Ida Fauziyah Dorong Pemetaan Komoditas untuk Optimalkan Muatan Balik Kapal di Kepri

PARLEMENTARIA, Tanjungpinang — Anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menginventarisasi komoditas unggulan yang dapat diangkut kapal dalam perjalanan pulang setelah mengirim barang ke pulau tujuan. Optimalisasi muatan balik ini dinilai penting untuk menekan biaya logistik antarpulau, karena kapal yang kembali tanpa muatan membuat biaya operasional tidak sebanding dengan barang yang diangkut.

“Persoalan yang muncul dalam diskusi adalah banyaknya komoditas yang dibawa ke sebuah pulau, tetapi ketika kembali, kapal justru kosong. Hal itu membuat biaya logistik menjadi mahal. Lain ceritanya kalau ada komoditas yang bisa dibawa kembali sehingga dapat mengurangi biaya,” ujar Ida dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026).

Politisi Fraksi PKB itu meminta pemerintah daerah memetakan komoditas yang tersedia di pulau-pulau Kepri dan berpotensi diangkut sebagai muatan balik. Dengan demikian, kapal yang semula membawa barang kebutuhan ke suatu pulau dapat kembali membawa komoditas lokal untuk didistribusikan ke wilayah lain, sehingga kapasitas angkut lebih optimal dan biaya logistik dapat ditekan.

Ida menilai sektor perikanan, termasuk ikan segar dan produk olahan ikan, berpotensi menjadi salah satu komoditas muatan balik. Pemetaan perlu mempertimbangkan ketersediaan hasil produksi, kebutuhan pasar, serta jalur distribusi agar komoditas tersebut dapat diperdagangkan secara berkelanjutan.

“Makanya, saya meminta kepada Pak Gubernur agar komoditas yang bisa diperdagangkan mulai diinventarisasi. Saya kira kalau berbicara tentang Kepulauan Riau, mungkin komoditasnya adalah ikan dan hasil pengolahan ikan. Saya kira itu juga bisa menjadi pilihan,” jelasnya.

Ia berharap pemanfaatan muatan balik dapat mengurangi ketimpangan biaya angkutan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di pulau-pulau.

“Saya kira kalau ini bisa kita optimalkan, kesenjangan biaya logistik bisa diatasi,” pungkas Ida.

Sebelumnya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan bahwa tingginya biaya logistik antarpulau antara lain dipengaruhi keterbatasan frekuensi dan kapasitas angkutan pada sejumlah lintasan serta ketidakseimbangan muatan. Barang dapat diangkut menuju pulau-pulau, tetapi kapal kerap kembali dengan muatan terbatas.

“Angkutan barang menuju pulau-pulau sering menghadapi keterbatasan muatan balik. Barang yang dibawa ke sana tersedia, Pak, tetapi ketika dibawa kembali dari sana ke sini, muatannya terkadang sangat terbatas. Kondisi ini tentu berdampak pada biaya operasional dan efisiensi distribusi logistik,” jelas Ansar.

Ansar menambahkan, konektivitas dan sistem logistik Kepri terus berkembang dengan dukungan berbagai moda transportasi laut, darat, dan udara. Penguatan konektivitas tersebut diharapkan dapat menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok antarpulau. (tra/um)