Pemerintah Diminta Tetapkan KLB di Wilayah Terdampak Kabut Asap, Antisipasi Lonjakan ISPA

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendorong Pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) di wilayah dengan dampak kesehatan paling tinggi akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan kabut asap.

“Meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap Karhutla di sejumlah daerah harus ditangani sebagai kedaruratan kesehatan berbasis paparan, bukan hanya sebagai kenaikan kunjungan pasien di fasilitas kesehatan,” kata Yahya Zaini kepada Parlementaria dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Menurutnya, penanganan perlu diprioritaskan di daerah dengan jumlah kasus dan paparan yang tinggi, termasuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Ia menilai penetapan KLB dapat mendorong penanganan yang lebih cepat dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Penetapan KLB memungkinkan penanganannya dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi,” tuturnya.

Berdasarkan paparan Kementerian Kesehatan per 25 Agustus 2026, kasus ISPA di Kalimantan Barat mencapai 165.747 kasus dalam kurun tujuh bulan. Sementara itu, Kalimantan Selatan mencatat sekitar 18.423 kasus dan Kalimantan Tengah lebih dari 3.000 kasus pada periode 10–16 Agustus. Di Riau, kasus ISPA secara kumulatif hingga akhir Agustus tercatat mencapai 3.293 kasus.

Data tersebut juga menunjukkan sekitar 3,4 juta penduduk terdampak Karhutla di tujuh provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Selain ISPA, dampak kesehatan lainnya meliputi asma, iritasi kulit, dan konjungtivitis.

Yahya meminta pemerintah memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan penyakit pernapasan dan jantung. Menurutnya, langkah kesehatan harus disesuaikan dengan tingkat paparan kabut asap di masing-masing wilayah.

“Termasuk pembatasan aktivitas luar ruang, penyesuaian jam kerja dan pembelajaran, pengoperasian ruang aman udara bersih, serta pengerahan pelayanan kesehatan bergerak,” ungkap Yahya.

Ia juga mendorong pemerintah memastikan ketersediaan layanan kesehatan, obat-obatan, oksigen, serta masker yang sesuai untuk menyaring partikel halus bagi masyarakat yang terdampak dan petugas di lapangan. “Puskesmas dan rumah sakit harus melaporkan kasus ISPA, asma, pneumonia, iritasi mata, gangguan kulit, serta perburukan penyakit jantung dan paru berdasarkan kecamatan dan kelompok usia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yahya meminta perlindungan kesehatan juga diberikan kepada petugas dan relawan yang berada di garis depan penanganan Karhutla. Menurutnya, paparan asap tebal, panas ekstrem, dan kondisi medan yang berat membuat keselamatan dan kesehatan petugas perlu menjadi perhatian.

“Maka perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan harus dilakukan dengan maksimal bagi para petugas dan relawan yang membantu penanganan Karhutla,” pungkasnya. (als/aha)