Kunjungi Sekolah Rakyat di Lahan SMP, Abdul Wachid Minta Pemerintah Segera Sediakan Lahan Baru

PARLEMENTARIA, Cirebon — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta pemerintah menyediakan lahan untuk Sekolah Rakyat di Kota Cirebon, Menurutnya hingga kini Sekolah Rakyat masih bergabung dengan sekolah umum tingkat SMP karena belum memiliki lokasi sendiri, dan menghadapi keterbatasan tempat untuk pengembanagan kegiatan belajar mengajar.

“Dengan kunjungan hari ini, kami lihat Sekolah Rakyat ini masih bersatu dengan sekolah umum, dengan SMP. Memang ini kondisi yang kurang ideal,” katanya usai kunjungan kerja di Cirebon, Kamis (12/2/2026).

Ia menyebut persoalan keterbatasan lahan ini perlu segera ditangani, mengingat Sekolah Rakyat akan terus meneriman peserta didik baru pada tahun ajaran mendatang. Ia mengatakan, tanpa dukungan lahan tambahan, kapasitas ruang belajar tidak akan mampu menampung kebutuhan siswa yang terus bertambah.

Atas dasar tersebut, Komisi VIII akan membicarakan persoalan itu dengan Kementerian Sosial guna mengiapkan lahan yang sesuai untuk pengembangan sekolah. Ia mengakui penyediaan lahan minimal seluas lima hektare di wilayah Kota Cirebon, cukup sulit direalisasikan karena keterbatasan ruang terbuka. “Di Cirebon ini tidak akan bisa menyiapkan lahan seluas minimal lima hektare,” katanya.

Sebagai alternatif, ia menyebut lahan di sekitar Kabupaten Majalengka dapat menjadi opsi pengembangan, dengan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Ia menuturkan penyediaan lahan menjadi prioritas pemerintah daerah, khususnya Pemprov Jawa Barat, sehingga diperlukan sinergisitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Ia juga mengungkapkan kondisi serupa terjadi di sekitar 20 lokasi di Jawa Barat, terutama di wilayah perkotaan yang rata-rata mengalami kesulitan mencari lahan. “Jadi ini tidak ada kata lain, provinsi harus bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) atau kabupaten setempat,” katanya. •tn/aha