//
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher. |Foto: Jaka/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memperkuat respons kesehatan menyusul meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan pneumonia pada anak di sejumlah wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 113.336 kasus ISPA akibat karhutla hingga 9 September 2026, termasuk 26.545 kasus pada balita. Menurut Netty, angka tersebut menunjukkan dampak karhutla telah berimplikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat sehingga perlu diantisipasi dengan kesiapan layanan kesehatan yang memadai.
“Ketika jumlah kasus ISPA pada anak meningkat, kita tidak bisa lagi melihat karhutla hanya sebagai persoalan lingkungan. Ini sudah menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan kesiapan layanan dan pelindungan kelompok rentan,” tegas Netty dalam keterangannya kepada Parlementaria, Senin (28/9/2026).
Politisi Fraksi PKS itu menekankan pentingnya kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terdampak, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, untuk mengantisipasi lonjakan pasien dengan gangguan pernapasan. Pemantauan tren penyakit secara berkala juga dinilai penting agar pemerintah dapat melakukan intervensi secara cepat dan tepat.
“Jangan menunggu fasilitas kesehatan penuh baru bertindak. Pemerintah harus membaca data kasus secara berkala dan memastikan tenaga kesehatan, obat-obatan, serta layanan rujukan siap,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII tersebut.
Netty juga meminta pemerintah memberikan pelindungan khusus kepada kelompok rentan, seperti balita, anak dengan asma atau gangguan pernapasan lainnya, anak dengan penyakit jantung tertentu, serta ibu hamil. Menurutnya, kondisi kualitas udara juga perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan aktivitas belajar-mengajar di sekolah.
“Ketika kualitas udara memburuk, aktivitas anak di luar ruangan harus dikurangi. Sekolah perlu mengikuti indikator kualitas udara dan memiliki protokol yang jelas agar kesehatan anak tidak dipertaruhkan,” tambahnya.
Selain kesiapan layanan kesehatan, Netty mendorong penguatan edukasi dan informasi publik mengenai kualitas udara serta risiko kesehatan akibat paparan asap karhutla. Masyarakat, khususnya orang tua, perlu memperoleh panduan yang jelas mengenai pembatasan aktivitas di luar ruangan serta tanda-tanda gangguan kesehatan yang membutuhkan pemeriksaan medis.
“Orang tua jangan menunggu kondisi anak memburuk. Jika muncul sesak napas, batuk yang menetap, atau gejala lain yang mengkhawatirkan, segera periksakan ke fasilitas kesehatan,” imbaunya.
Netty menegaskan penanganan dampak karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, sektor kesehatan, pendidikan, serta penanggulangan bencana. Upaya tersebut diperlukan agar dampak kesehatan akibat karhutla tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Kita tidak cukup hanya memadamkan api. Kita juga harus memadamkan dampaknya sebelum menjadi beban kesehatan yang lebih besar bagi masyarakat, terutama anak-anak,” pungkasnya. (ndy/ssb)
