Industri dan Pembangunan

Empat Ribu Warga Terdampak, Saan Mustopa Soroti Krisis Air Bersih di Slangit

PARLEMENTARIA, Cirebon - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa menyoroti persoalan sulitnya akses air bersih yang dialami masyarakat Desa Slangit, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon. Persoalan tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan berdampak terhadap sekitar 4.000 warga.

31 Agustus 2026

Soroti Lending Ekraf di Bawah 10 persen, Novita Hardini Nilai IP Bisa Jadi Jaminan

Soroti Lending Ekraf di Bawah 10 persen, Novita Hardini Nilai IP Bisa Jadi Jaminan

PARLEMENTARIA, Bali - Besarnya potensi ekonomi kreatif belum sepenuhnya diikuti dengan kemudahan akses pembiayaan bagi para pelakunya. Anggota Komisi VII DPR, Novita Hardini, menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar sektor ekonomi kreatif dapat tumbuh lebih optimal. Ia pun mendorong perbankan dan pemerintah mencari skema permodalan yang lebih terbuka, aman, dan mudah diakses oleh pelaku ekraf.

Modifikasi Cuaca Butuh Survei, Hamka B. Kady Wanti-Wanti Anggaran Miliaran Terbuang

Modifikasi Cuaca Butuh Survei, Hamka B. Kady Wanti-Wanti Anggaran Miliaran Terbuang

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady mengingatkan pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca untuk menciptakan hujan buatan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Sebelum penyemaian awan, diperlukan survei dan analisis oleh tenaga ahli untuk memastikan keberadaan awan yang mengandung air agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menjadi pemborosan anggaran.

Konsep TOD Harus Jamin Keselamatan Penghuni Rusun dan Akses Disabilitas

Konsep TOD Harus Jamin Keselamatan Penghuni Rusun dan Akses Disabilitas

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi menegaskan penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) harus menjamin aspek keselamatan dan aksesibilitas bagi penghuni rumah susun, termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, integrasi hunian dan transportasi dalam satu ekosistem harus diikuti dengan integrasi sistem keselamatan dari hunian hingga akses menuju stasiun dan peron.

668 UMKM Masuk Rantai Pasok Nuanu, Novita Hardini Minta Serapan Lokal Diperluas

668 UMKM Masuk Rantai Pasok Nuanu, Novita Hardini Minta Serapan Lokal Diperluas

PARLEMENTARIA, Bali - Anggota Komisi VII DPR, Novita Hardini, menyoroti pentingnya peningkatan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri pariwisata di Bali. Hal tersebut disampaikan Novita saat melakukan kunjungan kerja di Nuanu Creative City, Tabanan, Provinsi Bali, Jumat (28/08/2026).

Tak Cukup Bangun Hunian MBR, Hamka B. Kady Soroti Akses dan Pembiayaan

Tak Cukup Bangun Hunian MBR, Hamka B. Kady Soroti Akses dan Pembiayaan

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan - Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menegaskan penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak cukup hanya sebatas membangun fisik bangunan. Menurutnya, Aksesibilitas lokasi yang terintegrasi dengan pelayanan publik serta kemudahan skema pembiayaan juga harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah dan pengembang.

KDKMP Harus Jadi Hub Ekonomi Desa Tanpa Korbankan Usaha Rakyat

KDKMP Harus Jadi Hub Ekonomi Desa Tanpa Korbankan Usaha Rakyat

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib mengingatkan agar keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak justru menjadi trade-off bagi usaha-usaha rakyat yang telah berjalan. Sebaliknya, KDKMP harus mampu menjadi daya ungkit dan hub yang memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa.

KDKMP Jangan Sekadar Berdiri, Khilmi: Harus Punya Model Bisnis Sesuai Potensi Desa

KDKMP Jangan Sekadar Berdiri, Khilmi: Harus Punya Model Bisnis Sesuai Potensi Desa

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mendorong agar program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan dan pembangunan gerai. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap KDKMP memiliki peta jalan (roadmap) pengembangan usaha yang jelas dan sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing desa.

Soroti UU Perkoperasian 1992, Nurdin Halid: KDKMP Perlu Ekosistem Bisnis Berbasis Teknologi

Soroti UU Perkoperasian 1992, Nurdin Halid: KDKMP Perlu Ekosistem Bisnis Berbasis Teknologi

PARLEMENTARIA, Makassar – Komisi VI DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Perkoperasian diarahkan untuk memperkuat ekosistem bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar lebih adaptif, transparan, dan berbasis teknologi. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Kantor BNI Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (28/8/2026).

Tak Sekadar Salurkan Bantuan, Nurdin Halid: KDKMP Jadi Pusat Ekonomi Desa

Tak Sekadar Salurkan Bantuan, Nurdin Halid: KDKMP Jadi Pusat Ekonomi Desa

PARLEMENTARIA, Makassar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi bagian penting dalam mendukung penyaluran bantuan pangan pemerintah. Hal itu disampaikannya saat meninjau penyaluran bantuan pangan beras bersama Perum BULOG di Kelurahan Untia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/8/2026).

Kecepatan Angin Tembus 80 Km/Jam, Sudjatmiko Usulkan Arus Suramadu Dihentikan Sementara

Kecepatan Angin Tembus 80 Km/Jam, Sudjatmiko Usulkan Arus Suramadu Dihentikan Sementara

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mendorong kerja sama antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi bahaya cuaca ekstrem bagi pengendara di Jembatan Suramadu. Ia mengusulkan adanya sistem penghentian arus lalu lintas sementara jika kecepatan angin berada pada tingkat yang membahayakan keselamatan.

KUR Koperasi Tak Otomatis Cair, Firnando: Pengurus KDKMP Harus Lolos SLIK OJK