E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaBukuMajalahBuletinTVR ParlemenLensa ParlemenMedia Sosial DPRAgenda DPRWebsite DPR
TRENDING:
Bencana|Komisi IX|Komisi XII|Komisi X|Komisi VII|SNI|Erupsi|Paripurna|Komisi III|Komisi VIII|Komisi V|Pansus|RUU Perampasan Aset
Jakarta:
Cerah
30°C
Terasa: 33°C
Lembab: 66%
Angin: 13 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Wamenhan Tidak Harus Selalu dari Militer, Latar Belakang Profesi Bukan Faktor Utama
Wamenhan Tidak Harus Selalu dari Militer, Latar Belakang Profesi Bukan Faktor Utama
Politik dan Keamanan9 Agustus 2026
Wamenhan Tidak Harus Selalu dari Militer, Latar Belakang Profesi Bukan Faktor Utama
Politik dan Keamanan
Wamenhan Tidak Harus Selalu dari Militer, Latar Belakang Profesi Bukan Faktor Utama

PARLEMENTARIA, Jakarta – Nama Norman Joesoef belakangan mencuat untuk mengisi posisi Calon Wamenhan. Diketahui, Norman dikenal sebagai pengusaha yang berkecimpung di sektor industri pertahanan. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang akan dipercaya Presiden untuk mengisi posisi tersebut.

9 Agustus 2026
RUU Daerah Kepulauan Masuk Tahap Sinkronisasi, Komitmen Rampung di 2026
RUU Daerah Kepulauan Masuk Tahap Sinkronisasi, Komitmen Rampung di 2026
Politik dan Keamanan9 Agustus 2026
RUU Daerah Kepulauan Masuk Tahap Sinkronisasi, Komitmen Rampung di 2026
Politik dan Keamanan
RUU Daerah Kepulauan Masuk Tahap Sinkronisasi, Komitmen Rampung di 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan (Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI) Alimudin Kolatlena, optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dituntaskan dan disahkan menjadi undang-undang pada 2026 ini.

9 Agustus 2026
RUU Masyarakat Adat Harus Akomodasi Karakteristik Daerah Otonomi Khusus
RUU Masyarakat Adat Harus Akomodasi Karakteristik Daerah Otonomi Khusus
Politik dan Keamanan9 Agustus 2026
RUU Masyarakat Adat Harus Akomodasi Karakteristik Daerah Otonomi Khusus
Politik dan Keamanan
RUU Masyarakat Adat Harus Akomodasi Karakteristik Daerah Otonomi Khusus

PARLEMENTARIA, Jayapura - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tonny Tesar menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat harus mampu mengakomodasi kekhususan daerah yang telah memiliki status otonomi khusus, seperti Papua, Aceh, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya, pengaturan mengenai masyarakat adat tidak dapat diseragamkan secara nasional karena setiap daerah memiliki karakteristik, sistem adat, dan dasar hukum yang berbeda.

Rencana Revisi Kenaikan Gaji Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Kondisi Fiskal
Rencana Revisi Kenaikan Gaji Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Kondisi Fiskal
Politik dan Keamanan9 Agustus 2026
Rencana Revisi Kenaikan Gaji Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Kondisi Fiskal
Politik dan Keamanan
Rencana Revisi Kenaikan Gaji Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Kondisi Fiskal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, meminta pemerintah mengkaji secara komprehensif rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang membuka peluang kenaikan gaji kepala daerah.

Kawasan Laut di Batam Dikaping Tanpa Izin, Negara Jangan Ulangi Kesalahan yang Sama!
Kawasan Laut di Batam Dikaping Tanpa Izin, Negara Jangan Ulangi Kesalahan yang Sama!
Politik dan Keamanan9 Agustus 2026
Kawasan Laut di Batam Dikaping Tanpa Izin, Negara Jangan Ulangi Kesalahan yang Sama!
Politik dan Keamanan
Kawasan Laut di Batam Dikaping Tanpa Izin, Negara Jangan Ulangi Kesalahan yang Sama!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, menyoroti pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengenai maraknya dugaan pengkaplingan kawasan laut di Batam tanpa melalui prosedur perizinan yang semestinya.

Komisi III Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri, Jangan Gegabah Simpulkan Bunuh Diri
Komisi III Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri, Jangan Gegabah Simpulkan Bunuh Diri
Politik dan Keamanan8 Agustus 2026
Komisi III Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri, Jangan Gegabah Simpulkan Bunuh Diri
Politik dan Keamanan
Komisi III Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri, Jangan Gegabah Simpulkan Bunuh Diri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menyoroti kasus meninggalnya Winda Lorenza (35), mantan istri seorang anggota Polri, yang ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala di sebuah rumah di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara, Minggu (2/8/2026).

Ketut Kariyasa: Tak Ada Alasan Lagi Tunda Pembahasan RUU Masyarakat Adat
Ketut Kariyasa: Tak Ada Alasan Lagi Tunda Pembahasan RUU Masyarakat Adat
Politik dan Keamanan8 Agustus 2026
Ketut Kariyasa: Tak Ada Alasan Lagi Tunda Pembahasan RUU Masyarakat Adat
Politik dan Keamanan
Ketut Kariyasa: Tak Ada Alasan Lagi Tunda Pembahasan RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jayapura - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menegaskan tidak ada lagi alasan untuk menunda penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Menurutnya, regulasi tersebut sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh Indonesia.

