
Anggota Komisi VI DPR RI, Slamet, saat menyampaikan pendalaman dalam rapat dengan BP BUMN, PT DAM, dan PT ASDP di Pelabuhan Merak, Banten, Jumat (20/11/2026).|Foto : Ajeng/MRI.
PARLEMENTARIA, Cilegon – Anggota Komisi VI DPR RI Slamet menegaskan penindakan kendaraan over dimension over loading (ODOL) harus dilakukan sejak di jalan arteri dan jalan tol, bukan hanya saat kendaraan tiba di pelabuhan. Penanganan yang hanya mengandalkan operator pelabuhan dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan ODOL secara menyeluruh.
Hal tersebut disampaikan Slamet dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Pelabuhan Merak, Banten, Jumat (20/11/2026). Dalam pertemuan dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), ia menilai penertiban ODOL perlu melibatkan seluruh pihak dalam rantai angkutan barang, termasuk perusahaan pemilik kendaraan dan penyedia jasa angkutan.
Menurut Slamet, perusahaan angkutan juga perlu dievaluasi karena rendahnya tarif angkut diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong pengemudi membawa muatan melebihi kapasitas. Kondisi tersebut dilakukan untuk mengejar efisiensi dan keuntungan.
“Yang perlu dicek juga dari perusahaannya. Kenapa kadang sopir suka melakukan seperti itu? Itu kan masalah ongkos angkutnya, kemudian harus mendapatkan efisiensi yang tinggi. Untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi itu, akhirnya muatannya harus berlebih,” ujar Slamet.
Legislator Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jawa Barat IV itu juga meminta kejelasan mengenai prosedur penanganan kendaraan ODOL yang telanjur tiba di pelabuhan. Ia mempertanyakan langkah yang harus dilakukan ASDP, termasuk kemungkinan pembongkaran muatan sebelum kendaraan diizinkan menyeberang.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menegaskan penindakan ODOL harus dilakukan oleh aparat kepolisian dan Kementerian Perhubungan sejak kendaraan masih berada di jalan.
“Karena enggak mungkin tiba-tiba kendaraan ODOL itu ada di pelabuhan, Pak. Pasti akan melewati jalur arteri, melewati jalan tol dan lain-lain. Kadang-kadang yang sialnya itu ASDP karena paling ujung. Taunya, kok di pelabuhan ada ODOL?” jelas Heru.
Heru mengatakan, kendaraan ODOL tidak mungkin mencapai pelabuhan tanpa melewati jalur transportasi sebelumnya. Karena itu, jika pelanggaran di jalan arteri dan tol tidak ditindak, kendaraan bermuatan berlebih akan terus lolos hingga pelabuhan dan membebani operator penyeberangan.
Penanganan tersebut sejalan dengan agenda pemerintah menuju Zero ODOL 2027. Kementerian Perhubungan menyiapkan penguatan pengawasan dan penegakan hukum berbasis teknologi melalui ETLE HUB untuk mengintegrasikan data kendaraan dan perangkat pemantauan dalam mengidentifikasi pelanggaran ODOL.
Upaya penertiban juga perlu menyasar seluruh rantai distribusi barang, mulai dari perusahaan angkutan hingga pelaku usaha, bukan hanya pengemudi. Dengan demikian, penegakan aturan dapat dilakukan sejak kendaraan beroperasi di jalan hingga memasuki kawasan pelabuhan.
Komisi VI berharap penanganan ODOL dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh instansi terkait. Selain menjaga keselamatan transportasi, langkah tersebut diperlukan agar operator pelabuhan tidak menjadi satu-satunya pihak yang harus menangani pelanggaran yang terjadi sejak perjalanan darat. (sar/we)