
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Ridwan Bae dalam rangka peninjauan pelaksanaan hunian berimbang ke kawasan Summarecon Serpong, Kabupaten Tangerang, Jumat (20/11/2026).|Foto: Naefuroji/sai
PARLEMENTARIA, Tangerang — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta pengembang perumahan memenuhi kewajiban pembangunan hunian berimbang. Menurutnya, kebijakan tersebut harus diwujudkan secara nyata agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau.
Hal tersebut disampaikan Ridwan saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI untuk meninjau pelaksanaan hunian berimbang di kawasan Summarecon Serpong, Kabupaten Tangerang, Jumat (20/11/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Ridwan menjelaskan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mewajibkan setiap badan hukum yang membangun perumahan untuk menerapkan konsep hunian berimbang. Untuk pembangunan perumahan skala besar, kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam satu hamparan.
Ia menambahkan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menegaskan bahwa pembangunan di atas 3.000 unit wajib memenuhi komposisi satu rumah mewah, minimal dua rumah menengah, dan minimal tiga rumah sederhana.
Menurut Ridwan, kewajiban tersebut semakin penting mengingat backlog kepemilikan rumah masih mencapai 9,64 juta rumah tangga. Sementara itu, kemampuan anggaran negara untuk mendukung Program 3 Juta Rumah juga terbatas.
"Karena itu, kami memandang hunian berimbang bukan sekadar kewajiban administratif pengembang, melainkan instrumen keadilan agar masyarakat berpenghasilan rendah juga memperoleh akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau," tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Namun, Ridwan menyoroti belum tersedianya data terbuka mengenai tingkat kepatuhan pengembang dalam menjalankan kewajiban hunian berimbang. Bahkan, dalam kunjungan sebelumnya, sejumlah pengembang mengakui kewajiban tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan.
Karena itu, ia berharap Summarecon Serpong sebagai kawasan kota mandiri berskala besar dapat menjadi contoh penerapan hunian berimbang yang nyata dan terukur.
"Sebagai kawasan kota mandiri berskala besar, Summarecon Serpong kami harapkan dapat menjadi contoh pelaksanaan hunian berimbang yang nyata dan terukur," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Summarecon Serpong Albert Luhur menjelaskan bahwa pihaknya telah mengembangkan kawasan tersebut sejak 1993. Dengan izin pengembangan seluas 750 hektare, kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai Gading Serpong itu terus berkembang menjadi kawasan hunian dan komersial.
Albert menyebutkan, sejak 2004 Summarecon Serpong telah mengembangkan lebih dari 50 klaster perumahan dan komersial. Pengembangan tersebut mencakup sekitar 12.000 unit rumah, 6.000 unit apartemen, dan 2.000 unit ruko, serta fasilitas pendukung seperti Summarecon Mall Serpong, Pasar Modern Sinpasa, Salsa Food City, menara perkantoran, dan Scientia Square Park. (oji/we)