E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaBukuMajalahBuletinTVR ParlemenMedia Sosial DPRAgenda Rapat DPRWEBSITE DPR
TRENDING:
Komisi XII|Komisi VII|Anggaran|Komisi X|Komisi IV|Baleg|Komisi VIII|Komisi IX|karhutla|Komisi II|Bencana|Komisi III|RUU Reforma Agraria
Jakarta:
Cerah
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 74%
Angin: 3 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027
Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027
Politik dan Keamanan8 September 2026
Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027
Politik dan Keamanan
Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mesakh Mirin menyambut baik rencana pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian status kepegawaian bagi para guru PPPK sekaligus memastikan mereka memperoleh hak-hak sebagai ASN.

8 September 2026
DPR Setujui RUU Administrasi Kependudukan Jadi RUU Usul DPR
DPR Setujui RUU Administrasi Kependudukan Jadi RUU Usul DPR
Politik dan Keamanan8 September 2026
DPR Setujui RUU Administrasi Kependudukan Jadi RUU Usul DPR
Politik dan Keamanan
DPR Setujui RUU Administrasi Kependudukan Jadi RUU Usul DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi RUU Usul DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan tertulis terhadap RUU yang sebelumnya merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI.

Baleg Setujui RUU Adminduk Jadi Usul Inisiatif DPR, Sanksi Kebocoran Data Diperkuat
Baleg Setujui RUU Adminduk Jadi Usul Inisiatif DPR, Sanksi Kebocoran Data Diperkuat
Politik dan Keamanan8 September 2026
Baleg Setujui RUU Adminduk Jadi Usul Inisiatif DPR, Sanksi Kebocoran Data Diperkuat
Politik dan Keamanan
Baleg Setujui RUU Adminduk Jadi Usul Inisiatif DPR, Sanksi Kebocoran Data Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) menjadi usul inisiatif DPR untuk dibawa ke Rapat Paripurna. RUU tersebut antara lain mengatur penguatan perlindungan data kependudukan serta sanksi bagi penyelenggara yang gagal melindungi data masyarakat.

Dana Khusus Kepulauan Jadi Sorotan Utama Pansus Jawab Ketimpangan Fiskal Daerah
Dana Khusus Kepulauan Jadi Sorotan Utama Pansus Jawab Ketimpangan Fiskal Daerah
Politik dan Keamanan8 September 2026
Dana Khusus Kepulauan Jadi Sorotan Utama Pansus Jawab Ketimpangan Fiskal Daerah
Politik dan Keamanan
Dana Khusus Kepulauan Jadi Sorotan Utama Pansus Jawab Ketimpangan Fiskal Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Skema pembiayaan daerah menjadi perhatian Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI dalam pembahasan RUU tersebut. Karakter geografis wilayah kepulauan dinilai membutuhkan formula fiskal yang mampu perhitungkan beban pelayanan dan pembangunan antarpulau.

Kerja Sama Antar-Parlemen Indonesia dan Portugal Jadi Jalan Strategis Perkuat Hubungan Kedua Negara
Kerja Sama Antar-Parlemen Indonesia dan Portugal Jadi Jalan Strategis Perkuat Hubungan Kedua Negara
Politik dan Keamanan8 September 2026
Kerja Sama Antar-Parlemen Indonesia dan Portugal Jadi Jalan Strategis Perkuat Hubungan Kedua Negara
Politik dan Keamanan
Kerja Sama Antar-Parlemen Indonesia dan Portugal Jadi Jalan Strategis Perkuat Hubungan Kedua Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI mendorong penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Portugal melalui peningkatan kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pelayaran, pendidikan, serta hubungan antarparlemen. Penguatan hubungan tersebut dinilai penting untuk memperluas ruang kerja sama sekaligus mempererat hubungan kedua negara.

Baleg Setujui RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif DPR RI, Bentuk Badan Baru di Bawah Presiden
Baleg Setujui RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif DPR RI, Bentuk Badan Baru di Bawah Presiden
Politik dan Keamanan8 September 2026
Baleg Setujui RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif DPR RI, Bentuk Badan Baru di Bawah Presiden
Politik dan Keamanan
Baleg Setujui RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif DPR RI, Bentuk Badan Baru di Bawah Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria dalam rapat pleno tingkat I yang dipimpin langsung oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan. Tercatat delapan Pandangan Mini Fraksi menyampaikan persetujuan untuk disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI di Rapat Paripurna pada hari ini, Selasa 8 September 2026.

