karhutla

145 artikel dengan tag ini

Willy Aditya Soroti Dampak Karhutla sebagai Isu HAM, Minta Titik Api Diperiksa

Politik dan Keamanan11 Oktober 2026

Willy Aditya Soroti Dampak Karhutla sebagai Isu HAM, Minta Titik Api Diperiksa

PARLEMENTARIA, Palembang — Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta jajaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berkoordinasi dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat sipil untuk menelusuri titik-titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Ia menilai dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam upaya pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia.

11 Oktober 2026

Herry Dermawan Minta MPA Diperkuat untuk Deteksi Dini Karhutla

Industri dan Pembangunan5 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Herry Dermawan Minta MPA Diperkuat untuk Deteksi Dini Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan menilai Masyarakat Peduli Api (MPA) memiliki peran penting dalam mendeteksi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak dini. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan merupakan pihak yang paling cepat mengetahui munculnya potensi kebakaran.

Jaelani Minta Penanganan Karhutla Tak Hanya Padamkan Api, Tapi Juga Perlindungan Satwa Liar

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Jaelani Minta Penanganan Karhutla Tak Hanya Padamkan Api, Tapi Juga Perlindungan Satwa Liar

PARLEMENTARIA, Ternate — Anggota Komisi IV DPR RI Jaelani mendesak Kementerian Kehutanan dan instansi terkait untuk mengubah paradigma penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran dan langkah penanganan di lapangan tidak boleh sekadar berfokus pada pemadaman api, tetapi harus memprioritaskan penyelamatan ekosistem serta perlindungan satwa liar yang terdampak.

Hadapi Karhutla, Legislator Dorong Penguatan Kelembagaan dan Anggaran

Industri dan Pembangunan30 September 2026

Industri dan Pembangunan

Hadapi Karhutla, Legislator Dorong Penguatan Kelembagaan dan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu diperkuat melalui penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran yang memadai hingga tingkat daerah. Langkah ini penting untuk memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan dapat berjalan sesuai karakteristik wilayah, terutama kawasan gambut.

Komisi IV Tegaskan Pemetaan Rawan Karhutla Perlu Dievaluasi

Industri dan Pembangunan30 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Tegaskan Pemetaan Rawan Karhutla Perlu Dievaluasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi kembali pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyebut, evaluasi diperlukan untuk memastikan wilayah yang dipetakan sebagai daerah rawan benar-benar sesuai dengan lokasi kejadian kebakaran di lapangan.

Netty Prasetiyani Dorong Penguatan Respons Kesehatan Dampak Karhutla

Kesejahteraan Rakyat29 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Prasetiyani Dorong Penguatan Respons Kesehatan Dampak Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memperkuat respons kesehatan menyusul meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan pneumonia pada anak di sejumlah wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Lahan Gambut dan Mangrove Jangan Dibiarkan Rusak, Ada Ancaman Karhutla dan Abrasi

Industri dan Pembangunan27 September 2026

Industri dan Pembangunan

Lahan Gambut dan Mangrove Jangan Dibiarkan Rusak, Ada Ancaman Karhutla dan Abrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong penguatan pengelolaan lahan gambut dan mangrove. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut yang kerap terjadi setiap tahun.

Puluhan Ribu Balita Terpapar ISPA Akibat Karhutla, Legislator Minta Wilayah Terdampak Ditetapkan KLB

Kesejahteraan Rakyat24 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Puluhan Ribu Balita Terpapar ISPA Akibat Karhutla, Legislator Minta Wilayah Terdampak Ditetapkan KLB

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago meminta Pemerintah menetapkan wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Hal ini menyusul puluhan ribu anak balita yang terpapar infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap Karhutla.

Dukung Inpres dan Revisi UU Kehutanan, Legislator Minta 30 Korporasi Karhutla Ditindak Tegas

Industri dan Pembangunan22 September 2026

Industri dan Pembangunan

Dukung Inpres dan Revisi UU Kehutanan, Legislator Minta 30 Korporasi Karhutla Ditindak Tegas

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mendorong percepatan Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk tidak hanya menyasar pelaku lapangan skala kecil, tetapi menindak tegas puluhan korporasi yang diduga sengaja merusak kawasan hutan secara sistematis.

Jangan Hanya Keruk Keuntungan, Firman Soebagyo: Perusahaan Juga Wajib Siapkan Sarana Pemadaman

Industri dan Pembangunan8 September 2026

Industri dan Pembangunan

Jangan Hanya Keruk Keuntungan, Firman Soebagyo: Perusahaan Juga Wajib Siapkan Sarana Pemadaman

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan perusahaan yang menjalankan aktivitas di kawasan hutan perlu meningkatkan tanggung jawab dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, kewajiban tersebut perlu diperkuat melalui regulasi sehingga perusahaan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan hasil hutan, tetapi turut bertanggung jawab terhadap kelestarian kawasan yang dikelolanya.

21 Korporasi Disegel, Abdullah Minta Penegakan Hukum Menyeluruh terkait Karthula

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

21 Korporasi Disegel, Abdullah Minta Penegakan Hukum Menyeluruh terkait Karthula

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap 21 perusahaan atau badan usaha yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh hingga menjangkau pihak yang bertanggung jawab di balik dugaan pelanggaran tersebut.

Penanganan Karhutla Harus Satu Kendali Demi Lindungi Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat5 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penanganan Karhutla Harus Satu Kendali Demi Lindungi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran dan hutan (Karhutla) di sejumlah wilayah yang semakin kritis karena sebarannya yang meluas. Ia pun mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan penanganan Karhutla karena kabut asap yang muncul mengancam keselamatan masyarakat.

5 September 2026