//
Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau proyek pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).|Foto: Rizki/Karisma
PARLEMENTARIA, Bogor - Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai target penyelesaian pembangunan Bendungan Cibeet di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 2028 sulit tercapai. Hal itu ia nilai diakibatkan sejumlah persoalan diantaranya tumpang tindih kepemilikan lahan, konflik dengan masyarakat sekitar terkait keberadaan makam yang dianggap keramat, dan keterbatasan anggaran.
“Pertama tumpang tindih kepemilikan lahan. Yang kedua, di sini ada makam keramat yang dikeramatkan oleh penduduk sekitarnya, bahkan Kabupaten Bogor. Nah, itu juga menjadi hambatan. Jadi tidak mudah untuk pembebasan,” ujar Mori Mori saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau proyek pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Menurutnya, berbagai progres pembebasan lahan tersebut menjadi persoalan serius mengingat prosesnya telah berlangsung sejak 2023. Dalam kurun waktu tersebut, lahan yang berhasil dibebaskan baru sekitar 8 persen dari keseluruhan kebutuhan.
“Prosesnya bisa dibayangkan, dari tahun 2023 sampai tahun 2026 ini itu baru 8 persen. Dari target tahun 2028 ini selesai, itu buat saya itu mustahil bisa selesai,” tegasnya.
Selain pembebasan lahan, Mori menyoroti persoalan anggaran pembangunan. Salah satunya yaitu hingga 2026 anggaran konstruksi yang tersedia selama empat tahun terakhir baru sekitar Rp500 miliar dari kebutuhan Rp5 triliun.
“Anggaran dari tahun 2023, 2024, 2025, 2026 itu baru bisa ada cuma Rp500 miliar dari Rp5 triliun. Artinya dalam empat tahun anggaran cuma 10 persen yang tersedia,” katanya.
Dengan pola penganggaran tersebut, Mori memperkirakan penyelesaian kebutuhan anggaran dapat berlangsung sangat lama.
Jika dalam empat tahun baru tersedia sekitar 10 persen, maka secara sederhana dibutuhkan waktu hingga sekitar 40 tahun untuk memenuhi seluruh kebutuhan anggaran konstruksi apabila tidak ada peningkatan alokasi secara signifikan.
Karena itu, Mori meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan pembangunan Bendungan Cibeet. Ia bahkan membuka opsi penghentian sementara apabila pembangunan tetap dilanjutkan tanpa dukungan lahan dan anggaran yang memadai.
“Saya termasuk orang yang daripada dibangunnya nanti akhirnya terbengkalai, lebih baik kita stop sementara. Ini pendapat saya memang agak istimewa,” ungkapnya.
Menurut Mori, penghentian sementara tersebut dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali perencanaan dan kebijakan pembangunan Bendungan Cibeet. Namun, apabila pemerintah tetap memutuskan melanjutkan proyek, ia menilai dukungan anggaran harus ditingkatkan secara signifikan agar pembangunan tidak berjalan setengah-setengah.
“Kita stop sementara supaya nanti kita merevisi lagi terkait dengan perencanaan dan kebijakan ke depannya. Atau kalau memang ini mau dijalankan, maka anggaran yang dikeluarkan harus jauh lebih banyak daripada anggaran yang selama ini tersedia,” pungkasnya. (rr/we)
