•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Aus Hidayat Nur Kritisi Efektivitas Kurikulum Berakhlak di BPSDM ATR/BPN

Politik dan Keamanan8 April 2026

Aus Hidayat Nur Kritisi Efektivitas Kurikulum Berakhlak di BPSDM ATR/BPN

PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, mempertanyakan sejauh mana kurikulum pendidikan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN benar-benar mengintegrasikan nilai-nilai Berakhlak ke dalam seluruh program pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis.

8 April 2026

Cindy Monica: Layanan Pertanahan Harus Setara bagi Warga dan Korporasi

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Cindy Monica: Layanan Pertanahan Harus Setara bagi Warga dan Korporasi

PARLEMENTARIA, Kota Tangerang - Kesetaraan layanan pertanahan bagi masyarakat dan korporasi menjadi salah satu sorotan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Selasa (7/4/2026). Anggota Komisi II DPR RI Cindy Monica Salsabila Setiawan menegaskan pelayanan ATR/BPN harus menjamin akses yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda.

Hinca Panjaitan: Tanpa Riset, Kebijakan Ganja Medis Hanya Asumsi

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Hinca Panjaitan: Tanpa Riset, Kebijakan Ganja Medis Hanya Asumsi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyoroti belum adanya riset komprehensif terkait ganja medis yang seharusnya dilakukan pemerintah, khususnya oleh Kementerian Kesehatan. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Sekolah Kedinasan Menghadapi Tantangan Birokrasi Modern

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Sekolah Kedinasan Menghadapi Tantangan Birokrasi Modern

PARLEMENTARIA, Kota Bogor – Sekolah kedinasan dinilai sebagai instrumen penting dalam mencetak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi teknis sesuai kebutuhan birokrasi modern. Menurut Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Aria Bima, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan di lapangan.

Pembahasan RUU Satu Data Indonesia Merujuk Konstitusi

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Pembahasan RUU Satu Data Indonesia Merujuk Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penyusunan dasar konstitusional dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia menjadi fokus utama dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (7/4/2026). Hal ini dinilai penting untuk memastikan setiap ketentuan dalam RUU memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mangihut Sinaga Soroti Dugaan Oknum Satresnarkoba Terlibat Peredaran Narkoba

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Mangihut Sinaga Soroti Dugaan Oknum Satresnarkoba Terlibat Peredaran Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga menyoroti serius persoalan peredaran narkotika terutama kondisi di daerah pemilihannya, Sumatera Utara, yang sudah berada dalam situasi darurat narkoba. Ia menyebut peredaran narkotika kini tidak lagi mengenal batas usia maupun lingkungan dan menegaskan bahwa kunci utama pemberantasan narkoba bukan hanya pada regulasi, tetapi pada komitmen aparat penegak hukum.

Komisi XIII Tekankan Perlindungan Agraria & Percepatan Permen Pembela HAM

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Tekankan Perlindungan Agraria & Percepatan Permen Pembela HAM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyoroti pentingnya penguatan posisi Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar memiliki pengaruh yang signifikan dalam menangani persoalan HAM. Ia menekankan dua catatan krusial, yakni meminta kementerian memperkuat instrumen perlindungan sengketa agraria masyarakat adat agar kementerian tidak terbatas hanya menjadi memantau atau memproses saja.

Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Ketentuan Status dan Tingkat Bencana Sesuai UUD 1945

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Ketentuan Status dan Tingkat Bencana Sesuai UUD 1945

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menegaskan bahwa ketentuan mengenai penetapan status dan tingkat bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah dirumuskan secara konstitusional dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi III Soroti Peredaran Tramadol, Dorong Penguatan BNN di Daerah

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Soroti Peredaran Tramadol, Dorong Penguatan BNN di Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro menyoroti maraknya penyalahgunaan obat keras jenis tramadol yang kini menyasar lingkungan sekolah hingga masyarakat di tingkat desa. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, dalam agenda menerima masukan terkait RUU tentang Narkotika dan Psikotropika di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Komisi II Soroti Sengketa Lahan Hingga Sertifikat Ganda di Tangerang

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Soroti Sengketa Lahan Hingga Sertifikat Ganda di Tangerang

PARLEMENTARIA, Kota Tangerang - Komisi II DPR RI menyoroti masih tingginya sengketa dan konflik pertanahan di Kota Tangerang, mulai dari pergeseran batas lahan hingga munculnya sertifikat ganda yang memicu ketidakpastian hukum. Hal tersebut menjadi perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Selasa (7/4/2026).

Satu Data Butuh Struktur, Bukan Sekadar Integrasi

Politik dan Keamanan7 April 2026

Politik dan Keamanan

Satu Data Butuh Struktur, Bukan Sekadar Integrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI Banyu Biru Djarot, menekankan pentingnya kejelasan struktur dan otoritas dalam pengelolaan data nasional melalui RUU Satu Data Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senin (6/4/2026).

Sinergi Data K/L Jadi Kunci RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan7 April 2026

Politik dan Keamanan

Sinergi Data K/L Jadi Kunci RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menyoroti pentingnya konsep orkestrasi data saat membahas RUU Satu Data Indonesia bersama Arsip Nasional Republik Indonesia dan Badan Informasi Geospasial. Baginya, keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia sangat bergantung pada sinergi antar kementerian dan lembaga (K/L) dalam mengelola, mengintegrasikan, dan berbagi data secara konsisten.