningkatkan koordinasi pemerintahan dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang berdampak langsung pada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (22/7/2026).

Baru 52 Persen Resolusi AIPA Terealisasi, Syahrul Aidi: Kaukus Bukan Sekadar Formalitas

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Baru 52 Persen Resolusi AIPA Terealisasi, Syahrul Aidi: Kaukus Bukan Sekadar Formalitas

Parlementaria, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Ketua Sidang Ke-17 Kaukus Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA), Syahrul Aidi Maazat, menegaskan Kaukus AIPA dibentuk untuk memastikan seluruh resolusi yang dihasilkan dalam Sidang Umum AIPA benar-benar diimplementasikan oleh parlemen negara-negara anggota, bukan sekadar menjadi dokumen kesepakatan.

Mayoritas Resolusi AIPA Ke-46 Sudah Terintegrasi dalam Kebijakan Nasional

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Mayoritas Resolusi AIPA Ke-46 Sudah Terintegrasi dalam Kebijakan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menjadi tuan rumah Pertemuan Ke-17 Kaukus Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Dalam Sidang Pleno Pertama dengan agenda penyampaian laporan negara anggota mengenai pelaksanaan resolusi Sidang Umum AIPA ke-46, Indonesia melaporkan bahwa sebagian besar resolusi yang telah disepakati telah diimplementasikan melalui kerangka hukum dan kebijakan nasional.

AIPA Perkuat Peluang ASEAN Jadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Global

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

AIPA Perkuat Peluang ASEAN Jadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, menilai ASEAN memiliki peluang besar untuk menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi global di tengah dinamika geopolitik dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA) didorong semakin memperkuat perannya sebagai forum diplomasi parlemen yang mampu menyatukan visi dan arah kebijakan negara-negara anggota ASEAN.

Momentum 50 Tahun TAC, Puan Ajak Perkuat Nilai ASEAN Way

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Momentum 50 Tahun TAC, Puan Ajak Perkuat Nilai ASEAN Way

PARLEMENTARIA, Jakarta — Peringatan 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) menjadi pengingat penting bagi negara-negara ASEAN untuk terus menjaga fondasi perdamaian dan stabilitas kawasan. Momentum tersebut mengemuka dalam Pertemuan Ke-17 Kaukus Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA) yang tema Peran Parlemen dalam Memperkuat Sentralitas ASEAN dalam Menghadapi Tantangan Global yang Kompleks.

Pasca Lalu Ahmad Zaini Kena OTT, Legislator Imbau ASN Lombok Barat Tetap Prioritaskan Layanan Publik

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pasca Lalu Ahmad Zaini Kena OTT, Legislator Imbau ASN Lombok Barat Tetap Prioritaskan Layanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk tetap tenang dan fokus menjalankan roda pemerintahan. Ditegaskannya, proses pelayanan publik tidak boleh terganggu pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.

Puan: Parlemen Jembatan Aspirasi Rakyat dan Kebijakan Kawasan ASEAN

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Puan: Parlemen Jembatan Aspirasi Rakyat dan Kebijakan Kawasan ASEAN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Keberhasilan mewujudkan Visi Komunitas ASEAN 2045 memerlukan peran aktif parlemen dalam memastikan setiap kebijakan kawasan selaras dengan kepentingan masyarakat. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan diplomasi, parlemen dinilai menjadi penghubung antara aspirasi publik dan arah kebijakan yang disepakati di tingkat regional.

Sidang Uji Materiil KUHP, DPR: BPK Berwenang Penuh Menentukan Kerugian Negara

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Sidang Uji Materiil KUHP, DPR: BPK Berwenang Penuh Menentukan Kerugian Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI memberikan penjelasan resmi terkait penggunaan hasil audit kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Langkah ini disampaikan dalam sidang pengujian materiil Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023 / KUHP Baru) pada Rabu (22/7/2026).