Terima Audiensi soal Konflik Lahan Distribusi, Kawendra Upayakan Pendampingan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima audiensi Pemuda Formas Muda Desa Sungai Bungur Jambi terkait konflik lahan redistribusi di Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi di Ruang Rapat BAM, Gedung DPR, Rabu (9/9/2026).

Anggota BAM DPR RI Kawendra Lukistian mengatakan permasalahan ini berawal dari SK ToL yang seharusnya menetapkan tanah tersebut sebagai objek pengaturan penguasaan tanah untuk masyarakat desa Sungai Bungur.

Ia menjelaskan bahwa lahan SK TOL (Tanah Objek Land Reform) atau Lahan Redistribusi seluas 1500 Ha yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat Desa Sungai Bungur belum pernah dikuasai oleh warga setempat.

“Kawan-kawan ini perlu mendapatkan pendampingan hukum agar posisisnya semakin kuat, kemudian lakukan upaya pengaduan hukum secara pidana, mulai dari tingkat kabupaten/kota kemudian daerah. Lakukan juga hukum secara perdata mulai dari pengadilan tingkat terbawah,” katanya.

Sebelumnya, pada 20 Juli 2022, sekitar 700 orang dari desa melakukan aksi unjuk rasa ke kantor ATR/BPN Provinsi Jambi untuk mengklarifikasi lokasi tanah tersebut. Dalam pertemuan masyarakat bersama Menteri ATR/BPN, yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait, membicarakan persoalan lahan SK ToL.

Kemudian, pada 11 November 2022, perwakilan Kanwil ATR/BPN Provinsi Jambi dan Kantah ATR/BPN Kabupaten Muaro Jambi, bersama 600 warga desa, melakukan identifikasi lahan SK ToL. Dari identifikasi tersebut, ditemukan bahwa sebagian lahan berada pada PT. PHL Pembibitan KUD Usaha Berkah seluas 54,41 hektar dan KUP Mekar Jaya seluas 247 hektar di K9/20, serta sebagian lagi di Koperasi Harapan Jaya.

“Jangka waktunya sudah sangat Panjang dari 2022 hingga sekarang belum selesai. Seharusnya masalah ini bisa selesai lebih cepat apabila dilakukan dengan cara yang tepat,” ungkapnya. (tn/aha)