Kesejahteraan Rakyat

Dorong Percepatan Revitalisasi Sekolah Pascabencana di Sumatera Utara

PARLEMENTARIA, Medan – Komisi X DPR RI meninjau langsung progres revitalisasi dan rehabilitasi sekolah pascabencana di SD Negeri 060950 Medan, Sumatera Utara. Kunjungan kerja spesifik tersebut bertujuan memastikan bantuan pemerintah pusat telah berjalan dengan baik sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi sekolah sekolah terdampak bencana agar segera ditindaklanjuti.

4 September 2026

Abdul Wachid Ingin Perkuat Moderasi Beragama di STABN Raden Wijaya

Abdul Wachid Ingin Perkuat Moderasi Beragama di STABN Raden Wijaya

PARLEMENTARIA, Wonogiri — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mendorong penguatan praktik moderasi beragama dan kehidupan multigama di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) Raden Wijaya, Wonogiri. Menurutnya, kehidupan multigama yang terbangun di lingkungan kampus tersebut perlu terus dipertahankan sebagai bagian dari upaya menjaga kerukunan antarumat beragama.

Komisi VIII Dorong STAB Wonogiri Naik Status Jadi Institut

Komisi VIII Dorong STAB Wonogiri Naik Status Jadi Institut

PARLEMENTARIA, Wonogiri — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mendorong peningkatan status Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Wonogiri menjadi institut. Dorongan itu diberikan setelah Komisi VIII melihat kondisi dan fasilitas kampus yang dinilai mendukung pengembangan STAB dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Wonogori, Jawa Tengah, Kamis (3/9/2026).

Pemerintah Harus Buat Roadmap Tuntaskan Penyelesaian PPPK Gunakan APBN

Pemerintah Harus Buat Roadmap Tuntaskan Penyelesaian PPPK Gunakan APBN

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengapresiasi rencana pemerintah pusat yang akan mengambil alih tanggung jawab pembiayaan gaji serta pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu atau ASN. Namun, ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan honorer dan PPPK ini harus dilakukan secara fundamental, sistematis, dan tidak dicicil.

Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan

Kamrussamad Minta Dasar Perubahan Desil Penerima Bansos Dijelaskan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta pemerintah menjelaskan dasar perubahan desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menyusul potensi perubahan status penerima sejumlah program bantuan sosial.

4 September 2026

PLTS Dinilai Solusi Penerangan Pura Luhur Poten tanpa Ganggu Keasrian Kawasan

PLTS Dinilai Solusi Penerangan Pura Luhur Poten tanpa Ganggu Keasrian Kawasan

PARLEMENTARIA, Probolinggo – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menilai penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi solusi paling tepat untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pura Luhur Poten, Tengger, Probolinggo, Jawa Timur. Penggunaan PLTS dinilai dapat menyediakan kebutuhan listrik sekaligus menjaga keaslian dan nilai tradisional kawasan tersebut.

Pura Luhur Poten Masih Berstatus Pinjam Pakai, Komisi VIII Perjuangkan Legalitasnya

Pura Luhur Poten Masih Berstatus Pinjam Pakai, Komisi VIII Perjuangkan Legalitasnya

PARLEMENTARIA, Probolinggo – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyoroti belum tuntasnya legalitas lahan Pura Luhur Poten yang menjadi tempat ibadah sekaligus pusat ritual masyarakat Hindu Tengger di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Ia menyatakan Komisi VIII DPR RI akan memperjuangkan kepastian status tanah pura tersebut agar keberadaannya memiliki landasan legal yang lebih kuat.

Penggajian ASN dan Nasib Bank Daerah Jadi Aspirasi ke BAM

Penggajian ASN dan Nasib Bank Daerah Jadi Aspirasi ke BAM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menilai keberadaan payroll aparatur sipil negara (ASN) di bank daerah memiliki arti penting bagi keberlanjutan bisnis perbankan milik pemerintah daerah sekaligus penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu disampaikan setelah BAM menerima aspirasi dari Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh indonesia terkait rencana pemindahan penggajian (payroll) ASN ke bank Himbara.

Distribusi Kontrasepsi Jangan Berbasis Desil

Distribusi Kontrasepsi Jangan Berbasis Desil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah memastikan distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon) dapat diakses seluruh masyarakat tanpa dibatasi berdasarkan desil kesejahteraan. Menurutnya, program keluarga berencana (KB) merupakan kebutuhan masyarakat secara luas sehingga penyediaan alokon tidak semestinya hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu.

3 September 2026

Penggajian ASN Direncanakan pindah ke Himbara, Harris Turino Khawatir BPD Tertekan

Penggajian ASN Direncanakan pindah ke Himbara, Harris Turino Khawatir BPD Tertekan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Harris Turino, menyoroti rencana pemindahan penggajian (payroll) aparatur sipil negara (ASN) di daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak serius terhadap keberlangsungan bisnis BPD.

Komisi IX Sepakati Usulan Tambahan sebesar Rp 500 Miliar Untuk Alokon

Komisi IX Sepakati Usulan Tambahan sebesar Rp 500 Miliar Untuk Alokon

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI menyepakati usulan tambahan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebesar Rp500 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat dan obat kontrasepsi (alokon).

Kasus Keracunan MBG Sidoarjo, Abidin Fikri Desak Evaluasi Menyeluruh