Politik dan Keamanan

5277 artikel ditemukan

Aturan Belanja Pegawai 30% Harus Fleksibel, Jangan Bebani Daerah

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Aturan Belanja Pegawai 30% Harus Fleksibel, Jangan Bebani Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penerapan ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) harus dilakukan secara fleksibel dan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Kebijakan tersebut tidak boleh diterapkan secara kaku hingga membebani pemerintah daerah dan mengganggu stabilitas pelayanan publik.

12 Mei 2026

Polri Tangkap 321 WNA, Rudianto Lallo: Bongkar Aktor Intelektual Judi Online

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Polri Tangkap 321 WNA, Rudianto Lallo: Bongkar Aktor Intelektual Judi Online

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang berhasil membongkar sindikat judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dalam pengungkapan kasus tersebut, aparat mengamankan 321 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam operasional perjudian daring berskala besar.

Legislator Desak Pemerintah Susun Roadmap Penyerapan Guru Honorer

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Desak Pemerintah Susun Roadmap Penyerapan Guru Honorer

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah didorong segera menyusun roadmap yang jelas dan terukur untuk menyerap guru honorer ke dalam skema Aparatur Sipil Negara (ASN). Peta jalan tersebut dinilai penting agar proses penataan kepegawaian berjalan sistematis dan memberikan kepastian bagi para guru yang selama ini telah mengabdi di berbagai daerah.

Puan Maharani Minta Pemerintah Antisipasi Indonesia Jadi Basis Judi Online

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Puan Maharani Minta Pemerintah Antisipasi Indonesia Jadi Basis Judi Online

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap potensi masuknya jaringan judi online asing ke Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul diamankannya 321 warga negara asing (WNA) terkait tindak pidana judi daring jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta.

Perumusan UU Perlindungan Konsumen Dilakukan secara Tepat, Komprehensif dan Fleksibel

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Perumusan UU Perlindungan Konsumen Dilakukan secara Tepat, Komprehensif dan Fleksibel

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menegaskan bahwa perumusan definisi perlindungan konsumen pada Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 telah dilakukan secara tepat, komprehensif, dan fleksibel, karena tidak membatasi bentuk perlindungan pada kondisi atau jenis transaksi tertentu. Justru beleid itu memberikan ruang adaptasi terhadap perkembangan kebutuhan hukum, termasuk dalam menghadapi dinamika transaksi digital dan lintas negara.

DPR Dukung Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional dan Ketahanan Energi di Tengah Ketegangan Selat Hormuz

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

DPR Dukung Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional dan Ketahanan Energi di Tengah Ketegangan Selat Hormuz

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dampak konflik geopolitik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, ketegangan di jalur strategis Selat Hormuz telah memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan energi Indonesia.

Mardani Ali Sera: Penghapusan Guru Honorer Tak Boleh Berujung PHK Massal

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Mardani Ali Sera: Penghapusan Guru Honorer Tak Boleh Berujung PHK Massal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kebijakan penghapusan tenaga honorer tidak boleh menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap para tenaga non-ASN yang selama ini telah mengabdi kepada negara. Pemerintah diminta memastikan proses penataan kepegawaian berjalan secara adil dan memberikan kepastian status bagi seluruh tenaga honorer, termasuk guru honorer yang masih aktif mengajar.

Buka Masa Sidang, Puan Tekankan DPR Fokus pada 4 RUU & 16 Poin Pengawasan Strategis

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Buka Masa Sidang, Puan Tekankan DPR Fokus pada 4 RUU & 16 Poin Pengawasan Strategis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara, Selasa (12/5/2026). Dalam pidato pembukaannya, Puan menjabarkan sejumlah agenda legislasi dan pengawasan yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat.

Apresiasi Bareskrim Bongkar Jaringan Internasional, Judol Penyebab Dominan Penyakit Sosial

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Apresiasi Bareskrim Bongkar Jaringan Internasional, Judol Penyebab Dominan Penyakit Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Bareskrim Polri mengungkap praktik judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk Jakarta, dan mengamankan sebanyak 321 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam operasional tersebut.

Usul Solusi Skema PPPK dan Dukungan Pusat Demi Hadapi Polemik Guru Honorer

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Usul Solusi Skema PPPK dan Dukungan Pusat Demi Hadapi Polemik Guru Honorer

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti polemik terkait pembatasan penugasan guru non-ASN di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Isu tersebut memicu keresahan di kalangan tenaga honorer yang khawatir tidak lagi bisa mengajar mulai 2027.

Baleg DPR Serap Aspirasi Komunitas dan Pemuka Agama Guna Susun RUU Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Serap Aspirasi Komunitas dan Pemuka Agama Guna Susun RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Toba - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar agenda kunjungan kerja ke Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat pada Sabtu (09/5/2026). Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung mengatakan Kawasan Danau Toba dipilih sebagai lokasi kunjungan karena masih banyak komunitas adat yang hidup dan berkembang di wilayah tersebut.

Bertemu Komunitas Adat Danau Toba, Baleg Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan11 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Bertemu Komunitas Adat Danau Toba, Baleg Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Toba — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, mengungkapkan bahwa pihaknya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang telah mandek selama hampir dua dekade akan segera bisa disahkan. Semangat dan langkah yang dilakukan Baleg DPR RI dalam penyusunan RUU tersebut pun disambut dengan penuh kegembiraan oleh komunitas masyarakat adat yang ada di Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.