Telusuri semua artikel berita korpolkam
PARLEMENTARIA, Jakarta — Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dinilai telah merangkum berbagai tuntutan masyarakat terhadap reformasi Polri. Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, kala menanggapi penyerahan hasil kerja Tim Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, terhadap puluhan santriwati. Ia menilai peristiwa ini bukan sekadar kriminal biasa, melainkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, berulang, dan sistematis karena terjadi dalam relasi kuasa yang timpang.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketersediaan beras di wilayah Sukabumi dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi, khususnya dalam menghadapi Hari Raya Iduladha 2026. Kepastian ini diperoleh setelah dilakukan peninjauan langsung ke fasilitas penyimpanan beras guna memastikan stok dan distribusi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Surakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengajak mahasiswa untuk aktif terlibat dalam proses penyusunan kebijakan publik, khususnya dalam revisi regulasi terkait pengelolaan sampah. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Parlemen Kampus di Universitas Sebelas Maret, di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (5/5/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Perlindungan hukum atas aset keagamaan menjadi perhatian dalam kegiatan reses di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, mengingatkan pentingnya pengurusan sertifikat tanah wakaf masjid guna mencegah potensi sengketa di kemudian hari.
PARLEMENTARIA, Surakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan sampah. Ia menilai bahwa kewenangan pengelolaan sampah perlu lebih banyak diberikan kepada daerah, meskipun kebijakan tetap dirumuskan di tingkat pusat.
PARLEMENTARIA, Surakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyoroti masih adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam pembukaan Parlemen Kampus di Universitas Sebelas Maret, Selasa (5/5/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komitmen DPR RI dalam mengawal program perumahan rakyat kembali ditunjukkan melalui penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, sedikitnya 150 rumah pada tahun 2026 dipastikan menerima bantuan atas aspirasi anggota DPR RI Fauzan Khalid.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan kembali ditegaskan melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Anggota Komisi XIII DPR RI, Bias Layar ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan publik, pemenuhan hak warga binaan, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan berjalan optimal.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Peninjauan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sukabumi dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap program pemerintah. Dalam kunjungannya, Anggota DPR RI, Heri Gunawan meninjau langsung proses pelaksanaan program MBG di kawasan Sukabumi pada Senin (4/5/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, mengutuk keras dugaan kekerasan seksual yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren Ndholo Kusumo berinisial AS terhadap puluhan santri di Pati, Jawa Tengah. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) menangani perkara ini secara tegas dengan menjatuhkan sanksi maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I, DPR RI, TB Hasanuddin mendesak adanya kajian lebih lanjut dari rencana Indonesia menerima hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi (C551) dari Italia. Ia mengingatkan bahwa di balik label ‘gratis’, terdapat potensi beban besar yang harus dihitung secara matang oleh pemerintah.