Agun Gunandjar Tak Persoalkan Dosen ASN Non-Aktif Sementara Maju Nyaleg

PARLEMENTARIA, Bogor - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu terus berjalan melalui pelibatan berbagai elemen masyarakat. Dalam dua hari terakhir, Komisi II DPR RI telah menggelar partisipasi bermakna (meaningful participation) dengan sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi serta organisasi masyarakat sipil untuk menghimpun masukan terhadap penyusunan regulasi tersebut.

“Yang pada intinya, draf rancangan undang-undang (Pemilu) ini kita tetap akan coba targetkan (selesai) di akhir Desember. Secepat mungkin bisa kita selesaikan,” ujar Agun kepada Parlementaria usai melakukan kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Ia berharap dinamika politik yang berkembang saat ini tidak mengganggu proses pembahasan maupun penyelesaian RUU Pemilu. Menurutnya, Komisi II DPR RI tetap berkomitmen melanjutkan pembahasan sesuai target yang telah ditetapkan.

Terkait masukan akademisi Universitas Indonesia mengenai dosen berstatus ASN yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif cukup berstatus nonaktif sementara tanpa harus mengundurkan diri, Agun menyampaikan pandangan yang lebih luas. Ia menilai perguruan tinggi justru perlu menjadi ruang bagi berlangsungnya diskusi dan pendidikan politik.

“Kenapa sih kampus tidak bisa dijadikan arena debat publik? Kenapa sih kampus dijadikan area yang seolah-olah politik tidak boleh masuk ke kampus?” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Agun berpandangan keterlibatan kampus dan mahasiswa dalam pemilu perlu diperluas agar tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap proses demokrasi, yang didukung pemahaman serta pengetahuan akademis. Ia juga menyatakan bahwa ASN dari berbagai instansi seharusnya diberi kesempatan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tanpa harus melepaskan status kepegawaiannya, sepanjang tidak merangkap jabatan politik kenegaraan yang dilarang.

“Kecuali jabatan-jabatan politik kenegaraan yang memang tidak boleh dirangkap. Tapi kalau soal yang kayak gitu (usulan dosen ASN pada pencalonan legislatif cukup berstatus nonaktif sementara) kan tidak ada urusannya dengan perangkapan jabatan. Tidak ada masalah saya, setuju aja,” ungkapnya.

Selain itu, Agun turut menyampaikan pandangannya mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang masih menjadi polemik. Ia menilai penentuan ambang batas untuk DPR RI perlu mempertimbangkan fungsi representasi lembaga legislatif dalam mewakili masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia.

Menurutnya, ambang batas diperlukan agar partai politik yang memperoleh kursi di DPR RI memiliki kapasitas representasi yang memadai, tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi juga mampu mewakili masyarakat dari Sabang hingga Merauke.

Agun mengusulkan besaran ambang batas minimal dua kali jumlah alat kelengkapan dewan (AKD). Dengan jumlah 13 komisi saat ini belum termasuk badan-badan, Ia memperkirakan ambang batas tersebut dapat berada di kisaran 60 kursi DPR RI.

“Kalau alat kelengkapan dewan hari ini ada komisi tiga belas, ada badan-badan, yang minimal dua lah di situ. Kalau dua kali tiga puluh harus enam puluh kursi katakan. Kalau punya enam puluh kursi boleh lolos,” jelasnya.

Berbagai masukan dari elemen masyarakat saat ini masih dihimpun dan menjadi bagian dari pembahasan Komisi II DPR RI dalam menyusun RUU Pemilu, dengan target penyelesaian draf pada akhir Desember. (gal/rdn)