Ekonomi dan Keuangan

Andi Yuliani Paris: Setiap Kucuran PMN KAI Harus Optimal Demi Kenyamanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mengapresiasi terhadap langkah pembenahan pelayanan yang terus diupayakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kendati demikian, pihaknya mengingatkan bahwa setiap kucuran dana Penyertaan Modal Negara (PMN) wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kenyamanan publik.

23 Juni 2026

Komisi XI Ingatkan Empat BUMN Tekankan Akuntabilitas Usai Evaluasi PMN 2025

Komisi XI Ingatkan Empat BUMN Tekankan Akuntabilitas Usai Evaluasi PMN 2025

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI resmi menyepakati dan mengesahkan rancangan kesimpulan terkait evaluasi dan pendalaman Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 untuk empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Empat perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Soedeson Tandra: Papua Butuh Dukungan Anggaran Keamanan yang Lebih Kuat

Soedeson Tandra: Papua Butuh Dukungan Anggaran Keamanan yang Lebih Kuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Soedeson Tandra menekankan pentingnya dukungan anggaran yang lebih kuat bagi sektor keamanan di Papua. Hal ini ia sampaikan saat membahas Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 bersama pemerintah di Ruang Rapat Banggar, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026)

Demer Minta Asosiasi Usaha Beri Masukan Ekosistem Agraria dan Pascapanen Hadapi Sistem Ijon

Demer Minta Asosiasi Usaha Beri Masukan Ekosistem Agraria dan Pascapanen Hadapi Sistem Ijon

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyoroti perlunya formulasi kebijakan yang mampu memutus mata rantai sistem ijon dan tengkulak yang selama ini membebani petani maupun nelayan. Sebab itu, ia mendesak agar pemerintah membangun ekosistem pertanian dan perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir supaya pelaku usaha di sektor tersebut tidak terus bergantung pada pembiayaan informal yang merugikan.

Banggar Wajibkan Seluruh Kemenko Susun KPI Ketat untuk APBN 2027

Banggar Wajibkan Seluruh Kemenko Susun KPI Ketat untuk APBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Anggaran (Banggar) DPR mengingatkan tujuh kementerian koordinator (Kemenko) untuk menjaga akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan anggaran RAPBN TA 2027. Pihaknya menegaskan bahwa dana alokasi koordinasi tersebut wajib memberikan dampak nyata karena bersumber langsung dari masyarakat.

BAKN: Optimalisasi Penyaluran KUR Harus Libatkan Asosiasi UMKM

BAKN: Optimalisasi Penyaluran KUR Harus Libatkan Asosiasi UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Endipat Wijaya mengatakan pihaknya tengah mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (AKUMANDIRI) DAN APMIKINDO.

Banggar Restui RAPBN 2027 Demi Jaga Daya Beli Masyarakat dan Percepat Pembangunan Nasional

Banggar Restui RAPBN 2027 Demi Jaga Daya Beli Masyarakat dan Percepat Pembangunan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempercepat pembangunan nasional di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.

Said Abdullah: Afirmasi Cukai Dapat Tekan Peredaran Pita Cukai Rokok Ilegal

Said Abdullah: Afirmasi Cukai Dapat Tekan Peredaran Pita Cukai Rokok Ilegal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI MH Said Abdullah menilai kebijakan afirmatif pada tarif cukai industri hasil tembakau (IHT) golongan III bisa menjadi solusi untuk menekan peredaran pita cukai rokok ilegal sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi sorotannya lantaran karakter industri rokok nasional, khususnya pabrikan skala kecil dan menengah, sangat beragam baik dari sisi jenis produk maupun kapasitas produksi.

Komisi XI: OJK Harus Perkuat Teknologi dan Literasi Keuangan untuk Berantas Pinjol Ilegal

Komisi XI: OJK Harus Perkuat Teknologi dan Literasi Keuangan untuk Berantas Pinjol Ilegal

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan pentingnya penguatan teknologi informasi, literasi keuangan, dan inklusi keuangan sebagai strategi utama untuk menghadapi maraknya pinjaman online ilegal, judi daring, dan investasi bodong yang masih merugikan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Fauzi saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (19/6/2026).

Fauzi Amro: PMN Rp6,68 Triliun untuk SMF Efektif Perluas Akses Pekerja Informal Terhadap KPR FLPP

Fauzi Amro: PMN Rp6,68 Triliun untuk SMF Efektif Perluas Akses Pekerja Informal Terhadap KPR FLPP

PARLEMENTARIA, Bantul – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terbukti efektif memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja sektor informal.

Komisi XI Kawal Efektivitas PMN untuk Perkuat Industri Perkeretaapian Nasional

Komisi XI Kawal Efektivitas PMN untuk Perkuat Industri Perkeretaapian Nasional

PARLEMENTARIA, Banyuwangi – Komisi XI DPR RI mengawal efektivitas pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 kepada PT Industri Kereta Api (Persero) alias INKA dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI). Pengawasan dilakukan untuk memastikan dana yang bersumber dari APBN mampu memperkuat industri perkeretaapian nasional sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Harris Turino Soroti Aksesibilitas dan Keberlanjutan Fiskal Program KPR FLPP