•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Komisi I Soroti Dukungan Logistik Kodaeral I Belawan, Keterbatasan BMP Jadi Perhatian

Politik dan Keamanan5 September 2026

Komisi I Soroti Dukungan Logistik Kodaeral I Belawan, Keterbatasan BMP Jadi Perhatian

PARLEMENTARIA, Belawan - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menyoroti pentingnya penguatan dukungan logistik bagi Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) I Belawan, khususnya untuk menunjang pelaksanaan patroli dan operasi keamanan laut di wilayah kerjanya. Hal itu disampaikan Dave saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Kodaeral I, Belawan, Sumatera Utara, Jumat (4/9/2026).

5 September 2026

DPR Menjaga Hukum, Mengawal Keadilan

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

DPR Menjaga Hukum, Mengawal Keadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Satu per satu kasus hukum datang mengetuk pintu Komisi III DPR RI. Ada warga yang tiba-tiba menjadi tersangka, ada mereka yang harus mendekam di tahanan sebelum akhirnya memperoleh vonis bebas, dan ada pula perkara yang penyelesaiannya didorong melalui keadilan restoratif. Dari ruang RDPU, Komisi III berusaha memastikan suara mereka tidak berhenti sebagai keluhan di media sosial.

4 September 2026

Baleg Dorong Bank Tanah Jadi Bagian dari Badan Reforma Agraria

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Dorong Bank Tanah Jadi Bagian dari Badan Reforma Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong integrasi Bank Tanah ke dalam badan yang nantinya dibentuk untuk menjalankan reforma agraria. Integrasi tersebut dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan pengelolaan dan pendistribusian tanah berjalan dalam satu kerangka kebijakan.

Baleg: RUU Reforma Agraria Mendesak Hadir untuk Atasi Konflik Lahan

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

Baleg: RUU Reforma Agraria Mendesak Hadir untuk Atasi Konflik Lahan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penyelesaian konflik agraria yang masih berlarut akibat tumpang tindih regulasi dan kewenangan, menjadi salah satu alasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Regulasi tersebut diharapkan menjadi solusi yang lebih komprehensif terhadap persoalan pertanahan yang selama ini belum terselesaikan.

Tekankan Tata Kelola Aset, Komisi II Ungkap Kasus Sengketa Lahan di Kalsel Akibat Ketiadaan Sertifikat Asli

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

Tekankan Tata Kelola Aset, Komisi II Ungkap Kasus Sengketa Lahan di Kalsel Akibat Ketiadaan Sertifikat Asli

PARLEMENTARIA, Banjarmasin - Komisi II DPR RI melakukan Penyerahan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Daerah, BMD dan Aset BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan”. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan pentingnya perlindungan hukum atas aset pertanahan, baik milik pemerintah maupun tanah rakyat, guna menghindari sengketa di masa mendatang.

Kapal Induk Pertama RI Segera Tiba, Mulyadi Sepakat Awasi Biaya Operasional hingga Transfer Teknologi

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

Kapal Induk Pertama RI Segera Tiba, Mulyadi Sepakat Awasi Biaya Operasional hingga Transfer Teknologi

PARLEMENTARIA, Padang – Anggota Komisi I DPR RI Mulyadi meminta rencana pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi diikuti dengan perhitungan biaya operasional yang matang serta pemanfaatan teknologi bagi penguatan industri pertahanan nasional. Menurut Mulyadi, keberadaan kapal induk tersebut relevan dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas.

Sisa Kuota Tak Boleh Hangus, Abdul Halim Ingatkan Awasi Kepatuhan Operator

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

Sisa Kuota Tak Boleh Hangus, Abdul Halim Ingatkan Awasi Kepatuhan Operator

PARLEMENTARIA, Padang – Anggota Komisi I DPR RI Abdul Halim Iskandar menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kepatuhan operator telekomunikasi dalam melindungi sisa kuota internet pelanggan. Menurutnya, sisa kuota yang telah dibeli masyarakat tidak boleh dihapus secara sepihak karena masih memiliki nilai bagi konsumen. Hal tersebut disampaikan Halim saat ditemui Parlementaria di Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) II, Padang, Sumatera Barat, Jumat (4/9/2026).

RUU Reforma Agraria Akan Fokus Selesaikan Konflik Agraria

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Akan Fokus Selesaikan Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menegaskan bahwa penyusunan RUU Reforma Agraria ditujukan untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung di tengah masyarakat selama puluhan tahun. Penyelesaian konflik menjadi tujuan utama yang hendak diwujudkan melalui regulasi tersebut.

Keberhasilan Bali Kelola Barang Milik Daerah Dapat Direplikasi Daerah Lain

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

Keberhasilan Bali Kelola Barang Milik Daerah Dapat Direplikasi Daerah Lain

PARLEMENTARIA, Denpasar - Komisi II DPR RI mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera merumuskan kebijakan nasional terkait tata kelola aset daerah yang berorientasi pada peningkatan kapasitas fiskal. Langkah ini dinilai krusial agar keberhasilan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Provinsi Bali dapat direplikasi oleh daerah lain di seluruh Indonesia.

RUU Daerah Kepulauan Harus Seimbangkan Ekologi dan Kesejahteraan

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Harus Seimbangkan Ekologi dan Kesejahteraan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan Julie Sutrisno Laiskodat menilai RUU Daerah Kepulauan harus mampu menjadi instrumen yang menyeimbangkan perlindungan ekologis dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebijakan perlindungan lingkungan tidak boleh mengabaikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam di wilayah kepulauan.

Longki Djanggola Soroti Aset Daerah: Pengadaan Diperhatikan, Pemeliharaan Dilupakan

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Longki Djanggola Soroti Aset Daerah: Pengadaan Diperhatikan, Pemeliharaan Dilupakan

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Pengelolaan aset daerah dinilai masih menghadapi persoalan pada tahap pemeliharaan dan penatausahaan. Karena itu, Komisi II DPR RI mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya bersemangat saat melakukan pengadaan, tetapi juga memastikan aset yang telah dimiliki tetap terawat, tercatat, dan memiliki nilai ekonomis.

Badan Reforma Agraria Diusulkan Bersifat Ad Hoc dan Non-Struktural

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Badan Reforma Agraria Diusulkan Bersifat Ad Hoc dan Non-Struktural

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria mengindikasikan adanya amanat pembentukan badan baru berbentuk Badan Reforma Agraria. Meskipun demikian, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai lembaga tersebut tidak perlu menjadi lebih permanen, sehingga sebaiknya cukup bersifat ad hoc dan nonstruktural dengan masa kerja serta target penyelesaian yang jelas.