Ekonomi dan Keuangan

Fauzi Amro Yakini Pembiayaan Daerah dan UMKM Makin Perkuat Fondasi Pariwisata Bali

PARLEMENTARIA, Badung – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan pentingnya penguatan pembiayaan pembangunan daerah dan ketahanan finansial usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menopang keberlanjutan sektor pariwisata Bali. Sebab, terangnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan negara menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi kreatif mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Banggar Soroti SILPA APBN 2025 Capai 255,5 Triliun

Banggar Soroti SILPA APBN 2025 Capai 255,5 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam pelaksanaan APBN 2026 yang mencapai Rp255,5 triliun pada laporan semester pemerintah. Nilai tersebut dinilai jauh di atas tren SILPA pada tahun-tahun sebelumnya dan perlu mendapat perhatian serius agar tidak menjadi beban fiskal.

DPR Ingatkan: Pelibatan Aparat Awasi Pajak, Tak Intimidasi Wajib Pajak

DPR Ingatkan: Pelibatan Aparat Awasi Pajak, Tak Intimidasi Wajib Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI mengingatkan pemerintah agar pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan pajak tidak menurunkan kepercayaan publik dan menimbulkan rasa takut bagi wajib pajak. DPR meminta pemerintah mengkaji dampak kebijakan tersebut serta memastikan pelibatan setiap institusi sesuai tugas dan kewenangannya.

RUU PFII Disahkan Jadi Usul Inisiatif, RI Siapkan Financial Center Tarik Dana Global

RUU PFII Disahkan Jadi Usul Inisiatif, RI Siapkan Financial Center Tarik Dana Global

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) diarahkan untuk membangun financial center atau pusat finansial internasional di Indonesia. Kehadiran pusat finansial tersebut diharapkan mampu menarik dana global dan menjadi sumber pembiayaan bagi berbagai investasi strategis di dalam negeri.

Komisi XI Kawal Kenaikan Transfer ke Daerah pada RAPBN 2027

Komisi XI Kawal Kenaikan Transfer ke Daerah pada RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dipastikan akan mengalami penambahan. Namun, besaran anggaran tersebut masih menunggu keputusan pemerintah dan akan diumumkan secara resmi dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.

Komisi XI Sebut Pembiayaan PPPK Masih Disinkronkan Antar Kementerian

Komisi XI Sebut Pembiayaan PPPK Masih Disinkronkan Antar Kementerian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah masih mematangkan skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Pembahasan tersebut melibatkan sejumlah kementerian karena berkaitan dengan tata kelola kepegawaian daerah dan kebijakan fiskal nasional.

Mohamad Hekal Pertanyakan Urgensi Pelibatan TNI-Polri Awasi Pajak

Mohamad Hekal Pertanyakan Urgensi Pelibatan TNI-Polri Awasi Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak menuai sorotan dari DPR RI. Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 itu dinilai perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara administrasi perpajakan dan tugas institusi pertahanan maupun keamanan.

Mohamad Hekal Optimistis Indonesia Kejar Persaingan Pusat Finansial Global

Mohamad Hekal Optimistis Indonesia Kejar Persaingan Pusat Finansial Global

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

RUU PFII Resmi Sah, DPR Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Sah, DPR Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Persetujuan tersebut diambil setelah seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap RUU yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

UU PFII Sah! DPR Bangun Fondasi Indonesia Naik Kelas di Peta Keuangan Global

Ekonomi dan Keuangan20 Juli 2026

UU PFII Sah! DPR Bangun Fondasi Indonesia Naik Kelas di Peta Keuangan Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Pengesahan tersebut menjadi langkah strategis DPR bersama pemerintah dalam membangun fondasi hukum bagi pengembangan pusat keuangan internasional yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

Perdagangan Karbon Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Ekonomi Hijau