//
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Gantina bercengkrama dengan Warga Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi dalam Kunjungan Kerja Spesifik terkait Pengawasan Program Bantuan Sosia.|Foto: Ulfi/Karisma
PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong agar pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi tidak berhenti pada tahap pembinaan dan pelatihan. Menurutnya, proses pemberdayaan perlu dilanjutkan hingga penerima manfaat memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dan tidak kembali bergantung kepada keluarga.
Hal tersebut disampaikan Selly saat meninjau Sentra Terpadu Pangudi Luhur dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/9/2026). Ia mengapresiasi pelayanan dan pemberdayaan yang telah dilakukan sentra bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Saya mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh sentra. Karena sentra ini mensupport kegiatan yang terjadi di sekitar lingkungan wilayah Bekasi dan sekitarnya, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Selly kepada Parlementaria.
Menurut Selly, penerima manfaat layanan sentra memiliki latar belakang dan kebutuhan yang beragam. Selain masyarakat dari keluarga miskin, layanan juga diberikan kepada penyandang disabilitas, anak korban penyalahgunaan narkotika dan kekerasan, anak jalanan, anak dari keluarga yang mengalami persoalan sosial, hingga lanjut usia.
Karena itu, ia menilai proses pemberdayaan perlu dirancang secara berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Keberhasilan program, menurutnya, tidak cukup diukur dari terselenggaranya pelatihan, tetapi juga dari kemampuan penerima manfaat untuk menjalani kehidupan secara lebih mandiri setelah mendapatkan pembinaan.
“Yang harus menjadi support dari Komisi VIII, bagaimana nanti keberadaan sentra ini bukan hanya memberdayakan mereka saja, tetapi kelanjutan setelah mereka bisa mandiri agar tidak lagi tergantung kepada orang tua mereka,” tegasnya.
Selly juga menekankan perlunya perhatian khusus terhadap kelompok yang membutuhkan pendampingan dalam jangka panjang, seperti penyandang disabilitas, anak dengan autisme, lanjut usia tanpa keluarga, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Menurutnya, penanganan kelompok tersebut membutuhkan dukungan kebijakan, sumber daya, dan anggaran yang berkesinambungan.
Di sisi lain, Selly menyoroti pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan sosial agar program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhannya. Ia menerima masukan bahwa masih terdapat penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan di sentra, tetapi belum tercakup dalam kategori desil penerima bantuan sosial.
“Yang menyangkut dengan program PPKS yang harus menjadi penunjang dari kegiatan sentra, tentu jangan sampai terlupakan,” katanya.
Menurut Selly, akurasi data menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan kelompok rentan memperoleh intervensi dan bantuan yang sesuai. Karena itu, koordinasi antara sentra, pemerintah daerah, dan instansi terkait perlu diperkuat untuk memastikan data penerima manfaat terus diperbarui.
Lebih lanjut, Selly menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan fungsi perlindungan dan rehabilitasi sosial Kementerian Sosial di tengah pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Ia berharap dukungan anggaran yang diterima Kemensos dapat turut memperkuat layanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Harapan saya, itu bisa menjadi program yang tidak menghilangkan fungsi dari perlindungan sosial yang melekat kepada Kemensos dan rehabilitasi sosial yang ada di Kemensos,” pungkas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut. (upi/ssb)
