•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Baleg Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, Tekankan Kepastian Hukum dan Kearifan Lokal

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Baleg Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, Tekankan Kepastian Hukum dan Kearifan Lokal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia. Menurut Bob Hasan, masyarakat adat merupakan entitas yang telah ada jauh sebelum terbentuknya negara, dengan sistem nilai, karakter, dan batas-batas wilayah yang jelas.

8 Mei 2026

Sampaikan Keterangan di Sidang MK, DPR Tegaskan UU Pesantren Tidak Bertentangan dengan UUD 1945

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Sampaikan Keterangan di Sidang MK, DPR Tegaskan UU Pesantren Tidak Bertentangan dengan UUD 1945

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI sekaligus Tim Kuasa Hukum DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Habiburokhman: KUHAP Baru Sudah Jawab Tuntutan Reformasi Polri

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Habiburokhman: KUHAP Baru Sudah Jawab Tuntutan Reformasi Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dinilai telah merangkum berbagai tuntutan masyarakat terhadap reformasi Polri. Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, kala menanggapi penyerahan hasil kerja Tim Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Skandal Seksual di Pati Pelanggaran HAM Berat

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Skandal Seksual di Pati Pelanggaran HAM Berat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, terhadap puluhan santriwati. Ia menilai peristiwa ini bukan sekadar kriminal biasa, melainkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, berulang, dan sistematis karena terjadi dalam relasi kuasa yang timpang.

Hergun Pastikan Stok Beras di Sukabumi Aman Jelang Iduladha 2026

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Hergun Pastikan Stok Beras di Sukabumi Aman Jelang Iduladha 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketersediaan beras di wilayah Sukabumi dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi, khususnya dalam menghadapi Hari Raya Iduladha 2026. Kepastian ini diperoleh setelah dilakukan peninjauan langsung ke fasilitas penyimpanan beras guna memastikan stok dan distribusi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Melalui Parlemen Kampus, Aria Bima Ajak Partisipasi Mahasiswa dalam Penyusunan Kebijakan Publik

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Melalui Parlemen Kampus, Aria Bima Ajak Partisipasi Mahasiswa dalam Penyusunan Kebijakan Publik

PARLEMENTARIA, Surakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengajak mahasiswa untuk aktif terlibat dalam proses penyusunan kebijakan publik, khususnya dalam revisi regulasi terkait pengelolaan sampah. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Parlemen Kampus di Universitas Sebelas Maret, di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (5/5/2026).

Dari Mimbar Jumat, Fauzan Khalid Ajak Warga Urus Sertifikat Wakaf Masjid

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Dari Mimbar Jumat, Fauzan Khalid Ajak Warga Urus Sertifikat Wakaf Masjid

PARLEMENTARIA, Jakarta - Perlindungan hukum atas aset keagamaan menjadi perhatian dalam kegiatan reses di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, mengingatkan pentingnya pengurusan sertifikat tanah wakaf masjid guna mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

Aria Bima: BUMD Dapat Berperan Mengolah Sampah

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Aria Bima: BUMD Dapat Berperan Mengolah Sampah

PARLEMENTARIA, Surakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan sampah. Ia menilai bahwa kewenangan pengelolaan sampah perlu lebih banyak diberikan kepada daerah, meskipun kebijakan tetap dirumuskan di tingkat pusat.

Kesenjangan Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Kesenjangan Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sampah

PARLEMENTARIA, Surakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyoroti masih adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam pembukaan Parlemen Kampus di Universitas Sebelas Maret, Selasa (5/5/2026).

Fauzan Khalid Kawal Bedah Rumah untuk 150 RTLH di Lombok, Pemain Judol Pasti Dicoret

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Fauzan Khalid Kawal Bedah Rumah untuk 150 RTLH di Lombok, Pemain Judol Pasti Dicoret

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komitmen DPR RI dalam mengawal program perumahan rakyat kembali ditunjukkan melalui penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, sedikitnya 150 rumah pada tahun 2026 dipastikan menerima bantuan atas aspirasi anggota DPR RI Fauzan Khalid.

Sidak Rutan Tamiang Layang, Bias Layar Pastikan Hak Warga Binaan

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Sidak Rutan Tamiang Layang, Bias Layar Pastikan Hak Warga Binaan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan kembali ditegaskan melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Anggota Komisi XIII DPR RI, Bias Layar ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan publik, pemenuhan hak warga binaan, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan berjalan optimal.

Monitoring MBG di Sukabumi, Hergun Tinjau dari Dapur hingga Sekolah

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Monitoring MBG di Sukabumi, Hergun Tinjau dari Dapur hingga Sekolah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Peninjauan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sukabumi dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap program pemerintah. Dalam kunjungannya, Anggota DPR RI, Heri Gunawan meninjau langsung proses pelaksanaan program MBG di kawasan Sukabumi pada Senin (4/5/2026).