Kesejahteraan Rakyat

4126 artikel ditemukan

SHM Dibuka Setelah 41 Tahun Diblokir, BAM Soroti Penerbitan SHGB Situ Rompong

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

SHM Dibuka Setelah 41 Tahun Diblokir, BAM Soroti Penerbitan SHGB Situ Rompong

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyoroti dugaan persoalan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada lahan sengketa Situ Rompong, Tangerang Selatan. Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat BAM bersama sejumlah pihak terkait di Kantor Walikota Tangerang Selatan, Senin (14/9/2026).

17 September 2026

Legislator Apresiasi Program Polresta Pangkalpinang Bantu Pendidikan Anak SD hingga Perguruan Tinggi

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Apresiasi Program Polresta Pangkalpinang Bantu Pendidikan Anak SD hingga Perguruan Tinggi

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengapresiasi program yang digagas Polresta Pangkalpinang yang membantu pendidikan dari anak SD SMP SMA perguruan tinggi sampai ke luar negeri di wilayah tersebut. Menurutnya, program tersebut dapat memutus mata rantai keterbelakangan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.

MKD Minta Polisi Ikut Awasi Etik dan Penggunaan TNKB Khusus Anggota DPR

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

MKD Minta Polisi Ikut Awasi Etik dan Penggunaan TNKB Khusus Anggota DPR

PARLEMENTARIA, Pangkalpinang — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Hasan Basri Agus meminta jajaran kepolisian turut mengawasi penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus yang digunakan anggota DPR RI di daerah. Pengawasan tersebut diperlukan agar TNKB Khusus tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya dan tetap sesuai dengan ketentuan etika DPR RI.

BAM Siapkan Tindak Lanjut Aspirasi Tumpang Tindih Tanah dan Kawasan Hutan

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

BAM Siapkan Tindak Lanjut Aspirasi Tumpang Tindih Tanah dan Kawasan Hutan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI akan menelaah aspirasi DPRD Kabupaten Malaka dan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Salah satu aspirasi yang disampaikan, mengenai persoalan pertanahan yang bersinggungan dengan status kawasan hutan. Hasil telaah tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan DPR RI.

Nihayatul Wafiroh Dorong RUU Ketenagakerjaan Akomodasi Kekhususan Pekerja

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nihayatul Wafiroh Dorong RUU Ketenagakerjaan Akomodasi Kekhususan Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendorong penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memperhatikan karakteristik pekerjaan yang memiliki sistem kerja dan hubungan kelembagaan berbeda. Menurutnya, kekhususan tersebut perlu menjadi pertimbangan, terutama dalam mengatur pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan awak kapal.

Charles Tolak Pengurangan Hak Pekerja atas Nama Iklim Investasi

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Charles Tolak Pengurangan Hak Pekerja atas Nama Iklim Investasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan upaya memperbaiki iklim investasi di Indonesia tidak seharusnya dilakukan dengan mengurangi pelindungan dan hak-hak pekerja. Hal itu disampaikannya menanggapi keberatan dunia usaha terhadap ketentuan sanksi pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Jamin Kehidupan Layak Pekerja

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Jamin Kehidupan Layak Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menekankan kehidupan yang layak bagi pekerja harus menjadi salah satu tujuan utama dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurutnya, pelindungan ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut hubungan kerja, tetapi juga memastikan pekerja mampu memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya.

Kurniasih Dorong Revitalisasi Sekolah Terdampak Gempa NTT Dibarengi Pendampingan Psikososial

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kurniasih Dorong Revitalisasi Sekolah Terdampak Gempa NTT Dibarengi Pendampingan Psikososial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mendorong revitalisasi satuan pendidikan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dilakukan beriringan dengan pendampingan psikososial bagi peserta didik dan warga sekolah. Menurutnya, pemulihan pendidikan tidak hanya menyangkut perbaikan sarana dan prasarana, tetapi juga memastikan kondisi psikologis anak tetap mendapatkan perhatian.

Bedah Buku Strategi Fiskal Nabi Yusuf Karya Waka DPR Cucun A. Syamsurijal di Lhokseumawe

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bedah Buku Strategi Fiskal Nabi Yusuf Karya Waka DPR Cucun A. Syamsurijal di Lhokseumawe

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menghadiri secara langsung kegiatan bedah buku karya terbarunya yang berjudul “Strategi Fiskal Nabi Yusuf: Pelajaran Abadi untuk Negeri”. Acara ini berlangsung di Gedung Serbaguna Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe pada Rabu (16/9/2026).

Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Dasar Penetapan Upah Pekerja

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Dasar Penetapan Upah Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni mendorong agar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi salah satu dasar utama dalam penetapan upah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurutnya, mekanisme pengupahan perlu memastikan kebutuhan dasar pekerja menjadi pertimbangan, dengan tetap membuka ruang perundingan sesuai kondisi daerah dan sektor industri.

Felly Soroti Anggaran Alkes Pelayanan TBC 2027 Tercatat Nol

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Felly Soroti Anggaran Alkes Pelayanan TBC 2027 Tercatat Nol

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti alokasi anggaran alat kesehatan (alkes) pelayanan tuberkulosis (TBC) yang tercatat nol dalam rencana anggaran 2027. Padahal, pada 2026 anggaran untuk kebutuhan tersebut mencapai sekitar Rp279 miliar.

17 September 2026

Ketahanan Pembiayaan Jadi Fondasi Utama Keberlanjutan JKN

Kesejahteraan Rakyat16 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ketahanan Pembiayaan Jadi Fondasi Utama Keberlanjutan JKN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah memastikan keberlanjutan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai fondasi utama Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, ketahanan pembiayaan JKN perlu diperkuat agar tidak mengganggu akses masyarakat, khususnya kelompok miskin, terhadap pelayanan kesehatan serta keberlangsungan layanan di fasilitas kesehatan.