//
Ketua Komisi V DPR Lasarus memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi V dengan BWS Citarum di Bendungan Cibeet, Kab. Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/09/2026).|Foto: Rizki/Karisma
PARLEMENTARIA, Bogor — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah segera menuntaskan pembebasan lahan yang menghambat pembangunan Bendungan Cibeet di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hingga kini, katanya, lahan yang berhasil dibebaskan baru sekitar 10 persen dari kebutuhan, sehingga progres pembangunan bendungan yang ditargetkan rampung pada 2028 tersebut berisiko terhambat.
Bahkan, lahan yang telah dibebaskan belum mencukupi kebutuhan untuk pembangunan area pondasi bendungan. Lasarus menyebut kondisi ini yang membuat pekerjaan konstruksi tidak dapat berjalan optimal dan berpotensi memengaruhi target penyelesaian proyek.
“Kalau lahannya tidak beres, konstruksi tidak mungkin dilanjutkan. Jadi ini segera minta diselesaikan,” ujar Lasarus saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey di wilayah Bogor Timur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Lasarus menilai penyelesaian pembebasan lahan harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam menuntaskan proses dengan masyarakat pemilik tanah. Menurutnya, kepastian lahan menjadi prasyarat agar pembangunan Bendungan Cibeet dapat dilanjutkan sesuai rencana.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI turut meninjau Bendungan Cijurey yang merupakan bagian dari proyek Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Berbeda dengan Cibeet, pembebasan lahan Bendungan Cijurey telah mencapai sekitar 99 persen.
Dengan kondisi tersebut, pembangunan Bendungan Cijurey relatif lebih siap untuk dilanjutkan. Pemerintah selanjutnya perlu memastikan kelanjutan konstruksi dan dukungan anggaran agar proyek tersebut dapat berjalan sesuai target.
Selain persoalan lahan, Lasarus menyoroti status Bendungan Cibeet dan Cijurey yang hingga kini belum masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Kondisi tersebut membuat proses pembebasan lahan masih mengandalkan anggaran reguler Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Untuk diketahui, khusus Bendungan Cibeet, kebutuhan anggaran pembebasan lahan diperkirakan mencapai lebih dari Rp7 triliun. Sementara kebutuhan pembangunan konstruksinya sekitar Rp5 triliun. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran pembangunan Bendungan Cibeet mencapai lebih dari Rp10 triliun.
“Tentu kami berharap dengan kedatangan kami ke sini, ini memastikan proyek ini tetap berjalan, segera bisa diselesaikan, dan ini cepat bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat khususnya,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Menurut Lasarus, pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey memiliki manfaat strategis bagi Jawa Barat. Selain mendukung ketahanan pangan, kedua bendungan tersebut diharapkan dapat membantu pengendalian banjir serta memenuhi kebutuhan air masyarakat dan sektor industri.
Khusus untuk kebutuhan industri, Lasarus menyoroti kawasan Karawang yang terus berkembang sebagai salah satu pusat industri. Ia menyebut pasokan air dari Bendungan Jatiluhur saat ini disebut semakin terbatas sehingga keberadaan Bendungan Cibeet diharapkan dapat menjadi sumber pasokan tambahan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.
“Karawang itu daerah industri, butuh suplai air dan sekarang katanya menurut informasi dari Pemda Jawa Barat, suplai dari Jatiluhur juga sudah menipis. Jadi mengharapkan nanti juga suplai dari sini setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi,” tuturnya.
Karena itu, Lasarus menegaskan pembangunan Bendungan Cibeet perlu terus dikawal, terutama penyelesaian pembebasan lahan. Ia berharap persoalan tersebut segera dituntaskan sehingga konstruksi dapat berjalan kembali dan bendungan segera memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat. (rr/we)
