Berita Korpolkam

Tiga Prajurit TNI Gugur, Komisi I Dukung Pemerintah Desak PBB Investigasi Menyeluruh

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendukung upaya Pemerintah yang mendesak PBB untuk mengambil tindakan penyelidikan secara menyeluruh, usai tiga prajurit TNI gugur di Lebanon saat menjalankan misi perdamaian. Ia juga meminta Pemerintah mendorong PBB mendesak Israel untuk bertanggung jawab atas insiden ini.

7 April 2026

Abdullah Desak Negara Hadir Lindungi Warga dari Premanisme

Abdullah Desak Negara Hadir Lindungi Warga dari Premanisme

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan negara harus hadir melindungi masyarakat dari aksi premanisme. Pasalnya, kini aksi premanisme semakin marak terjadi sehingga perlu dicegah agar tidak terus terulang dikemudian hari.

Kasus Penusukan Komar Safe di Tual Harus Ditangani oleh Aparat Secara Transparan

Kasus Penusukan Komar Safe di Tual Harus Ditangani oleh Aparat Secara Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kasus penusukan terhadap Komar Safe Renngur di Tual, Maluku, bukan sekadar peristiwa kriminal biasa. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III dengan Justitiam Law Firm/Kuasa Hukum dan Yacob Pedro dan M. Renngur, Wakil Ketua Komisi III Dede Indra Permana Soediro mengingatkan penanganan kasus tersebut harus menjadi barometer profesionalisme aparat dan kepercayaan publik terhadap hukum.

Pembedaan Signifikan antara RUU Satu Data Indonesia dan RUU Statistik Harus Diperjelas

Pembedaan Signifikan antara RUU Satu Data Indonesia dan RUU Statistik Harus Diperjelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pentingnya memahami secara seksama Naskah Akademik dan Draf RUU Satu Data Indonesia. Hal ini untuk mempelajari adanya perbedaan mendasar antara RUU Satu Data Indonesia dan RUU Statistik. Menurutnya, meskipun keduanya terkait dengan data dan statistik, tujuan dan ruang lingkup keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Bahas RUU Perampasan Aset, Kewenangan Negara Harus Diperjelas Demi Lindungi Harga Warga

Bahas RUU Perampasan Aset, Kewenangan Negara Harus Diperjelas Demi Lindungi Harga Warga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam merampas aset dan perlindungan terhadap hak warga negara. Hal itu ditegaskannya dalam pembahasan RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Benny K. Harman: Perlu Dibentuk Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset

Benny K. Harman: Perlu Dibentuk Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menyoroti lemahnya tata kelola aset hasil sitaan dan rampasan negara dalam berbagai perkara tindak pidana. Ia menilai persoalan utama bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada pengelolaan aset yang belum optimal.

Firman Soebagyo Ingatkan Tokoh Publik Harus Bijak dalam Berbicara

Firman Soebagyo Ingatkan Tokoh Publik Harus Bijak dalam Berbicara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI, Firman Soebagyo mengkritik keras pernyataan seorang pengamat yang dinilai menyinggung isu menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Firman menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan kontroversi dan kegaduhan di ruang publik.

UU Penerapan Hukuman Mati Pertegas Watak Represif Israel, Pemerintah Harus Ambil Langkah Diplomasi

UU Penerapan Hukuman Mati Pertegas Watak Represif Israel, Pemerintah Harus Ambil Langkah Diplomasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengecam keras pengesahan undang-undang oleh Parlemen Israel (Knesset) yang membuka jalan bagi penerapan hukuman mati terhadap tahanan Palestina yang ditangkap dengan vonis teror dan terbukti membunuh rakyat Israel.

Jadi Tulang Punggung Polri, Adang Daradjatun Soroti Terbatasnya Masa Pendidikan Bintara

Jadi Tulang Punggung Polri, Adang Daradjatun Soroti Terbatasnya Masa Pendidikan Bintara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun, menyoroti pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia di tubuh Polri, khususnya melalui perbaikan sistem pendidikan dan dukungan anggaran. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kalemdiklat Polri dan Gubernur Akpol di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (02/04/2026).

Kasus Amsal Sitepu Tegaskan Putusan Pengadilan Harus Pertimbangkan Rasa Keadilan

Kasus Amsal Sitepu Tegaskan Putusan Pengadilan Harus Pertimbangkan Rasa Keadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menyampaikan apresiasi atas putusan Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan Amsal Christy Sitepu. Menurutnya, majelis hakim telah menunjukkan keberanian dalam menghadirkan putusan yang tidak hanya berpijak pada pendekatan normatif, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Perkuat Fiskal Daerah, Kemendagri Perlu Bentuk Ditjen BUMD

Perkuat Fiskal Daerah, Kemendagri Perlu Bentuk Ditjen BUMD

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Komisi II DPR RI mendorong pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) BUMD di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan daerah.

Abdullah: Sanksi Tegas bagi Kajari Karo Lakukan Pelanggaran di Kasus Amsal Sitepu