Tak Sekadar Pengakuan, RUU Masyarakat Adat Disiapkan untuk Lindungi Hak dan Tanah Ulayat
Tak Sekadar Pengakuan, RUU Masyarakat Adat Disiapkan untuk Lindungi Hak dan Tanah Ulayat
Politik dan Keamanan7 Agustus 2026
Tak Sekadar Pengakuan, RUU Masyarakat Adat Disiapkan untuk Lindungi Hak dan Tanah Ulayat
Politik dan Keamanan
Tak Sekadar Pengakuan, RUU Masyarakat Adat Disiapkan untuk Lindungi Hak dan Tanah Ulayat

PARLEMENTARIA, Jayapura - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat diharapkan menjadi landasan hukum yang mampu memberikan kepastian terhadap perlindungan hak masyarakat adat, termasuk dalam penyelesaian konflik agraria dan pengakuan wilayah adat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan saat memimpin kunjungan kerja Baleg di Jayapura, Papua, Jumat (7/8/2026).

Akar Wangi dan Asgar Tukang Cukur, Jadi Modal Garut untuk Go International!
Akar Wangi dan Asgar Tukang Cukur, Jadi Modal Garut untuk Go International!
Politik dan Keamanan7 Agustus 2026
Akar Wangi dan Asgar Tukang Cukur, Jadi Modal Garut untuk Go International!
Politik dan Keamanan
Akar Wangi dan Asgar Tukang Cukur, Jadi Modal Garut untuk Go International!

PARLEMENTARIA, Garut - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan pentingnya multi-track diplomacy agar kerja sama internasional tidak hanya berhenti di ruang sidang, tetapi memberikan dampak langsung bagi pembangunan daerah. Irine menilai potensi khas Kabupaten Garut merupakan senjata paling ampuh dalam diplomasi luar negeri.

Pusat Harus Segera Salurkan DAU untuk 79 Daerah, Pelayanan Publik Akan Terdampak
Pusat Harus Segera Salurkan DAU untuk 79 Daerah, Pelayanan Publik Akan Terdampak
Politik dan Keamanan7 Agustus 2026
Pusat Harus Segera Salurkan DAU untuk 79 Daerah, Pelayanan Publik Akan Terdampak
Politik dan Keamanan
Pusat Harus Segera Salurkan DAU untuk 79 Daerah, Pelayanan Publik Akan Terdampak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, mendesak pemerintah pusat segera menyalurkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada 79 pemerintah daerah yang mengalami kekurangan anggaran. Langkah cepat itu dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik.

Seluruh Fakta Temuan Senjata di Sekolah Harus Dibuka Jelas, Jangan Ditutupi!
Seluruh Fakta Temuan Senjata di Sekolah Harus Dibuka Jelas, Jangan Ditutupi!
Politik dan Keamanan7 Agustus 2026
Seluruh Fakta Temuan Senjata di Sekolah Harus Dibuka Jelas, Jangan Ditutupi!
Politik dan Keamanan
Seluruh Fakta Temuan Senjata di Sekolah Harus Dibuka Jelas, Jangan Ditutupi!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun meminta aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh, profesional, dan transparan terkait temuan ratusan senjata di lingkungan salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan. Menurutnya, seluruh fakta harus diungkap agar memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat.

Dari Jayapura, Baleg Dengar Masukan Lintas Sektor Bahas RUU Masyarakat Adat
Dari Jayapura, Baleg Dengar Masukan Lintas Sektor Bahas RUU Masyarakat Adat
Politik dan Keamanan7 Agustus 2026
Dari Jayapura, Baleg Dengar Masukan Lintas Sektor Bahas RUU Masyarakat Adat
Politik dan Keamanan
Dari Jayapura, Baleg Dengar Masukan Lintas Sektor Bahas RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jayapura - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mengedepankan prinsip partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Melalui kunjungan kerja ke Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (7/8/2026), Baleg menyerap aspirasi dari masyarakat adat, akademisi, pemerintah daerah, hingga tokoh adat sebagai bagian dari penyempurnaan substansi RUU tersebut.

Sebelumnya21 / 401Halaman 21 dari 401Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1160)
  • Industri dan Pembangunan(3979)
  • Isu Lainnya(1079)
  • Kesejahteraan Rakyat(3971)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4801)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi VIII#Komisi IV#Komisi IX#BKSAP#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

9 Agustus 2026
9 Agustus 2026
9 Agustus 2026
8 Agustus 2026
8 Agustus 2026
7 Agustus 2026
7 Agustus 2026
7 Agustus 2026
7 Agustus 2026
7 Agustus 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaBukuMajalahBuletinTVR ParlemenLensa ParlemenMedia Sosial DPRAgenda DPRWebsite DPR
TRENDING:
Bencana|Komisi IX|Komisi XII|Komisi X|Komisi VII|SNI|Erupsi|Paripurna|Komisi III|Komisi VIII|Komisi V|Pansus|RUU Perampasan Aset
Jakarta:
Cerah
30°C
Terasa: 33°C
Lembab: 66%
Angin: 13 km/h