Fikri Faqih Dorong Dukungan Proporsional bagi Atlet Disabilitas dan Layanan Digital Inklusif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemerintah didorong memberikan dukungan kebijakan dan anggaran yang proporsional bagi penyandang disabilitas, baik dalam bidang olahraga maupun pemenuhan akses informasi dan literasi digital.

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian agenda pembahasan RAPBN 2027 bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Perpustakaan Nasional RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Dalam pembahasan RAPBN 2027, Fikri menilai dukungan anggaran bagi atlet disabilitas perlu mendapat perhatian. Menurutnya, keterbatasan fisik tidak menghalangi para atlet untuk mengukir prestasi hingga tingkat internasional.

“Banyak yang berprestasi di Indonesia itu atlet dari kalangan disabilitas. Dukungan dari APBN atau pemangku kebijakan kadang-kadang terlewatkan, padahal mereka orang-orang yang sangat berprestasi, tidak hanya di tingkat lokal dan regional, bahkan internasional,” ujar Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta.

Selain olahraga, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX tersebut menyoroti pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi dan pengetahuan melalui layanan digital pemerintah. Ia mengatakan, berdasarkan masukan dari Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), sejumlah layanan digital Perpusnas belum sepenuhnya dapat diakses penyandang tunanetra.

“Pesannya karena saya baru ditemui oleh Persatuan Tunanetra Indonesia. Dia sudah bisa ngakses Perpusnas dengan baik, cuman tidak bisa masuk ke ePusnas,” ujar Fikri dalam rapat dengan Perpusnas.

Fikri menjelaskan, kendala tersebut menunjukkan program digital Perpusnas belum sepenuhnya disesuaikan dengan standar aksesibilitas internasional. Karena itu, ia mendorong Perpusnas menerapkan Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) secara konsisten dalam pengembangan seluruh layanan digitalnya.

“Ternyata Perpustakaan belum secara konsisten mungkin mensinkronkan semua program online dengan Web Content Accessibility Guidelines. Kalau bisa ini dilaksanakan,” ungkap politisi Fraksi PKS tersebut.

Menurutnya, transformasi digital harus dibarengi desain layanan yang inklusif agar kemajuan teknologi tidak justru menciptakan hambatan baru bagi penyandang disabilitas. Ia berharap penerapan standar tersebut dapat membuat platform seperti ePusnas lebih ramah pengguna dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

“Mudah-mudahan nanti bersama-sama dengan yang lain, kita membuat kebijakan yang inklusif untuk semuanya,” tegasnya. (fa/nan/gal/uc)