//
Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal saat Kunjungan Kerja Spesifik Bersama perwakilan BPJS Kesehatan serta Wakil Menteri Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan Surabaya, Jawa Timur.|Foto : Bunga/Alma
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menyoroti akurasi sistem desil yang menjadi salah satu dasar dalam penetapan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Menurutnya, sistem desil saat ini belum cukup merepresentasikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara riil sehingga berpotensi menyebabkan masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan justru kehilangan hak atas jaminan kesehatan.
“Terkait sistem desil hari ini itu tidak cukup akurat. Artinya desil kita hari ini tidak cukup merepresentasikan kondisi realitas masyarakat, sehingga menggunakan desil sebagai rujukan, itu mencabut hak masyarakat yang seharusnya diberikan oleh pemerintah,” kata Gamal saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kantor BPJS Kesehatan Surabaya, Jawa Timur, Jumat (4/9/2026).
Politisi Fraksi PKS itu menilai persoalan akurasi data menjadi penting karena perubahan status kepesertaan dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Terlebih, dalam proses cleansing data PBI-JK di Kota Surabaya, terdapat 67.104 peserta yang dinonaktifkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Sosial Tahun 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 43.999 peserta dinonaktifkan berdasarkan hasil pembaruan peringkat kesejahteraan keluarga. Sementara hingga Agustus 2026, sebanyak 16.243 peserta telah kembali aktif sebagai PBI-JK maupun melalui segmen kepesertaan lainnya, sedangkan 50.613 peserta masih berstatus nonaktif.
Menurut dokter jebolan Universitas Brawijaya itu, angka tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap mekanisme pemutakhiran data agar proses cleansing tidak menimbulkan exclusion error, yakni kondisi ketika masyarakat miskin dan rentan yang sebenarnya masih memenuhi kriteria justru kehilangan kepesertaan.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Direksi Wilayah VII BPJS Kesehatan I Made Puja Yasa menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan menjalankan ketentuan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan kepesertaan PBI-JK. Penetapan calon peserta maupun perubahan status kepesertaan mengacu pada data yang ditetapkan Kementerian Sosial dengan merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia menambahkan, BPJS Kesehatan terus mendorong pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan kepesertaan melalui data PBI yang dinonaktifkan.
“Pengalihan peserta PBPU Pemda ke PBI itu jumlahnya ada 750 ribuan. Nah, kami dorong pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan tersebut dengan data-data PBI yang nonaktif ini,” ujar Made.
Menurut Made, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan untuk memastikan masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan tetap dapat memperoleh jaminan kesehatan melalui segmen kepesertaan yang tersedia.
Sementara itu, Gamal tetap meminta agar proses pemutakhiran data dilakukan secara hati-hati dan tidak semata-mata bergantung pada satu indikator. Menurutnya, akurasi data harus menjadi perhatian utama agar kebijakan cleansing tidak justru menciptakan kelompok masyarakat yang kehilangan perlindungan.
“Kalau datanya tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, jangan sampai masyarakat yang sebenarnya membutuhkan perlindungan justru dicabut haknya,” tegas Gamal.
Ia pun mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan memperkuat mekanisme verifikasi dan validasi data secara berkala sehingga pemutakhiran kepesertaan tetap berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan.
"Nah ini pentingnya, saya pikir komunikasi publik ataupun sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini BPJS, Kemenkes, Kemensos, dan seluruh stakeholder agar lebih diperkuat dalam hal memperjelas mekanisme verifikasi dan validasi agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang seharusnya," pungkasnya. (blf/rdn)
