PARLEMENTARIA, Tanjungpinang — Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh mengingatkan agar investasi sembilan perusahaan pusat data berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain nilai investasi, pemerintah perlu memastikan penyerapan tenaga kerja lokal, kontribusi terhadap pembangunan daerah, serta pengelolaan dampak lingkungan.

“Kita jangan sampai hanya menjadi penonton ketika produk AI ini dijual ke seluruh dunia, sementara kita hanya menjadi tempat berdirinya pusat data dan anak-anak muda kita tidak diberdayakan,” tegas Rahmat dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI bersama mitra kerja BUMN dan Pemerintah Provinsi Kepri di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026).

Politisi Fraksi PKS itu menilai besarnya nilai investasi tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah tenaga kerja yang terserap. Industri pusat data berbasis AI merupakan sektor berteknologi tinggi yang kebutuhan tenaga kerjanya dapat berbeda antara tahap pembangunan dan saat fasilitas mulai beroperasi.

“Kemarin kita mendengar dari BP BUMN dan teman-teman BUMN bahwa akan ada sembilan perusahaan besar di bidang AI, dan sebagian besar merupakan perusahaan asal China. Bahkan, ada satu perusahaan dengan nilai investasi hampir Rp250 triliun. Namun, investasi besar ini belum tentu berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja,” ujar Rahmat.

Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat posisi tawar dalam menetapkan persyaratan investasi, termasuk memastikan terbukanya kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di Kepri.

“Pertama, kita harus memiliki bargaining power yang kuat terhadap seluruh investor agar anak-anak muda kita, baik di Kepri maupun di seluruh Indonesia, mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Jangan sampai setelah perusahaan beroperasi, kita justru hanya menjadi penonton,” katanya.

Rahmat juga meminta investor berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, manfaat investasi perlu diperluas agar tidak hanya dinikmati melalui aktivitas ekonomi perusahaan, tetapi juga dirasakan masyarakat melalui dukungan terhadap pembangunan daerah.

“Setiap investor yang masuk ke sini juga perlu memiliki peran dalam pembangunan. Jadi, kita tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga memastikan bahwa dampak dari pembangunan dan masuknya investasi turut dirasakan melalui pembangunan infrastruktur, termasuk penyediaan energi, air, dan infrastruktur lainnya,” jelasnya.

Selain itu, Rahmat mengingatkan besarnya kebutuhan air dan energi untuk mengoperasikan pusat data. Kebutuhan tersebut perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat maupun lingkungan.

“Kita berharap kehadiran investor ini dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, baik melalui peningkatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, maupun antisipasi terhadap dampak lingkungan dan penyelesaian masalah yang mungkin timbul. Sebab, perusahaan-perusahaan ini membutuhkan sumber daya air dan energi dalam jumlah besar,” ungkapnya.

Untuk memastikan manfaat investasi berjalan seiring dengan kepentingan daerah, Rahmat menekankan perlunya regulasi yang jelas mengenai mekanisme investasi pusat data, termasuk tanggung jawab investor terhadap masyarakat dan lingkungan. Koordinasi antara pemerintah daerah, BP Batam, dan pemerintah pusat juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan investasi berjalan sesuai dengan arah pembangunan daerah.

“Oleh karena itu, sejak awal kita mengingatkan semua pihak, baik pemerintah daerah di Kepulauan Riau, BP Batam, maupun pemerintah pusat. Tadi sudah kita perdalam, memang harus ada regulasi, termasuk aturan dari pemerintah terkait dengan mekanisme investasi ini ke depan,” tuturnya.

Sebagai salah satu contoh perkembangan investasi pusat data di Kepri, DayOne menjalin kerja sama dengan PLN Batam pada April 2026 untuk memenuhi kebutuhan listrik fasilitas pusat data di kawasan Kabil. Berdasarkan informasi BP Batam dalam naskah ini, kerja sama tersebut mencakup penyediaan pasokan listrik berkapasitas 511 megavolt ampere (MVA), setara sekitar 450 megawatt (MW), yang direncanakan dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun 2026–2027.

Rahmat berharap investasi pusat data dapat menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan persyaratan investasi yang jelas, penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap pembangunan, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, Kepri diharapkan tidak hanya menjadi lokasi fasilitas teknologi, tetapi juga memperoleh nilai tambah dari kehadiran investasi tersebut. (tra/um)

Rahmat Saleh Dorong Investasi Pusat Data di Kepri Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Atasi Disparitas Harga Antarpulau, Rahmat Saleh Dorong Peta Jalan Distribusi Kepri