JHT

4 artikel dengan tag ini

Nurhadi Soroti Penurunan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Wacana Pajak JHT

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Nurhadi Soroti Penurunan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Wacana Pajak JHT

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyampaikan dua catatan penting dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (8/7/2026). Ia menyoroti penurunan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Timur serta wacana pengenaan pajak terhadap manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

9 Juli 2026

Netty Prasetiyani Minta Aturan Pajak Progresif Jaminan Hari Tua Ditinjau Ulang

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Prasetiyani Minta Aturan Pajak Progresif Jaminan Hari Tua Ditinjau Ulang

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah meninjau ulang regulasi terkait penerapan pajak progresif atas pencairan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Hari Tua (JHT), uang pesangon, dan dana pensiun.

Nurhadi: Pajak JHT Perlu Dikaji Ulang, Jamsos Harus Tetap Terjaga

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi: Pajak JHT Perlu Dikaji Ulang, Jamsos Harus Tetap Terjaga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen terhadap pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) di atas Rp50 juta. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban pekerja, terutama di tengah meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kamrussamad: Pajak JHT Perlu Dievaluasi, Utamakan Perlindungan Pekerja

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kamrussamad: Pajak JHT Perlu Dievaluasi, Utamakan Perlindungan Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mendorong pemerintah mengkaji kembali penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), khususnya untuk saldo di atas Rp50 juta. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak semakin membebani pekerja, terutama kelompok masyarakat kelas menengah bawah yang mengandalkan dana JHT sebagai penopang kebutuhan hidup.