Terima Audiensi AKSI, DPR Tampung Masukan Soal MBG dan Kopdes Merah Putih

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pimpinan DPR RI menerima audiensi dari Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait dukungan kepala desa terhadap program-program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, para kepala desa menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pembangunan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden, sekaligus memberikan masukan konstruktif untuk memperkuat peran desa dalam pelaksanaan program nasional tersebut. Salah satu fokus pembahasan ialah upaya membangun koperasi jasa di tingkat desa yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian desa.

“Mereka tadi menyampaikan dukungan terhadap program Asta Cita-nya Presiden, mendukung program MBG, dan juga mendukung pembentukan koperasi jasa desa. Selain dukungan, mereka juga memberikan sejumlah masukan terkait pelaksanaannya,” ujar Dasco. 

Ia menjelaskan bahwa asosiasi kepala desa menyoroti persoalan teknis di lapangan, antara lain mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan gerai koperasi serta pentingnya memastikan keberlanjutan usaha koperasi desa.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini pun menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah solusi atas masukan tersebut dan akan menyampaikannya secara resmi kepada kepala desa dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintahan desa agar pengelolaan dana serta perputaran ekonomi desa bisa berlangsung lebih efektif.

Selain isu koperasi, AKSI juga mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program MBG. Keterlibatan BUMDes dinilai penting untuk memperkuat rantai pasok bahan pangan bergizi dan memastikan perputaran uang tetap terjadi di desa.

“Begitu juga dengan MBG, mereka meminta agar BUMDes dilibatkan dan agar terkoordinasi dengan kepala desa supaya perputaran uang itu bisa di desa dan menimbulkan efek pendapatan serta peningkatan ekonomi,” jelas Dasco.

Program Kopdes Merah Putih sendiri dirancang untuk menjadi instrumen ekonomi desa yang mampu menopang pelaksanaan MBG. Dalam konsep ini, koperasi desa bisa berperan sebagai pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan menyediakan dapur MBG atau menjadi pemasok bahan baku untuk kebutuhan program tersebut. Pemerintah sebelumnya juga telah memulai proyek percontohan di sejumlah daerah seperti Kabupaten Buru, dengan rencana pengembangan puluhan titik koperasi baru dalam waktu dekat.

Dasco menegaskan, DPR RI akan terus memantau dan mendukung inisiatif yang memperkuat kemandirian desa. Ia menilai sinergi antara DPR, pemerintah, dan para kepala desa penting agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput. “Keterlibatan kepala desa harus diperkuat supaya perputaran uang desa bisa menimbulkan efek pendapatan dan kenaikan ekonomi di tingkat lokal,” ujarnya. •ujm/aha