Industri dan Pembangunan

4152 artikel ditemukan

Lasarus Ingatkan Kemenhub, Keselamatan Transportasi Harus Jadi Prioritas Anggaran

Industri dan Pembangunan18 Juni 2026

Lasarus Ingatkan Kemenhub, Keselamatan Transportasi Harus Jadi Prioritas Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan tidak ada kompromi terkait pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramp check secara berkala di seluruh moda transportasi. Lasarus menyampaikan pesan khusus kepada Menteri Perhubungan agar fokus mengoptimalkan anggaran yang ada untuk memastikan kelayakan seluruh armada transportasi, baik di darat, laut, udara, maupun perkeretaapian.

18 Juni 2026

Herman Khaeron : Revisi UU Perkoperasian Harus Komprehensif, Tidak Parsial

Industri dan Pembangunan18 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Herman Khaeron : Revisi UU Perkoperasian Harus Komprehensif, Tidak Parsial

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian harus dilakukan secara komprehensif dan tidak terbatas pada perubahan sejumlah pasal tertentu. Menurutnya, pembenahan regulasi perkoperasian perlu dilakukan secara menyeluruh agar mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini membelit sektor koperasi.

Revisi UU Perkoperasian Mendesak untuk Jawab Tantangan Zaman

Industri dan Pembangunan18 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Revisi UU Perkoperasian Mendesak untuk Jawab Tantangan Zaman

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI memandang revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi kebutuhan mendesak guna memperkuat posisi koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di tengah perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Eddy Soeparno: KLH Diminta Perkuat Anggaran Mitigasi Krisis Iklim

Industri dan Pembangunan17 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Eddy Soeparno: KLH Diminta Perkuat Anggaran Mitigasi Krisis Iklim

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno,mendorong penguatan alokasi anggaran untuk penanganan krisis iklim dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Tahun 2027. Eddy mengingatkan, tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia saat ini telah memasuki fase krisis iklim sehingga memerlukan dukungan anggaran yang lebih kuat.

Cornelis: Investasi Harus Berdampak bagi Masyarakat, Bukan Sekadar Eksploitasi SDA

Industri dan Pembangunan17 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Cornelis: Investasi Harus Berdampak bagi Masyarakat, Bukan Sekadar Eksploitasi SDA

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Cornelis menegaskan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, daerah, dan pembangunan nasional, bukan sekadar mengeksploitasi sumber daya alam.

Eddy Soeparno Minta Pemerintah Percepat Transisi Kompor Gas ke Kompor Elektrik

Industri dan Pembangunan17 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Eddy Soeparno Minta Pemerintah Percepat Transisi Kompor Gas ke Kompor Elektrik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mendorong pemerintah untuk mempercepat transisi dari kompor gas ke kompor listrik. Menurutnya hal ini harus didorong seiring fluktuasi harga energi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Putra Nababan Usul Skema Penjaminan Khusus bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Industri dan Pembangunan17 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Putra Nababan Usul Skema Penjaminan Khusus bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta Kementerian Ekonomi Kreatif memperkuat dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif, khususnya melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (KI). Menurutnya, hingga saat ini banyak pelaku industri kreatif yang masih kesulitan memperoleh akses permodalan karena kekayaan intelektual belum diterima secara luas sebagai agunan kredit.

Legislator Usul BSN Perluas Sertifikasi SNI Gratis Bagi UMKM

Industri dan Pembangunan17 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Usul BSN Perluas Sertifikasi SNI Gratis Bagi UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho menilai masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikasi SNI maupun pemahaman yang memadai mengenai pentingnya penerapan standar. Maka, Andhika berharap BSN dapat memperluas fasilitasi sertifikasi SNI secara gratis bagi UMKM pada tahun 2027.

Komisi VII Dorong BSN Jadi Panglima Standardisasi UMKM

Industri dan Pembangunan17 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII Dorong BSN Jadi Panglima Standardisasi UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan Badan Standardisasi Nasional (BSN) harus menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program standardisasi yang lebih masif dan terukur. Chusnunia menegaskan, komitmen keberpihakan terhadap UMKM harus tercermin dalam program kerja dan alokasi anggaran BSN.

Perlu Dukungan Anggaran, BSN Berperan Strategis Jaga Standar Seluruh Produk di Indonesia

Industri dan Pembangunan17 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Perlu Dukungan Anggaran, BSN Berperan Strategis Jaga Standar Seluruh Produk di Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendorong pemerintah untuk menambah anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, BSN memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang standar seluruh produk yang beredar di Indonesia sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

Revisi UU Kehutanan Harus Lebih Adaptif dan Berikan Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan

Industri dan Pembangunan15 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Revisi UU Kehutanan Harus Lebih Adaptif dan Berikan Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan

PARLEMENTARIA, Sidoarjo – Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Panja Revisi UU Kehutanan Soroti Penguatan Perhutani, Agroforestri, dan Kelestarian Hutan Jawa

Industri dan Pembangunan15 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Panja Revisi UU Kehutanan Soroti Penguatan Perhutani, Agroforestri, dan Kelestarian Hutan Jawa

PARLEMENTARIA, Sidoarjo — Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan kehutanan dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berlangsung di Dinas Kehutanan Jawa Timur, Sabtu (13/6/2026).