
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw saat memimpin RDPU bersama YLKI, MTI, dan KAWAT terkait RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta.|Foto: Arifman/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menegaskan penanganan kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih (Over Dimension Over Loading/ODOL) harus melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan operasional angkutan barang. Roberth menegaskan tanggung jawab atas pelanggaran ODOL tidak boleh hanya dibebankan kepada pengemudi, tetapi juga harus mencakup pemilik kendaraan dan pemilik barang.
Hal tersebut disampaikan Roberth saat wawancara dengan Parlementaria usai RDPU Panja Pembahasan RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan Koalisi Warga Untuk Transportasi (KAWAT) di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Legislator Fraksi Partai Nasdem tersebut menilai, praktik ODOL menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dalam pembahasan revisi UU LLAJ. Pasalnya, kendaraan angkutan barang dengan muatan maupun dimensi berlebih berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas sekaligus mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.
Roberth lantas menyoroti penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL selama ini yang dinilai masih cenderung menempatkan pengemudi sebagai pihak paling bertanggung jawab. Padahal, menurutnya, pengemudi merupakan pekerja yang menjalankan perintah operasional dan tidak selalu menjadi pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari kegiatan pengangkutan barang tersebut.
“Selama ini dalam penegakan ODOL, yang hampir selalu bertanggung jawab hanya sopir. Padahal sopir ini tidak mendapat keuntungan yang besar. Dia hanya sebagai sopir yang mendapat gaji, dia ini buruh. Sedangkan pemilik barang dan pemilik kendaraan yang mendapat manfaat paling besar,” tegas Roberth.
Oleh karena itu, Roberth mendorong agar revisi UU LLAJ memberikan kepastian hukum mengenai pembagian tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam praktik ODOL. Termasuk di dalamnya pihak yang melakukan perubahan dimensi kendaraan sehingga tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Ke depan yang bertanggung jawab itu bukan cuma sopir, tetapi juga pemilik barang, pemilik kendaraan, dan pelaku perubahan over dimension. Karena ini semua merupakan satu kesatuan,” tandasnya.
Lebih lanjut, Roberth menjelaskan persoalan over dimension dan overload memiliki keterkaitan erat. Perubahan dimensi kendaraan yang tidak sesuai ketentuan dapat meningkatkan kapasitas angkut dan berpotensi mendorong terjadinya kelebihan muatan. Oleh sebab itu, pencegahan harus dilakukan sejak awal, termasuk melalui pengawasan terhadap kendaraan sebelum memperoleh izin angkut maupun izin operasional.
Tak hanya itu, Roberth juga menekankan pentingnya identifikasi terhadap kendaraan dan pihak-pihak yang melakukan perubahan dimensi. Dengan demikian, praktik modifikasi kendaraan yang melanggar ketentuan, termasuk yang dilakukan oleh bengkel atau pihak terkait, dapat ditelusuri dan dicegah.
“Jangan sampai ada pihak yang mengubah-ubah aturan dimensi ini. Ada dua faktor utama, yaitu over dimension dan overload. Ketika kendaraan yang sudah ditentukan ukurannya kemudian diubah dimensinya, kapasitas muatannya juga bisa meningkat dan berujung pada overload,” jelasnya.
Menutup wawancara, Roberth turut menyoroti dampak kelebihan muatan terhadap kondisi infrastruktur jalan nasional. Pengendalian ODOL dinilainya menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur transportasi yang dibangun pemerintah.
Untuk itu, Roberth berharap revisi UU LLAJ tidak hanya memperkuat aspek pengaturan dan sanksi, tetapi juga mendorong pembenahan sistem pengawasan serta penegakan hukum. Menurutnya, pemanfaatan teknologi dan sistem otomatis perlu dikembangkan agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan tidak semata-mata bergantung pada pemeriksaan manual maupun tindakan terhadap individu di lapangan.
“Ke depan, sistem penegakan hukum kita juga harus diperbaiki. Kita tidak perlu hanya berhadapan dengan orang, tetapi menggunakan sistem. Semua harus sudah bisa dijalankan secara otomatis agar kedepan tidak ada lagi masalah,” pungkas Roberth. (pun/we)