
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi dalam Kunjungan Kerja Diseminasi Diplomasi Parlemen (BKSAP Day) bersama Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.|Foto : Aps/Andri
PARLEMENTARIA, Tasikmalaya — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendorong agar diplomasi parlemen dimanfaatkan untuk membuka akses pasar internasional bagi produk unggulan daerah. Menurutnya, diplomasi tidak hanya menjadi sarana memperkenalkan potensi daerah ke dunia internasional, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Habib Aboe dalam Kunjungan Kerja Diseminasi Diplomasi Parlemen (BKSAP Day) bersama Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (6/11/2026). Ia menilai Tasikmalaya memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar melalui beragam produk unggulan, mulai dari bordir, kelom geulis, payung geulis, batik, kerajinan mendong, anyaman bambu, hingga produk kuliner.
“Tasikmalaya memiliki modal ekonomi yang cukup kuat. Kita mengenal Tasik sebagai kota bordir, kelom geulis, payung geulis, batik, kerajinan mendong, anyaman bambu, dan produk kuliner,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Ia menegaskan, kehadiran BKSAP DPR RI di Tasikmalaya menjadi peluang untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar internasional sekaligus membuka kesempatan bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perdagangan global.
“Sebenarnya, kehadiran para pimpinan BKSAP dan jajarannya hari ini harus dipandang sebagai sebuah peluang. Peluang bagaimana produk Tasikmalaya bisa dikenal dunia, dan bagaimana para pengusaha serta perajin Tasikmalaya benar-benar bisa hidup lebih sejahtera dari pasar global,” ungkapnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Aboe menyoroti sejumlah aspek yang perlu diperkuat pemerintah daerah. Pertama, kesiapan UMKM dalam memenuhi kebutuhan pasar ekspor, mulai dari konsistensi produksi, standar mutu, desain, kemasan, sertifikasi, hingga kapasitas pemenuhan pesanan.
Menurutnya, Pemkot Tasikmalaya perlu memetakan pelaku UMKM dan produk yang telah siap ekspor, termasuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi. Dengan demikian, BKSAP dapat membantu memperkenalkan produk tersebut melalui forum dan jejaring internasional.
“Kita tahu produk Tasikmalaya memiliki kekhasan dan identitas yang kuat. Tetapi untuk masuk pasar internasional, kualitas produk saja tidak cukup. Harus ada konsistensi produksi, standar mutu, desain, kemasan, sertifikasi, dan kemampuan memenuhi pesanan dalam jumlah tertentu,” jelasnya.
Kedua, keberlanjutan industri kerajinan dan regenerasi perajin. Aboe mengingatkan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam meneruskan industri kerajinan khas Tasikmalaya agar keterampilan dan identitas produk daerah tetap terjaga.
Ketiga, perlindungan merek dan kekayaan intelektual. Ia mendorong pemerintah daerah memfasilitasi pendaftaran merek, hak cipta, dan desain industri agar produk lokal memiliki perlindungan hukum serta tidak mudah ditiru atau dimanfaatkan pihak lain.
Keempat, tindak lanjut konkret diplomasi parlemen. Menurutnya, pemerintah daerah perlu merumuskan kebutuhan dan prioritas kerja sama internasional secara jelas, baik dalam pembukaan akses pasar, investasi, pengembangan industri kreatif, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Ia berharap berbagai kebutuhan tersebut dapat menjadi bahan bagi BKSAP DPR RI dalam membangun komunikasi dengan parlemen negara sahabat dan mitra internasional sehingga peluang kerja sama dapat ditindaklanjuti secara konkret.
“Ketika BKSAP bertemu parlemen negara sahabat atau mitra internasional, kita sudah memiliki sesuatu yang konkret untuk ditawarkan,” tambah Aboe.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi parlemen tidak hanya diukur dari seberapa luas potensi daerah diperkenalkan ke dunia internasional, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Itulah esensi diplomasi yang harus kita perjuangkan: bukan hanya membawa nama daerah ke dunia internasional, tetapi membawa manfaat dunia internasional kembali kepada masyarakat daerah,” pungkasnya. (aps/rdn)