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 5 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 5 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
Politik dan Keamanan8 September 2026
RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 5 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
Politik dan Keamanan
RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 5 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 5 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

8 September 2026
Habiburokhman Tegaskan Kembali: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kekuasaan
Habiburokhman Tegaskan Kembali: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kekuasaan
Politik dan Keamanan7 September 2026
Habiburokhman Tegaskan Kembali: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kekuasaan
Politik dan Keamanan
Habiburokhman Tegaskan Kembali: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kekuasaan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Menurutnya, pengaturan kewenangan perampasan aset harus disusun dengan mempertimbangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Ahmad Doli Kurnia Minta Posisi Badan Reforma Agraria terhadap Peradilan Diperjelas
Ahmad Doli Kurnia Minta Posisi Badan Reforma Agraria terhadap Peradilan Diperjelas
Politik dan Keamanan7 September 2026
Ahmad Doli Kurnia Minta Posisi Badan Reforma Agraria terhadap Peradilan Diperjelas
Politik dan Keamanan
Ahmad Doli Kurnia Minta Posisi Badan Reforma Agraria terhadap Peradilan Diperjelas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Posisi dan kewenangan badan yang nantinya menangani reforma agraria perlu dirumuskan secara tegas dalam RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria, khususnya terkait hubungannya dengan mekanisme peradilan yang selama ini menjadi jalur penyelesaian konflik pertanahan. Kejelasan tersebut dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian konflik pertanahan.

Bahas RUU Adminduk, Selly Gantina Dorong Perlindungan Status Anak di Tengah Perceraian Beda Kewarganegaraan
Bahas RUU Adminduk, Selly Gantina Dorong Perlindungan Status Anak di Tengah Perceraian Beda Kewarganegaraan
Politik dan Keamanan7 September 2026
Bahas RUU Adminduk, Selly Gantina Dorong Perlindungan Status Anak di Tengah Perceraian Beda Kewarganegaraan
Politik dan Keamanan
Bahas RUU Adminduk, Selly Gantina Dorong Perlindungan Status Anak di Tengah Perceraian Beda Kewarganegaraan

PARLEMENTARIA, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendorong penguatan pengaturan mengenai pencatatan dan pengakuan status anak dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).

Soedeson Tandra Dorong Hukum Acara Khusus dalam RUU Perampasan Aset
Soedeson Tandra Dorong Hukum Acara Khusus dalam RUU Perampasan Aset
Politik dan Keamanan7 September 2026
Soedeson Tandra Dorong Hukum Acara Khusus dalam RUU Perampasan Aset
Politik dan Keamanan
Soedeson Tandra Dorong Hukum Acara Khusus dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra meminta masukan para ahli hukum mengenai bentuk hukum acara khusus yang diperlukan dalam penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa pemidanaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

GKSB DPR RI Pertimbangkan Permohonan Chile Calon Ketua IPU, Dukung Kemerdekaan Palestina
GKSB DPR RI Pertimbangkan Permohonan Chile Calon Ketua IPU, Dukung Kemerdekaan Palestina
Politik dan Keamanan7 September 2026
GKSB DPR RI Pertimbangkan Permohonan Chile Calon Ketua IPU, Dukung Kemerdekaan Palestina
Politik dan Keamanan
GKSB DPR RI Pertimbangkan Permohonan Chile Calon Ketua IPU, Dukung Kemerdekaan Palestina

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–Chile DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri mengungkapkan Duta Besar (Dubes) Chile menyampaikan permohonan dukungan secara formal agar salah satu Senator dari negara tersebut dapat dijadikan representasi dalam pemilihan Ketua Inter-Parliamentary Union (IPU).

1 / 400Halaman 1 dari 400Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1159)
  • Industri dan Pembangunan(3970)
  • Isu Lainnya(1079)
  • Kesejahteraan Rakyat(3962)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4792)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi VIII#Komisi IV#BKSAP#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

8 September 2026
8 September 2026
8 September 2026
8 September 2026
8 September 2026
7 September 2026
7 September 2026
7 September 2026
7 September 2026
7 September 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaBukuMajalahBuletinTVR ParlemenMedia Sosial DPRAgenda Rapat DPRWEBSITE DPR
TRENDING:
Komisi XII|Komisi VII|Anggaran|Komisi X|Komisi IV|Baleg|Komisi VIII|Komisi IX|karhutla|Komisi II|Bencana|Komisi III|RUU Reforma Agraria
Jakarta:
Cerah
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 74%
Angin: 3 km/h