•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

WNI Tewas Diserang Houthi, Iman Sukri Desak Pemerintah Terbitkan Travel Warning

Politik dan Keamanan13 Agustus 2026

WNI Tewas Diserang Houthi, Iman Sukri Desak Pemerintah Terbitkan Travel Warning

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Iman Sukri mendesak pemerintah segera menerbitkan peringatan bepergian (travel warning) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak menuju Yaman dan wilayah konflik lainnya di Timur Tengah. Desakan tersebut menyusul serangan terhadap kapal kargo MV Tihamah oleh Houthi di kawasan Selat Bab el-Mandeb, Yaman, yang menewaskan satu WNI.

13 Agustus 2026

Tiga Skema Pembayaran PPPK Disiapkan, Indrajaya: Harus Betul-betul Berjalan

Politik dan Keamanan13 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Tiga Skema Pembayaran PPPK Disiapkan, Indrajaya: Harus Betul-betul Berjalan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menyambut baik langkah pemerintah menyiapkan tiga skema untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kepastian tersebut penting untuk mengakhiri keresahan PPPK yang masih menghadapi keterlambatan pembayaran gaji di sejumlah daerah.

Abduh Minta Hentikan Gimik yang Merendahkan SARA

Politik dan Keamanan13 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Abduh Minta Hentikan Gimik yang Merendahkan SARA

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, meminta semua pihak menghentikan gimik untuk menarik perhatian yang merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi mengganggu kerukunan dan stabilitas kehidupan bermasyarakat.

13 Agustus 2026

Seleksi Hakim Agung Kini Lebih Terbuka, Tekankan Miliki Hati Nurani dalam Bertugas

Politik dan Keamanan12 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Seleksi Hakim Agung Kini Lebih Terbuka, Tekankan Miliki Hati Nurani dalam Bertugas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka mengapresiasi terobosan Komisi Yudisial (KY) dalam proses seleksi calon Hakim Agung Tahun 2026 yang dinilai semakin terbuka dan kredibel. Menurutnya, keterbukaan proses seleksi penting untuk memastikan calon yang diajukan benar-benar memiliki kapasitas dan integritas.

Hinca Usulkan Mekanisme Talent Scouting dalam Proses Seleksi Calon Hakim Agung

Politik dan Keamanan12 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Hinca Usulkan Mekanisme Talent Scouting dalam Proses Seleksi Calon Hakim Agung

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mendorong adanya terobosan dalam proses seleksi calon hakim agung melalui mekanisme talent scouting. Menurutnya, proses pencarian calon hakim agung tidak semestinya hanya menunggu pendaftar, tetapi dapat dilakukan dengan membangun bank data kandidat berdasarkan rekam jejak dan kualitas mereka sejak jauh hari.

Komitmen Komisi III Buka Ruang Aspirasi terhadap Persoalan Hukum di Indonesia

Politik dan Keamanan12 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Komitmen Komisi III Buka Ruang Aspirasi terhadap Persoalan Hukum di Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai keraguan sebagian masyarakat terhadap kondisi hukum di Indonesia perlu direspons dengan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Menurutnya, masyarakat yang aktif menyampaikan pandangan dan masukan merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

Komisi III Gelar Uji Kelayakan 14 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc, Keputusan Kamis Malam

Politik dan Keamanan12 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Gelar Uji Kelayakan 14 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc, Keputusan Kamis Malam

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mulai melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 14 calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA) hasil seleksi Komisi Yudisial (KY). Proses tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional Komisi III dalam memberikan persetujuan terhadap calon hakim yang diajukan KY.

Hak Kolektif Perempuan Adat Perlu Diperkuat dalam RUU Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan12 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Hak Kolektif Perempuan Adat Perlu Diperkuat dalam RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Sorong – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Selly Andriany Gantina menilai penguatan hak kolektif perempuan masyarakat adat perlu menjadi bagian penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat.

12 Agustus 2026

Polisi Perlu Buka Akses Informasi Kasus Kematian bagi Keluarga Mantan Istri Brigadir ISH

Politik dan Keamanan12 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Polisi Perlu Buka Akses Informasi Kasus Kematian bagi Keluarga Mantan Istri Brigadir ISH

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) membahas kasus kematian WL, mantan istri anggota Polri berpangkat Brigadir berinisial ISH di Medan. Dalam rapat tersebut, Komisi III mendorong Polrestabes Medan memberikan akses seluas-luasnya kepada keluarga almarhumah untuk memperoleh maupun menyampaikan informasi terkait perkara yang tengah ditangani.

Benny Utama Dorong Polres Pasaman Perkuat Pemahaman KUHP Baru

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Benny Utama Dorong Polres Pasaman Perkuat Pemahaman KUHP Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama mendorong jajaran Polres Pasaman memperkuat pemahaman dan kapasitas personel dalam menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Menurutnya, perubahan regulasi harus diikuti kesiapan aparat penegak hukum agar penerapannya dapat berjalan tepat dan sesuai dengan ketentuan.

RUU Perampasan Aset Harus Lebih Konkret, Jangan Lagi Berkutat Bahas Konseptual NCB

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset Harus Lebih Konkret, Jangan Lagi Berkutat Bahas Konseptual NCB

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset tidak lagi berkutat pada perdebatan konseptual mengenai Non-Conviction Based (NCB)forfeiture dan conviction-based forfeiture, melainkan segera masuk pada perumusan materi muatan dan pasal-pasal konkret.

Badan Pengelola dan Pengawasan Aset Rampasan Harus Independen

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Badan Pengelola dan Pengawasan Aset Rampasan Harus Independen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mendesak agar badan pengelola aset hasil rampasan tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset dirancang independen dan terpisah dari aparat penegak hukum yang ada saat ini. Ia menegaskan fungsi pencarian, penyitaan, dan pengelolaan aset tidak boleh berada di satu tangan yang sama.