Atasi Disparitas Harga Antarpulau, Rahmat Saleh Dorong Peta Jalan Distribusi Kepri

PARLEMENTARIA, Tanjungpinang — Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh mendorong penyusunan peta jalan integrasi transportasi dan distribusi barang untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Peta jalan tersebut diperlukan untuk memperkuat konektivitas antarpulau, mengintegrasikan sistem perdagangan, dan memastikan distribusi barang menjangkau wilayah terluar.

“Kepri ini merupakan provinsi kepulauan. Ada hampir 2.000 pulau, kemudian terdapat 22 pulau terluar yang berbatasan dengan beberapa negara, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan negara lainnya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, kita perlu merumuskan bagaimana jangkauan dan kelancaran transportasi dapat menjangkau pulau-pulau terluar,” ujar Rahmat dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI bersama mitra kerja BUMN dan Pemerintah Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (9/10/2026).

Rahmat menyoroti potensi kesenjangan harga kebutuhan pokok antara wilayah perkotaan, seperti Batam, dan daerah kepulauan, termasuk Natuna. Karena itu, ia menilai Kementerian Perdagangan perlu memiliki data dan peta distribusi yang terintegrasi sebagai dasar merumuskan kebijakan pemerataan harga antardaerah.

“Misalnya, agar tidak terjadi ketimpangan harga cabai antara Natuna dan Batam, harus ada upaya-upaya untuk mengatur hal tersebut. Bisa melalui pengaturan ritme perdagangan, koordinasi dengan Badan Pangan Nasional untuk melakukan intervensi, termasuk terkait pola tanam, pengaturan distribusi, dan sebagainya. Jadi, perlu ada sinergi dan integrasi antarpemangku kepentingan,” jelas politisi Fraksi PKS tersebut.

Ia menegaskan, terdapat dua langkah penting untuk memperbaiki sistem distribusi barang di Kepri, yakni digitalisasi perdagangan dan integrasi antarsatuan kerja terkait. Digitalisasi diperlukan untuk menyatukan berbagai elemen ekosistem perdagangan, mulai dari pelabuhan hingga sistem distribusi, sehingga pergerakan barang dapat dipantau dan dikelola secara lebih efektif. Sementara itu, koordinasi lintas unit diperlukan untuk menjaga kelancaran rantai pasok, terutama komoditas pangan yang memengaruhi inflasi.

“Pertama, digitalisasi terkait dengan sistem perdagangan yang menyatukan berbagai elemen. Mulai dari pelabuhan, integrasi sistem, dan sebagainya, semuanya harus berada dalam satu ekosistem. Kedua, integrasi antarsatuan atau unit terkait sehingga rantai pasok, terutama bahan pangan yang memengaruhi inflasi, dapat dikendalikan,” pungkas Rahmat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Peningkatan Nilai BUMN Ketahanan Pangan dan Industri Strategis BP BUMN Rainoc menegaskan peran BUMN logistik dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan memperkuat integrasi ekonomi nasional.

“BUMN kita, seperti PT Pelindo, PT PELNI, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT PPI, telah menjadi tulang punggung yang menghubungkan pelabuhan utama hingga wilayah pelosok dalam mendistribusikan barang,” ujar Rainoc.

Ia menjelaskan, PT Pelindo memperkuat layanan pelabuhan, PT PELNI mendukung distribusi kebutuhan pokok melalui program Tol Laut dan angkutan perintis, PT ASDP Indonesia Ferry menunjang konektivitas melalui kapal Ro-Ro, sedangkan PT PPI memperkuat rantai pasok pangan dari produsen hingga konsumen.

Rainoc berharap optimalisasi peran masing-masing BUMN dan sinergi lintas sektor dapat memperkuat konektivitas antarpulau, memperlancar distribusi barang, serta meningkatkan efisiensi biaya logistik agar kebutuhan pokok masyarakat di berbagai wilayah dapat terpenuhi dengan harga terjangkau. (tra/um)