Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 dari sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja. Hal itu menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Haji dan Umrah, Kepala BNPB, serta Kepala BPJPH yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

BAM Tindak Lanjuti Aspirasi Pemanfaatan Fasum-Fasos Sekolah Swasta

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam terkait persoalan pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) yang selama ini digunakan oleh sejumlah sekolah swasta. Menurutnya, terdapat persoalan regulasi yang menimbulkan ketidakpastian bagi sekolah-sekolah swasta yang selama ini beroperasi di atas lahan yang disewa dari fasum-fasos milik pemerintah daerah.

Netty Prasetiyani Desak Perkuat Ketahanan Farmasi Nasional dan Jamin Keberlanjutan BPJS Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinannya terhadap potensi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap harga obat, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada pengobatan rutin untuk penyakit kronis. Apalagi, jelasnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena Indonesia memiliki jumlah peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang cukup besar, mulai dari penderita diabetes, hipertensi, hingga penyakit katastropik lainnya.

Baleg Serap Aspirasi Demi Perkuat Perlindungan Masyarakat Adat Kalimantan Barat

PARLEMENTARIA, Pontianak — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Diketahui, saat ini RUU tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Harris Torino: Alokasi Anggaran Pendidikan Potensi Wujudkan Keberpihakan Negara kepada Sekolah dan Guru Swasta

Netty Prasetiyani: Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Pengawasan Obat dan Makanan Jadi Tidak Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan fungsi pengawasan obat dan makanan harus tetap berjalan optimal meskipun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menghadapi kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Menurutnya, lembaga tersebut telah menyampaikan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang berlaku.

Harris Turino: Negara Harus Hadir Perkuat Pendidikan Islam di Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi sekolah dan madrasah swasta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam terkait penguatan mutu pendidikan Islam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Segera Reformasi Sistem Demi Tekan Sengkarut PPDB dan SPMB

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Pasalnya, berbagai persoalan dalam proses penerimaan siswa dan mahasiswa baru terus muncul setiap tahun tanpa solusi yang benar-benar tuntas.

Ahmad Heryawan Dorong Penyelesaian Konflik Agraria Secara Adil Bagi Petani Aceh Timur

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menerima aspirasi dari Serikat Petani Aceh Timur dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Rabu (10/6/2026). Pertemuan tersebut membahas upaya penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dengan PT Bumi Flora di Kabupaten Aceh Timur.

Apresiasi Fasilitas Jemaah Haji di Madinah, Pemerintah Harus Evaluasi Belum Optimalnya Sisi Akomodasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi berbagai peningkatan layanan yang diterima jemaah haji Indonesia selama berada di Madinah. Meski demikian, ia menilai pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek akomodasi yang masih menjadi keluhan sebagian jemaah.

Atalia Praratya Soroti Keterlambatan Penerbangan dan Overbagasi Saat Pemulangan Jemaah Haji 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap sejumlah kendala yang masih terjadi dalam proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi. Pasalnya, keterlambatan penerbangan dan persoalan overbagasi menjadi dua hal utama yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan haji ke depan.

Komisi VIII Desak Perkuat Pengawasan Daycare dan Perlindungan Korban Kekerasan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR mendesak pemerintah memperkuat tata kelola dan pengawasan lembaga penitipan anak (daycare) menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang terjadi di berbagai daerah.