Telusuri semua artikel berita korinbang
PARLEMENTARIA, Bogor – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Putra Nababan mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan terobosan demi mempermudah akses menuju kawasan wisata nasional. Hal tersebut ditegaskan usai memimpin rombongan Komisi VII DPR RI saat meninjau fasilitas konservasi dan edukasi di PT Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Dampak ekonomi dari konflik geopolitik global mulai terasa di dalam negeri. Salah satunya dari melonjak harga plastik di dalam negeri yang telah menjangkau sektor usaha mikro.
PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendorong pemerintah untuk segera membenahi regulasi dan memberikan insentif pajak bagi industri pariwisata konservasi. Hal tersebut ia sampaikan usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata di PT Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menyoroti lonjakan harga plastik yang dinilai semakin membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif. Menurutnya, kenaikan harga plastik hingga dua kali lipat di tingkat pasar telah berdampak luas ke seluruh lapisan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi VII DPR RI, Achmad Daeng Sere, menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur jalan sebagai syarat mutlak dalam memajukan sektor pariwisata Indonesia. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Taman Safari Indonesia, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengusulkan pentingnya penguatan aspek riset dan pengembangan (research and development/R&D) dalam tata kelola sektor pertambangan nasional. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat terbatas.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Dominasi perusahaan integrator menjadi persoalan utama dalam tata kelola industri peternakan nasional. Kondisi ini dinilai berdampak pada melemahnya posisi peternak rakyat serta terganggunya keseimbangan ekosistem usaha peternakan dari hulu hingga hilir.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan apresiasi keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2026 yang dinilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BMKG, serta Kepala BNPP/Basarnas di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI menilai revisi Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi penting untuk membenahi struktur industri peternakan nasional secara menyeluruh. Langkah ini dinilai jadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor serta memperkuat kemandirian produksi protein hewani di dalam negeri.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menegaskan dukungannya terhadap upaya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI dalam mempercepat peningkatan sistem Online Single Submission (OSS) Terintegrasi V2.0 berbasis teknologi Artificial Intelligence (AI), Big Data, dan Blockchain. Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengungkapkan langkah ini dinilai penting untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih transparan, aman, akurat, efisien, dan cepat bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyoroti dua persoalan mendasar yang masih membayangi pengembangan sektor akuakultur nasional, khususnya budidaya udang di kawasan Pantai Utara (Pantura). Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan tarif tiket pesawat domestik menimbulkan berbagai respon terutama berkaitan dengan tingkat perjalanan wisata. Anggota DPR RI Fauzan Khalid khawatir kondisi ini berpotensi menggerus tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).