Konflik Lahan

6 artikel dengan tag ini

BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan

Kesejahteraan Rakyat8 Oktober 2026

BAM Janji Kawal Sengketa Lahan Warga Kwini 8 dan Minta Prinsip Keadilan Ditegakkan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Warga Kwini 8 Bersatu. Pertemuan ini untuk menindaklanjuti pengaduan warga terkait dugaan kejanggalan penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 48 Tahun 2023 atas nama Kementerian Pertahanan di atas pemukiman mereka.

8 Oktober 2026

Tangani Aduan Sengketa Lahan Masyarakat Adat Rante Balla, Komisi III Siap Panggil PT Masmindo Dwi Area

Politik dan Keamanan30 September 2026

Politik dan Keamanan

Tangani Aduan Sengketa Lahan Masyarakat Adat Rante Balla, Komisi III Siap Panggil PT Masmindo Dwi Area

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menerima aduan dugaan perampasan lahan masyarakat adat Rante Balla dengan perusahaan tambang PT Masmindo Dwi Area, Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan pihaknya segera memanggil seluruh pihak terkait guna mengurai permasalahan tersebut sebagai bentuk komitmen Komisi III DPR RI.

Komisi III Minta Polda Sulsel Usut Laporan Konflik Lahan Masyarakat Adat Rante Balla

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Minta Polda Sulsel Usut Laporan Konflik Lahan Masyarakat Adat Rante Balla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal konflik agraria yang melibatkan Aliansi Masyarakat Adat Rante Balla dengan perusahaan tambang emas PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam kesimpulan RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, pihaknya meminta Polda Sulawesi Selatan untuk segera menindaklanjuti dua laporan polisi yang diajukan oleh masyarakat adat.

BAM Siap Mediasi Perkara Hukum Kelompok Tani Sayuti

Kesejahteraan Rakyat11 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

BAM Siap Mediasi Perkara Hukum Kelompok Tani Sayuti

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendorong penyelesaian sosial atas konflik lahan seluas sekitar 19 hektare di Jakarta Barat melalui mediasi antara Sri Herawati selaku pihak yang memenangkan perkara hukum dengan Kelompok Tani Sayuti yang selama ini menghuni dan mengelola kawasan tersebut.

11 September 2026

Terima Audiensi soal Konflik Lahan Distribusi, Kawendra Upayakan Pendampingan Hukum

Kesejahteraan Rakyat9 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Terima Audiensi soal Konflik Lahan Distribusi, Kawendra Upayakan Pendampingan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima audiensi Pemuda Formas Muda Desa Sungai Bungur Jambi terkait konflik lahan redistribusi di Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi di Ruang Rapat BAM, Gedung DPR, Rabu (9/9/2026).

Sinergi Anggaran Daerah Penting Demi Perkuat Program Transmigrasi dan Penyelesaian Konflik Lahan

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Sinergi Anggaran Daerah Penting Demi Perkuat Program Transmigrasi dan Penyelesaian Konflik Lahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mendorong Kementerian Transmigrasi untuk membangun skema kolaborasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program transmigrasi dan pembangunan kawasan transmigrasi. Pasalnya, keterbatasan anggaran yang dihadapi Kementerian Transmigrasi perlu diantisipasi dengan membuka ruang sinergi pendanaan bersama pemerintah daerah, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun skema kerja sama lainnya yang dapat mendukung pembangunan kawasan transmigrasi.