Industri dan Pembangunan

4333 artikel ditemukan

Komisi XII Minta PLN Segera Atasi Pemadaman Listrik Palangka Raya

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Komisi XII Minta PLN Segera Atasi Pemadaman Listrik Palangka Raya

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Komisi XII DPR RI menyoroti informasi masih terjadinya pemadaman listrik bergilir di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar meminta PT PLN (Persero) memberikan penjelasan menyeluruh terkait kondisi tersebut sekaligus memastikan keandalan sistem kelistrikan di wilayah tersebut.

17 September 2026

Legislator Harap Kemendag Perkuat Kebijakan Stabilisasi Harga

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Harap Kemendag Perkuat Kebijakan Stabilisasi Harga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar berharap Menteri Perdagangan memiliki sejumlah kebijakan untuk memperkuat regulasi perdagangan dalam negeri, terutama dalam menjaga stabilitas harga, memastikan kelancaran rantai pasok, dan mengendalikan inflasi. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

Komisi VI Minta Kemenkop Pastikan Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi dengan Pengawasan Ketat

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Minta Kemenkop Pastikan Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi dengan Pengawasan Ketat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi memperkuat kesiapan kelembagaan, pendampingan, dan pengawasan dalam operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah tersebut dinilai penting agar program penguatan ekonomi desa berjalan sehat sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Usman Husin Tegaskan Pelaku Pembakaran Hutan Harus Diberi Efek Jera, Layak Jadi Teroris Ekologi

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Usman Husin Tegaskan Pelaku Pembakaran Hutan Harus Diberi Efek Jera, Layak Jadi Teroris Ekologi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai “terorisme ekologi”. Usman menilai istilah tersebut menggambarkan seriusnya dampak yang ditimbulkan dari praktik pembakaran hutan dan lahan. Menurutnya, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Masyarakat Harus Dimudahkan Dapat Program Bedah Rumah, Kemen-PKP Harus Evaluasi Mekanisme Bantuan

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Masyarakat Harus Dimudahkan Dapat Program Bedah Rumah, Kemen-PKP Harus Evaluasi Mekanisme Bantuan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) untuk menyederhanakan persyaratan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan program bedah rumah.

HET Minyak Goreng Berbeda dengan di Pasar, Mufti Anam: Buat Apa Kita Bernegara?!

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

HET Minyak Goreng Berbeda dengan di Pasar, Mufti Anam: Buat Apa Kita Bernegara?!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti An'am menyoroti perbedaan antara Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang ditetapkan pemerintah dengan harga yang ditemukan di pasar. Mufti menyebut harga minyak goreng di pasaran dapat mencapai Rp21.000 hingga Rp22.000, sementara HET berada di kisaran Rp15.000.

Danang Wicaksana Apresiasi Peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Danang Wicaksana Apresiasi Peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya (DWS) menyambut baik peresmian layanan transportasi LRT Jakarta dengan rute Kelapa Gading-Manggarai. Kegiatan ini diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Rabu (16/9/2026).

Rokhmat Ardiyan Tekankan Optimalisasi Anggaran BIG dan BAPETEN untuk Pemetaan Tata Ruang dan Keselamatan Radiasi

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Rokhmat Ardiyan Tekankan Optimalisasi Anggaran BIG dan BAPETEN untuk Pemetaan Tata Ruang dan Keselamatan Radiasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027 Badan Informasi Geospasial (BIG) sebesar Rp2,46 triliun dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebesar Rp146,05 miliar. Dalam pembahasan anggaran tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menekankan pentingnya optimalisasi anggaran untuk mendukung akurasi data geospasial, perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, serta pengawasan keselamatan radiasi.

Komisi XII Setujui Pagu Anggaran BIG Rp2,46 Triliun dan BAPETEN Rp146 Miliar

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Setujui Pagu Anggaran BIG Rp2,46 Triliun dan BAPETEN Rp146 Miliar

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027 Badan Informasi Geospasial (BIG) sebesar Rp2,46 triliun dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebesar Rp146,05 miliar. Persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan penyesuaian anggaran kedua lembaga berdasarkan hasil pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Mohamad Rohid Desak Gakkum Tindak Dugaan Pencemaran Sungai di Riau

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Mohamad Rohid Desak Gakkum Tindak Dugaan Pencemaran Sungai di Riau

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Mohamad Rohid meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran sungai di Riau. Ia menyoroti dugaan pembuangan limbah industri yang berdampak pada lingkungan dan mata pencaharian masyarakat.

Komisi XII Soroti Minimnya Anggaran Mitigasi Bencana KLH/BPLH

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Soroti Minimnya Anggaran Mitigasi Bencana KLH/BPLH

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menyetujui penyesuaian Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,23 triliun. Dalam pembahasan tersebut, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyoroti alokasi Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim yang hanya sekitar Rp80,55 miliar.

Komisi V Dorong Kementerian PKP Optimalkan Pagu RAPBN 2027 untuk Perumahan

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Dorong Kementerian PKP Optimalkan Pagu RAPBN 2027 untuk Perumahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) memprioritaskan saran dan masukan DPR RI dalam penyusunan program dan kegiatan pada RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2027. Hal ini dinilai penting untuk memastikan keterbatasan alokasi anggaran tetap diarahkan pada kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi prioritas.