Revisi UU NTT Perlu Akomodasi Penguatan Infrastruktur Perbatasan Indonesia dengan Australia dan Timor Leste

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris menilai revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) perlu mengakomodasi kekhususan wilayah perbatasan, terutama terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur pertahanan dan keamanan. Pasalnya, posisi NTT yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor-Leste membuat provinsi ini bernilai strategis demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dirinya menekankan, karakteristik wilayah perbatasan perlu memperoleh perhatian khusus dalam penyusunan regulasi daerah. Pengaturan dalam undang-undang yang lama, nilainya, belum cukup mengakomodasi kebutuhan tersebut, sehingga pembahasan RUU perubahan atas UU Provinsi NTT menjadi momentum untuk memperkuat aspek pembangunan di kawasan perbatasan.

“Kalau menurut saya, untuk NTT khususnya, NTT ini kan suatu provinsi yang berbatasan dengan beberapa negara, Australia dan Timor-Leste. Saya lihat di dalam undang-undang yang lama itu belum memuat hal-hal seperti itu,” ujar Andi kepada Parlementaria di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Politisi Fraksi PAN itu menegaskan, wilayah perbatasan memiliki kebutuhan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah lainnya. Karena itu, aspek pertahanan dan keamanan perlu menjadi salah satu perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan di NTT.

“Tentu daerah-daerah perbatasan ini punya kekhususan, khususnya di dalam pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur pertahanan keamanan,” jelasnya.

Bagi Andi, dukungan infrastruktur pertahanan di kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pembangunan daerah, tetapi juga menyangkut kepentingan nasional. Keberadaan infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan fungsi negara dalam menjaga wilayah terluar dan mempertahankan kedaulatan.

“Daerah-daerah berbatasan itu merupakan penjaga hidup NKRI menurut saya,” ungkap politisi dari dapil Sulawesi Selatan II itu.

Oleh karena itu, Andi berharap masukan mengenai kekhususan wilayah perbatasan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan RUU Provinsi NTT. Dengan demikian, regulasi yang diperbarui nantinya dapat lebih mencerminkan karakteristik geografis dan posisi strategis NTT, termasuk kebutuhan pembangunan infrastruktur pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan. (fa/um)