//
Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, saat Kunjungan Kerja Panja RUU Komisi VII DPR RI Tentang Kawasan Industri di KIIC, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.|Foto: Aisyah/Karisma
PARLEMENTARIA, Karawang — Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menyoroti persoalan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu dari 12 permasalahan pokok yang telah dipetakan Panja dalam penyusunan RUU Kawasan Industri.
Putra menilai penguatan SDM industri perlu dilakukan secara lebih menyeluruh, tidak hanya melalui pendidikan vokasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja operasional, tetapi juga dengan menyiapkan tenaga kerja berpendidikan tinggi yang mampu mengisi kebutuhan industri pada level profesional dan manajerial.
“Dari 12 permasalahan pokok yang kita identifikasi dalam rancangan undang-undang ini, saya ingin menggarisbawahi yang terkait dengan SDM,” ujar Putra saat Kunjungan Kerja Panja RUU tentang Kawasan Industri di Karawang International Industrial City (KIIC), Karawang, Jawa Barat, Rabu (26/8/2026).
Menurut legislator daerah pemilihan DKI Jakarta I itu, pengembangan SDM menjadi semakin penting mengingat konsentrasi kawasan industri nasional saat ini sangat besar di Jawa Barat. Dari pemaparan yang diterimanya, jumlah kawasan industri di Jawa Barat mencapai sekitar 57 kawasan, jauh lebih banyak dibandingkan Jawa Tengah maupun Jawa Timur.
“Dari 181 kawasan industri di Indonesia, sepertiganya itu ada di Jawa Barat. Jadi Jawa Barat besar sekali jumlah kawasan industrinya, 57. Itu empat kalinya Jawa Tengah dan Jawa Timur,” katanya.
Putra menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat utama kegiatan industri nasional. Karena itu, menurutnya, pengembangan ekosistem industri di Jawa Barat harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas SDM lokal maupun nasional.
Ia menyoroti paparan manajemen KIIC mengenai kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam menyiapkan tenaga kerja vokasi. Menurut Putra, model pendidikan tersebut perlu diperluas hingga mencakup jenjang pendidikan tinggi, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri yang semakin berkembang menuju teknologi dan proses produksi berdaya saing tinggi.
“Saya justru mengajak Kementerian Perindustrian dalam hal ini. Tadi Pak Direktur memetakan untuk SMK kejuruan, berarti levelnya menengah ke bawah, lebih kepada level operasional, bukan manajerial,” jelasnya.
Putra mendorong agar RUU Kawasan Industri nantinya memberikan perhatian terhadap pengembangan SDM pada jenjang sarjana, khususnya bidang yang berkaitan dengan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).
“Saya justru mengajak kepada kita nanti dalam undang-undang, dalam diskusinya, kita harus memikirkan juga mereka-mereka yang ada di level S1, universitas. Kita bisa naik kelas, itu diisi terutama yang jurusannya STEM,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan SDM industri perlu dipersiapkan sejak jenjang pendidikan menengah melalui berbagai skema beasiswa dan program pendidikan, sehingga lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Beasiswa-beasiswa, KIP-K, LPDP, segala macam itu sudah harus masuk sejak mereka SMA dan masuk ke industri kita kalau kita mau masuk ke fase keempat,” kata Putra.
Menurutnya, kebutuhan SDM tersebut akan semakin besar seiring dengan transformasi kawasan industri menuju tahap pengembangan yang lebih maju. Karena itu, hubungan antara dunia pendidikan, pemerintah, dan industri perlu dibangun secara sistematis dan berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur KIIC Sanny Iskandar menjelaskan bahwa pengelola kawasan industri selama ini telah membangun kerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri di kawasan.
Sanny mengatakan, terdapat sejumlah model pendidikan vokasi yang dikembangkan di kawasan industri lain melalui kolaborasi para investor atau tenant association. Salah satunya adalah sekolah mitra industri di kawasan MM2100 yang dibentuk oleh perkumpulan investor untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan di dalam kawasan.
“Memang tadi yang saya sampaikan, kita mengapresiasi ada beberapa lembaga pendidikan seperti yang di MM2100. Itu didirikan oleh paguyuban para investor di dalam kawasan, tenant association, mereka membentuk sekolah mitra industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dalam kawasan,” ujar Sanny.
Ia menambahkan, model serupa juga dikembangkan di kawasan Deltamas melalui kerja sama dengan pihak Jepang. Sementara di KIIC, terdapat kerja sama dengan Yayasan Perguruan Cikini dalam pengembangan pendidikan vokasi.
Menurut Sanny, sekolah vokasi tersebut kini telah memiliki lebih dari 1.000 siswa. Keberadaan lembaga pendidikan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari ekosistem penyediaan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri di Karawang.
“Di sini kebetulan Yayasan Perguruan Cikini yang tertarik, dan sekarang sudah ada 1.000 lebih siswa. Sekolah vokasinya ada di sini,” katanya.
Selain pengembangan pendidikan vokasi, Sanny menyebut pengelola kawasan industri juga memberikan perhatian terhadap aspek inklusivitas ketenagakerjaan. Salah satunya melalui upaya membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Karawang.
Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang turut memperhatikan keterlibatan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam aktivitas industri. (ais/aha)
