Ekonomi dan Keuangan

Harris Turino Soroti Aksesibilitas dan Keberlanjutan Fiskal Program KPR FLPP

PARLEMENTARIA, Bantul – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menegaskan pentingnya memastikan rumah subsidi yang dibangun melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) tidak hanya terjangkau dari sisi harga, tetapi juga layak huni dan didukung aksesibilitas yang memadai. Hal itu disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI ke Perumahan New Bukit Tentrem, Triwidadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (19/6/2026).

22 Juni 2026

Legislator Evaluasi PMN PELNI untuk Pengadaan 3 Kapal Baru

Legislator Evaluasi PMN PELNI untuk Pengadaan 3 Kapal Baru

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyatakan Komisi XI DPR RI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) yang digunakan untuk pengadaan tiga kapal baru. Pengadaan tersebut diketahui untuk menggantikan armada yang telah berusia lebih dari 40 tahun.

Komisi XI Pastikan PMN PELNI Tepat Sasaran Peremajaan Kapal Perkuat Konektivitas Nasional

Komisi XI Pastikan PMN PELNI Tepat Sasaran Peremajaan Kapal Perkuat Konektivitas Nasional

PARLEMENTARIA, Surabaya - Komisi XI DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI) di Surabaya, Jawa Timur, untuk memantau realisasi dan rencana penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang diberikan Pemerintah kepada PELNI. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengingatkan PMN yang diperoleh PELNI ini difokuskan untuk mendukung program peremajaan armada kapal yang telah memasuki akhir masa operasionalnya.

Kardaya Warnika: PMN PELNI Harus Optimal untuk Pelayanan Transportasi Laut Masyarakat

Kardaya Warnika: PMN PELNI Harus Optimal untuk Pelayanan Transportasi Laut Masyarakat

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika menegaskan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengganti kapal-kapal yang telah berusia tua sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut bagi masyarakat.

Komisi XI Pastikan PMN Rp6,68 Triliun untuk KPR FLPP Tepat Sasaran bagi Pekerja Informal

Ekonomi dan Keuangan21 Juni 2026

Komisi XI Pastikan PMN Rp6,68 Triliun untuk KPR FLPP Tepat Sasaran bagi Pekerja Informal

PARLEMENTARIA, Bantul – Komisi XI DPR melakukan agenda Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memantau efektivitas pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan bagi program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), khususnya bagi pekerja sektor informal.

Waka DPR RI Sari Yuliati Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung

Ekonomi dan Keuangan20 Juni 2026

Waka DPR RI Sari Yuliati Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penyekapan dan dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR (29). Dari berbagai sumber yang beredar, diduga penyekapan itu telah terjadi selama tiga tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Sinergi Moneter-Fiskal Perkuat Rupiah, Kamrussamad: Implementasi LCS Harus Bertahap

Sinergi Moneter-Fiskal Perkuat Rupiah, Kamrussamad: Implementasi LCS Harus Bertahap

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI menilai sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi faktor penting dalam memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global. Sejumlah langkah yang ditempuh pemerintah dan otoritas moneter dinilai mulai mendapat respons positif dari pasar, sekaligus menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Puteri Komarudin Dukung LKPP Perkuat Tata Kelola Belanja Pengadaan dan Keterlibatan UMKM

Puteri Komarudin Dukung LKPP Perkuat Tata Kelola Belanja Pengadaan dan Keterlibatan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebesar Rp127,3 miliar. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendukung upaya LKPP dalam memperkuat tata kelola belanja pengadaan pemerintah.

Kamrussamad: Perkuat Pengawasan APBN pada Program Prioritas Pemerintah

Kamrussamad: Perkuat Pengawasan APBN pada Program Prioritas Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penguatan pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada berbagai program prioritas pemerintah dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran. Di tengah semakin besarnya alokasi anggaran untuk berbagai program strategis, fungsi pengawasan dan pemeriksaan perlu diperkuat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Sistem Early Warning terhadap Penipuan Keuangan Digital

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Sistem Early Warning terhadap Penipuan Keuangan Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sistem peringatan dini (early warning system) terhadap berbagai bentuk penipuan keuangan digital perlu terus diperkuat seiring pesatnya perkembangan teknologi di sektor jasa keuangan. Selain memberikan kemudahan dalam transaksi dan investasi, digitalisasi juga membuka ruang bagi munculnya berbagai modus kejahatan baru yang berpotensi merugikan masyarakat.

Misbakhun Sebut OJK Proyeksikan Penerimaan 9,26 Triliun di 2027

Misbakhun Sebut OJK Proyeksikan Penerimaan 9,26 Triliun di 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan penerimaan sebesar Rp9,26 triliun pada tahun 2027. Proyeksi tersebut menjadi salah satu dasar pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2027 yang dibahas Komisi XI DPR RI bersama OJK.

LKPP Diminta Lebih Proaktif Deteksi Anomali Harga Pengadaan Pemerintah